DETAIL KOLEKSI

Analisis tindak pidana perdagangan orang dalam putusan nomor 179/pid.sus/2023/pn.bil menurut undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang


Oleh : Mawar Indah Sihombing

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Kata Kunci : Criminal Law, Trafficking in Persons, Lex Specialis Derogat Legi Generali, Concursus Idealis, Decisi

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200061_Halaman-Judul.pdf 10
2. 2026_SK_SHK_010002200061_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200061_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200061_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200061_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200061_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200061_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200061_Bab-1.pdf 19
9. 2026_SK_SHK_010002200061_Bab-2.pdf 26
10. 2026_SK_SHK_010002200061_Bab-3.pdf 14
11. 2026_SK_SHK_010002200061_Bab-4.pdf 15
12. 2026_SK_SHK_010002200061_Bab-5.pdf 3
13. 2026_SK_SHK_010002200061_Daftar-Pustaka.pdf 4
14. 2026_SK_SHK_010002200061_Lampiran.pdf 42

T Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan ang melanggar hak asasi manusia dan diatur secara khusus dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. dalam praktik peradilan, masih ditemukan penerapan ketentuan pidana umum meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi pidana yang diatur secara khusus. permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan asas lex specialis derogat legi generali serta penentuan adanya gabungan tindak pidana (concursus idealis) dalam putusan nomor 179/pid.sus/2023/pn/bil. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang -undangan dan pendekatan kasus. data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder, dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007. namun majelis hakim tidak menerpakan asas les specialis derogat legi generali dan lebih memilih ketentuan pidana umum. selain itu, perbuatan terdakwa mengandung unsur gabungan tindak pidana (concursus idealis), karena satu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana. penerapan hukum dalam putusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga diperlukan penerapan asas lex specialis derogat legi generali secara konsisten.

T The crime of trafficking in persons is a violation of human rights and is specifically regulated under law number 21 of 2007 concerning the eradication of the crime of trafficking in persons. in judicial practice, the application of general criminal provisions is still found even though the defendant’s acts have fulfilled the elements of a crime that is specifically regulated. the issues examined in this study are the application of the principle of lex specialis derogat legi generali and the determination of the existence of a concurrence of offenses (concursus idealis) in decision number 179/pid.sus/2023/pn.bil. this study uses a normative legal research method with statutory and case approaches. the data used consist of secondary legal materials, with a descriptive-analytical research nature and deductive reasoning for drawing conclusions. the results of the study indicate that the defendant’s actions fulfilled the elements of the crime of trafficking in persons as regulated in law number 21 of 2007. however, the panel of judges did not apply the principle of lex specialis derogat legi generali and instead relied on general criminal provisions. furthermore, the defendant’s actions contained elements of a concurrence of offenses (concursus idealis), as a single act fulfilled more than one criminal provision. the legal application in the decision has the potential to create legal uncertainty, thus requiring consistent application of the principle of lex specialis derogat legi generali.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?