P Perkembangan industri kecantikan di indonesia mengalami peningkatan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penampilan dan kesehatan kulit, yang mendorong bertambahnya jumlah klinik kecantikan dengan berbagai layanan estetika, termasuk tindakan medis invasif. namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan perlindungan konsumen, khususnya terkait keselamatan, pemberian informasi, dan tanggung jawab pelaku usaha. penelitian ini membahas bagaimana pengawasan terhadap klinik kecantikan “wsj” di depok berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, serta bagaimana tanggung jawab pelaku usaha klinik kecantikan “wsj” terhadap konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan data sekunder dan data primer melalui wawancara. data dianalisis secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap klinik kecantikan “wsj” belum optimal dan yang disesabkan minimnya sumber daya manusia dan biaya operasional sehingga masih ditemukan pelanggaran perizinan serta standar pelayanan kesehatan. selain itu, klinik wsj telah dicabut izin operasionalnya sebagai bentuk sanksi administratif, dan pelaku usaha telah bertanggung jawab memberikan perlindungan, dalam bentuk ganti kerugian, namun belum dikenakan sanksi pidana.