DETAIL KOLEKSI

Fungsi pengawasan apbd tahun anggaran 2023 oleh dprd kabupaten indragiri hulu provinsi riau menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Oleh : Amanda Freti

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Ferry Edwar

Kata Kunci : Supervision, Regional Budget, DPRD, Regional Government, 2023 budget year.

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100038_Halaman-Judul.pdf 10
2. _SK_SHK_010002100038_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. _SK_SHK_010002100038_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. _SK_SHK_010002100038_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100038_Lembar-Pengesahan.pdf
6. _SK_SHK_010002100038_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100038_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100038_Bab-1.pdf 20
9. 2025_SK_SHK_010002100038_Bab-2.pdf 21
10. 2025_SK_SHK_010002100038_Bab-3.pdf 26
11. 2025_SK_SHK_010002100038_Bab-4.pdf 15
12. 2025_SK_SHK_010002100038_Bab-5.pdf 2
13. 2025_SK_SHK_010002100038_Daftar-Pustaka.pdf 5
14. 2025_SK_SHK_010002100038_Lampiran.pdf 22

P Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh dprd kabupaten indragiri hulu terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran 2023, serta kesesuaiannya dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. pengawasan apbd merupakan instrumen penting bagi dprd dalam memastikan alokasianggaran terlaksana secara efisien, efektif, dan akuntabel. berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah mengenai apakah fungsi pengawasan apbd tahun 2023 oleh dprd kabupaten indragiri hulu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah kendala yang dihadapi dprd kabupaten indragiri hulu dalam pelaksanaan fungsi pengawasan apbd tahun 2023. metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif, analisis data kualitatif, penarikan kesimpulan deduktif, sumber data diperoleh melalui studi dokumen (kua-ppas, lkpj, lhp bpk, dan risalah rapat dprd) serta wawancara dengan staf sekretariat dprd. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilakukan dprd pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. namun, pengawasan hanya diwujudkan dalam bentuk rapat kerja, penyampaian pandangan fraksi, dan rekomendasi umum, tanpa dilengkapi pengawasan lapangan maupun laporan evaluatif oleh komisi.kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan secara substantif. dprd tidak menindaklanjuti realisasi anggaran dengan pemantauan output dan outcome kegiatan, serta tidak menyusun evaluasi terhadap capaian program. selain itu, keterbatasan pembekalan pasca pelantikan anggota dprd pada 2019 juga menjadi kendala kelembagaan yang berdampak pada lemahnya pengawasan.simpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi pengawasan apbd tahun 2023 oleh dprd kabupaten indragiri hulu belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip good governance. rekomendasi diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan dprd dan penyusunan mekanisme pengawasan yang berbasis data dan hasil.

T The implementation of the indragiri hulu regency regional people\\\'s representative council (dprd) oversight function regarding the 2023 regional budget (apbd), and its compliance with law number 23 of 2014 concerning regional government. apbd oversight is a crucial instrument for the dprd in ensuring that budget allocations are implemented efficiently, effectively, and accountably. based on this background, the research questions are formulated as to whether the indragiri hulu regency dprd\\\'s oversight function for the 2023 apbd complies with applicable laws and regulations and what obstacles the indragiri hulu regency dprd faces in implementing its oversight function for the 2023 apbd. the research method used a normative juridical approach, descriptive research, qualitative data analysis, deductive conclusion drawing. data sources were obtained through document studies (kua-ppas, lkpj, lhp bpk, and dprd meeting minutes) and interviews with dprd secretariat staff. the results indicate that oversight has been carried out by the dprd at the planning, implementation, and accountability stages of the budget. however, oversight was only implemented through working meetings, the presentation of faction views, and general recommendations, without field supervision or evaluative reports by the commissions. this situation indicates that the oversight function has not been implemented substantively. the regional people\\\'s representative council (dprd) did not follow up on budget realization by monitoring activity outputs and outcomes, nor did it prepare evaluations of program achievements. furthermore, limited provisioning after the inauguration of dprd members in 2019 also posed an institutional obstacle that impacted weak oversight. the conclusion of this study is that the implementation of the 2023 regional budget oversight function by the indragiri hulu regency dprd does not fully align with the principles of good governance. recommendations are directed at strengthening the dprd\\\'s institutional capacity and developing a data- and results-based oversight mechanism.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 36 Judul)

Kewenangan pemerintah kota bekasi dalam menurunkan angka kemiskinan di kota bekasi tahun 2022-2023 sesuai peraturan daerah kota bekasi nomor 4 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan 0.0
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik tabita berdasarkan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Pemenuhan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas mental dalam memperoleh pendidikan oleh pemerintah daerah (studi di Kota Kabanjahe, Sumatera Utara)
FH - Usakti
Perlindungan konsumen atas peredaran produk post market menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Dumai terhadap WNI yang keluar masuk wilayah Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi
FH - Usakti
Kewenangan Pemerintah Kota Bogor dalam pengendalian, pengawasan, dan penertiban minuman beralkohol
FH - Usakti
Optimalisasi pengawasan oleh inspektorat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (studi kasus di kota bekasi)
FH - Usakti
Peran dprd dalam pengawasan anggaran infrastruktur drainase berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di kota tangerang selatan banten t.a 2023
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah kota terkait pengawasan kesejahteraan tenaga pendidik di kota depok menurut peraturan pemerintah (pp) nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan
FH - Usakti
Penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara korea berdasarkan undang-undang no.6 tahun 2011 (studi putusan no 258/pid.sus/2024/pn mtr)
FH - Usakti
Peran pemerintah daerah pada pencegahan pembakaran hutan dalam rangka perlindungan lingkungan di kabupaten kuantan singingi
FH - Usakti
Peran pemerintah daerah dalam pengawasan mutu kopi berdasarkan peraturan gubernur nomor 43 tahun 2015 (studi kabupaten lampung barat)
FH - Usakti
Perlindungan hak konsumen terhadap ketiadaan informasi daftar bahan yang digunakan pada label puding kemasan produk toko swalayan
FH - Usakti
Kajian hukum tentang pemungutan suara calon anggota dprd kabupaten meranti riau dapil iv tahun 2024 studi putusan mahkamah konstitusi nomor 225-01-01- 04/phpu.dpr-dprd-xxii/2024)
FH - Usakti
Pencantuman informasi secara tidak jelas dalam menu makanan dan minuman di restoran x dan y dari perspektif hak perlindungan konsumen
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai pengaruh single present policy terhadap efektivitas pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia
FH - Usakti
Analisis pengawasan persediaan bahan baku di UBP Suralaya
FEB - Usakti
Pengawasan pemerintah kabupaten dalam kegiatan pertambangan pt dairi prima mineral di kabupaten dairi, sumatera utara (studi putusan no. 277 k/tun/lh/2024)
FH - Usakti
Pengawasan peredaran pangan jajanan anak sekolah di sekolah dasar negeri kelurahan cipinang melayu dari perspektif hukum perlindungan konsumen
FH - Usakti
Pengaruh dimensi dari extrinsic motivation terhadap job satisfaction pada PT. PGAS Solution Jakarta
FEB - Usakti
Pengaruh standar operasional prosedur kompensasi,motivasi dan pengawasan terhadap kinerja auditor 4.0
FEB - Usakti
Hubungan antara supervisi kepala perawat dengan penerapan patient safety di ruang rawat inap 2.0
FK - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai visa tinggal terbatas bagi Tenaga Kerja Asing di PT. Conch Cement Indonesia Merak dalam masa pandemi covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
FH - Usakti
Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2019 5.0
FH - Usakti
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum wilayah DKI Jakarta (Studi Tentang alih fungsi jalan dan trotoar menjadi tempat berdagang ditinjau dengan Undang-undng No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan) 2.5
FH - Usakti
Analisis yuridis pembinaan dan pengawasan PPAT berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan PPAT 2.5
FH - Usakti
Peran dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan pengawasan terhadap Lembaga Pemasyarakatan (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pengawasan BPK terhadap pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan anggaran bagi pembelian lahan di Cengkareng
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemberhentian Walikota oleh Gubernur di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
FH - Usakti
Mekanisme pengawasan pengelolaan APBD oleh pemerintah pusat menurut peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2018 (studi kasus penyalahgunaan pengelolaan APBD di Kota Malang) 1.0
FH - Usakti
Prosedur penyusunan Perda inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan (pupuk bersubsidi) tanpa izin (studi kasus putusan nomor : 55/Pid.Sus/2016/PN Pdg)
FH - Usakti
Pengaruh abusive supervision, work intensity, high workload, dan resilience terhadap mental exhaustion pada karyawan PT.Sungai Berlian Jaya
FEB - Usakti
Pengaruh burnout, tindakan supervisi dan skeptisme profesional terhadap defisiensi audit
FEB - Usakti
Pengaruh training perception, career commitment, job insecurity, abusive supervisionterhadap job satisfaction pada karyawan pt. tokyo plast industry
FEB - Usakti
Pengaruh financial stability, ineffective monitoring, change in auditor, perubahan direksi dan komite audit terhadap financial statement fraud pada perusahaan perbankan
FEB - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?