DETAIL KOLEKSI

Penggunaan bahasa asing non-bilingual pada kontrak asuransi pengangkutan laut di indonesia: studi kasus polis asuransi kapal rugun lata


Oleh : Muhammad Fadhil

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Novina Sri Indiraharti

Pembimbing 2 : Dhany Rahmawan

Subyek : Insurance policies -- Language;Marine insurance policies

Kata Kunci : Indonesian language, insurance contract, marine insurance, insurance policy, legal certainty. act ag

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002202017_Halaman-Judul.pdf 8
2. 2026_SK_SHK_010002202017_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002202017_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002202017_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002202017_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002202017_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002202017_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002202017_Bab-1.pdf 15
9. 2026_SK_SHK_010002202017_Bab-2.pdf 39
10. 2026_SK_SHK_010002202017_Bab-3.pdf 12
11. 2026_SK_SHK_010002202017_Bab-4.pdf 31
12. 2026_SK_SHK_010002202017_Bab-5.pdf 3
13. 2026_SK_SHK_010002202017_Daftar-Pustaka.pdf 6
14. 2026_SK_SHK_010002202017_Lampiran.pdf 1

P Praktik penggunaan bahasa asing yang lazim dalam kontrak asuransi pengangkutan laut berpotensi memicu persoalan hukum, karena berbenturan dengan kewajiban penggunaan bahasa indonesia berdasarkan pasal 31 uu no. 24 tahun 2009 dan pasal 26 perpres no. 63 tahun 2019. ketiadaan sanksi tegas dalam regulasi tersebut menimbulkan kekosongan norma, sehingga memunculkan rumusan masalah mengenai bagaimana kedudukan hukum penggunaan bahasa asing non-bilingual dalam polis asuransi pengangkutan laut di indonesia, serta apa akibat hukumnya terhadap keabsahan polis asuransi kapal rugun lata. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan tersebut. pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen dengan menggunakan data sekunder, yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif normatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi polis asuransi kapal rugun lata didominasi klausula berbahasa inggris. meski tidak membatalkan keabsahan polis (pasal 1320 kuhperdata), hal ini berpotensi mengurangi kepastian dan perlindungan hukum. apabila ketiadaan versi bahasa indonesia merugikan tertanggung, hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (pasal 1365 kuhperdata). oleh karena itu, disarankan agar setiap klausula substantif polis memiliki padanan bahasa indonesia yang setara tanpa mengesampingkan standar internasional.

T The customary practice of using foreign languages in marine insurance contracts potentially triggers legal issues, as it contradicts the mandatory use of the indonesian language stipulated in article 31 of law number 24 of 2009 and article 26 of presidential regulation number 63 of 2019. the absence of explicit sanctions within these regulations creates a normative vacuum, thus raising research questions regarding the legal standing of utilizing non-bilingual foreign languages in marine insurance policies in indonesia, as well as its legal consequences on the validity of the rugun lata vessel insurance policy. this study is a normative legal research employing a descriptive-analytical approach to address the aforementioned issues. data collection was conducted through library and document research utilizing secondary data, which was subsequently analyzed employing a normative-qualitative method with deductive reasoning. the research findings indicate that the substance of the rugun lata vessel insurance policy is predominantly composed of english clauses. although this does not nullify the validity of the policy (article 1320 of the indonesian civil code), it potentially diminishes legal certainty and legal protection. in the event that the absence of an indonesian version causes detriment to the insured, such a circumstance may be qualified as an unlawful act (article 1365 of the indonesian civil code). therefore, it is recommended that every substantive clause in the policy is accompanied by an equivalent indonesian counterpart without derogating from international standards.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?