DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis proses penggantian bupati bekasi tahun 2019 menurut undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Oleh : Puti Ranna Jingga

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Ferry Edwar

Kata Kunci : Regional Head Replacement, Open Legal Policy, Principle of Legal Certainty, Regional Government.

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200092_Halaman-Judul.pdf 10
2. 2026_SK_SHK_010002200092_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200092_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200092_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200092_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200092_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200092_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200092_Bab-1.pdf 26
9. 2026_SK_SHK_010002200092_Bab-2.pdf 30
10. 2026_SK_SHK_010002200092_Bab-3.pdf 26
11. 2026_SK_SHK_010002200092_Bab-4.pdf 57
12. 2026_SK_SHK_010002200092_Bab-5.pdf 3
13. 2026_SK_SHK_010002200092_Daftar-Pustaka.pdf 6
14. 2026_SK_SHK_010002200092_Lampiran.pdf 5

P Proses penggantian kepala daerah merupakan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. penelitian ini mengkaji proses penggantian bupati bekasi tahun 2019 setelah bupati bekasi diberhentikan sementara karena berstatus sebagai terdakwa tindak pidana korupsi. pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) apakah proses penggantian bupati bekasi tahun 2019 telah sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014?; dan (2) bagaimana implikasi lamanya proses penggantian bupati bekasi tahun 2019 terhadap kewenangan dan kepastian hukum? dan kepastian hukum. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penggantian bupati bekasi tahun 2019 telah sesuai dengan pasal 83 undang-undang nomor 23 tahun 2014 jo. pasal 124 peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005. namun, tidak adanya pengaturan mengenai batas waktu pengangkatan kepala daerah definitif sebagai bentuk open legal policy mengakibatkan proses pengangkatan berlangsung lebih lama, sehingga berimplikasi pada terbatasnya kewenangan pelaksana tugas (plt.) dalam pengambilan kebijakan strategis dan belum terwujudnya asas kepastian hukum secara optimal.

T The replacement of a regional head is a mechanism for the administration of regional government as regulated under law number 23 of 2014 concerning regional government. this study examines the process of replacing the regent of bekasi in 2019 following the temporary suspension of the regent of bekasi due to her status as a defendant in a corruption case. the research questions addressed in this study are: (1) whether the process of replacing the regent of bekasi in 2019 was in accordance with law number 23 of 2014; and (2) what implications the lengthy replacement process had for the authority and legal certainty in the administration of regional government. this study employs normative legal research methods using a statutory approach and a case approach. the results indicate that the process of replacing the regent of bekasi in 2019 was in accordance with article 83 of law number 23 of 2014 in conjunction with article 124 of government regulation number 6 of 2005. however, the absence of provisions regulating a time limit for the appointment of a definitive regional head, as a form of open legal policy, resulted in a prolonged appointment process. this condition had implications for the limited authority of the acting regent (pelaksana tugas/plt.) in making strategic policy decisions and the failure to optimally realize the principle of legal certainty.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 10 Judul)

Kewenangan pemerintah kota bekasi dalam menurunkan angka kemiskinan di kota bekasi tahun 2022-2023 sesuai peraturan daerah kota bekasi nomor 4 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan 0.0
FH - Usakti
Pemenuhan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas mental dalam memperoleh pendidikan oleh pemerintah daerah (studi di Kota Kabanjahe, Sumatera Utara)
FH - Usakti
Kewenangan Pemerintah Kota Bogor dalam pengendalian, pengawasan, dan penertiban minuman beralkohol
FH - Usakti
Fungsi pengawasan apbd tahun anggaran 2023 oleh dprd kabupaten indragiri hulu provinsi riau menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dki jakarta dalam mengatur pengguna kendaraan bermotor termodifikasi menurut undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas 5.0
FH - Usakti
Analisis putusan mk nomor 112/puu-xx/2022 asas open legal policy dalam fungsi negative legislator
FH - Usakti
Peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di kota tangerang selatan, banten ta.2023
FH - Usakti
Peran pemerintah daerah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di wilayah dki jakarta tahun 2023-2024
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi stunting (tahun 2022 - 2024) berdasarkan peraturan wali kota depok nomor 99 tahun 2022
FH - Usakti
Kajian ambang batas parlemen dalam pemilu legislatif: studi terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 116/puu-xxi/2023
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?