DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis pelanggaran etik hakim konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor: 01/mkmk/t/02/2023

Oleh : Nurul Haykal Sulthan Syawwal

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Reni Dwi Purnomowati

Subyek : Judicial ethics - violation;Judges - Ethical violation

Kata Kunci : constitutional court, judges, ethical violations

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002000414_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002000414_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002000414_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002000414_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002000414_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002000414_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002000414_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002000414_Bab-1.pdf 27
9. 2026_SK_SHK_010002000414_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002000414_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002000414_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002000414_Bab-5.pdf 3
13. 2026_SK_SHK_010002000414_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002000414_Lampiran.pdf

( (e) pengubahan frasa “dengan demikian” menjadi “ke depan” dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 103/puu-xx/2022 oleh hakim konstitusi guntur hamzah menimbulkan pelanggaran etik yang serius. tindakan ini dilakukan tanpa melalui rapat permusyawaratan hakim dengan mengubah makna logis pertimbangan hukum terkait pencopotan hakim aswanto dan pengangkatan guntur hamzah sebagai penggantinya. sanksi dijatuhkan kepada guntur hamzah atas tindakan pelanggaran etik tersebut. permasalahannya adalah apa akibat hukum yang timbul atas putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi nomor: 01/mkmk/t/02/2023 terhadap pelanggaran etik perubahan frasa dalam putusan mahkamah konstitusi nomor: 103/puu-xx/2022 dan apakah tindakan pengubahan frasa tersebut sejalan dengan undang-undang mahkamah konstitusi, pmk nomor 1 tahun 2023, dan sapta karsa hutama. metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan data yang digunakan diperoleh secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian tindakan dengan undang-undang mahkamah konstitusi, peraturan mahkamah konstitusi nomor 1 tahun 2023, dan sapta karsa hutama melalui pendekatan perundang-undangan. hasil penelitian menggambarkan bahwa 1) pengubahan frasa yang dilakukan bersifat substansial, melanggar pasal 45 ayat (4) sampai ayat (10) dan pasal 10 ayat (1) uu mk, merusak finalitas putusan lisan yang mengikat, serta melemahkan kepastian hukum dan independensi mk. 2) sanksi teguran tertulis mkmk mengonfirmasi pelanggaran prinsip integritas dan menetapkan putusan yang berlaku adalah yang dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. diperlukan standar prosedur operasional yang komprehensif dalam hal penyusunan putusan dan penguatan terhadap pengawasan internal untuk menjamin menjaga integitas mahkamah konstitusi.

T The change of the phrase “thus” to “in the future” in the constitutional court decision number 103/puu-xx/2022 by constitutional justice guntur hamzah resulted in a serious ethical violation. this action was carried out without going through a judges\\\' deliberation meeting by changing the logical meaning of the legal considerations related to the dismissal of justice aswanto and the appointment of guntur hamzah as his replacement. sanctions were imposed on guntur hamzah for this ethical violation. the problem is what are the legal consequences of the constitutional court\\\'s honorary council decision number: 01/mkmk/t/02/2023 regarding the ethical violation of changing the phrase in the constitutional court decision number: 103/puu-xx/2022 and whether the action of changing the phrase is in line with the constitutional court law, pmk number 1 of 2023, and sapta karsa hutama. the approach method used in this study is a normative juridical approach with the data used obtained qualitatively by examining the suitability of actions with the constitutional court law, constitutional court regulation number 1 of 2023, and sapta karsa hutama through a statutory approach. the results of the study illustrate that 1) the changes in phrases made are substantial, violate article 45 paragraph (4) to paragraph (10) and article 10 paragraph (1) of the constitutional court law, damage the finality of binding oral decisions, and weaken legal certainty and the independence of the constitutional court. 2) the written warning sanction from the mkmk confirms the violation of the principle of integrity and stipulates that the applicable decision is the one read out in a plenary session open to the public. comprehensive standard operating procedures are needed in terms of drafting decisions and strengthening internal supervision to ensure maintaining the integrity of the constitutional court.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 23 Judul)

Analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 143/puu-xxi/2023 yang menciptakan norma baru
FH - Usakti
Analisis putusan mahkamah konstitusi tentang pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (studi putusan nomor 90/puu-xxi-2023) 5.0
FH - Usakti
Perbandingan pengujian undang-undang oleh mahkamah konstitusi republik indonesia dan anayasa mahkemesi republik turki 5.0
FH - Usakti
Analisis terhadap pemeriksaan pelanggaran kode etik anwar usman berdasarkan pmk nomor 1 tahun 2023 5.0
FH - Usakti
Perbandingan pengaturan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum legislatif di negara indonesia dan filipina
FH - Usakti
Kajian hukum tentang pemungutan suara calon anggota dprd kabupaten meranti riau dapil iv tahun 2024 studi putusan mahkamah konstitusi nomor 225-01-01- 04/phpu.dpr-dprd-xxii/2024)
FH - Usakti
Implikasi hukum putusan mahkamah agung nomor 23 p/hum/2024 pasca terbitnya putusan mahkamah konstitusi nomor 70/puu-xxii/2024
FH - Usakti
Pemberhentian ketua kpu republik indonesia yang disebabkan oleh pelanggaran kode etik periode 2022-2027
FH - Usakti
Analisis kewarganegaraan ganda dalam kasus calon Bupati Sabu Raijua Orient Patriot Riwu Kore berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan
FH - Usakti
Perbandingan kinerja algoritma svm dan naÏve bayes dalam analisis sentimen terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 60/puu-xxii/2024 tentang pilkada dki jakarta di twitter (x)
FTI - Usakti
Analisis putusan nomor 7346 k/pid.sus/2024 tentang pertimbangan hakim atas testimonium de auditu dalam tindak pidana pencabulan
FH - Usakti
Analisis putusan praperadilan yang mengesampingkan putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor 102/puu-xiii/2015(studi kasus putusan praperadilan pengadilan negeri marisa nomor 3/pid.pra/2022/pn.mar)
FH - Usakti
Analisis putusan mk nomor 112/puu-xx/2022 asas open legal policy dalam fungsi negative legislator
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pkpu berdasarkan nilai tagihan kecil studi putusan nomor 266/pdt.sus-pkpu/2024/pn niaga jkt. pst.
FH - Usakti
Analisis pertimbangan hakim pada kasus narkotika terkait pidana penjara atau rehabilitasi (studi putusan nomor 364/pid.sus/2022/pn mnd)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 76/PUU-XII/2014 terhadap judicial review pasal 245 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)
FH - Usakti
Penerapan unsur pihak lain dalam perkara persekongkolan tender pada putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XIV/2016 5.0
FH - Usakti
Dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penggeroyokan yang mengakibatkan bahaya maut (putusan Nomor: 264/ PID.B/2020/PN.JKT.UTR)
FH - Usakti
Analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap anak yang tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam perkara pidana persetubuhan dalam perkara persetubuhan terhadap anak (studi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 10/PID SUS-ANAK/2020/PN.PGP )
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan DKPP dalam memutus perkara pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (studi penelitian putusan DKPP No.317-PKE- DKPP/X/2019 tentang Pemberhentian Evi Novida Ginting Sebagai Komisioner KPU).
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 24/PUU-XVII/2019 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 9/PUU-VII/2009 dan No. 24/PUU-XII/2014
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap masa jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia
FH - Usakti
Kewenangan mahkamah konstitusi dalam menangani sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022)
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?