DETAIL KOLEKSI

Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pkpu berdasarkan nilai tagihan kecil studi putusan nomor 266/pdt.sus-pkpu/2024/pn niaga jkt. pst.


Oleh : Gregoriana Yanisha De Loking

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Ning Adiasih

Kata Kunci : Suspension of Debt Payment Obligations, Judges’ Considerations, Claim Value, Going Concern Princip

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200426_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002200426_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200426_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200426_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200426_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200426_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200426_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200426_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002200426_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002200426_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002200426_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002200426_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002200426_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002200426_Lampiran.pdf

( (e) pkpu merupakan mekanisme hukum dalam sistem kepailitan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur untuk menata kembali kewajiban utangnya guna menghindari kepailitan serta menjaga keberlangsungan usaha. pasal 222 ayat (1) uu kepailitan dan pkpu tidak mengatur batas minimum nilai tagihan sebagai syarat pengajuan pkpu. namun, dalam praktik peradilan niaga, terdapat putusan yang menolak permohonan pkpu dengan alasan nilai tagihan relatif kecil, meskipun syarat formal sebagaimana ditentukan undang-undang telah terpenuhi. selain itu, dalam perkara tersebut terdapat kreditur lain yang turut hadir dan diperiksa dalam persidangan, tetapi nilai tagihannya tidak dijadikan bagian dari pertimbangan hukum hakim. permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pkpu berdasarkan nilai tagihan kecil serta proses masuknya kreditur lain dan implikasnya berdasarkan hukum acara perdata. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. analisis dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan permohonan pkpu secara substantif, sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat (1) hir. namun, pengabaian terhadap fakta persidangan yaitu nilai tagihan kreditur lain berpotensi menimbulkan pertimbangan hukum yang tidak lengkap. oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya pengaturan mengenai batas minimum nilai tagihan dalam pkpu guna mencegah multitafsir dan mendorong konsistensi praktik peradilan niaga.

T The suspension of debt payment obligations (penundaan kewajiban pembayaran utang/pkpu) is a legal mechanism within the indonesian bankruptcy system that aims to provide debtors with an opportunity to restructure their debt obligations in order to avoid bankruptcy and to maintain business continuity. article 222 paragraph (1) of law number 37 of 2004 on bankruptcy and the suspension of debt payment obligations does not regulate a minimum claim value as a requirement for filing a pkpu application. nevertheless, in commercial court practice, there are court decisions that reject pkpu applications on the grounds that the claim value is relatively small, even though the formal requirements stipulated by law have been fulfilled. in addition, in such cases, other creditors were present and examined during the court proceedings, yet the value of their claims was not included in the judges’ legal considerations.this study examines the legal basis of judges’ considerations in rejecting pkpu applications based on small claim values, as well as the procedural process of the participation of other creditors and its implications under civil procedural law. this research employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach. the data used consist of secondary data obtained through library research, including legislation, court decisions, and legal literature. the analysis is conducted qualitatively, and conclusions are drawn deductively.the findings indicate that judges have the authority to assess the substantive feasibility of pkpu applications, as regulated in article 178 paragraph (1) of the herziene indonesisch reglement (hir). however, the omission of facts revealed during the proceedings, particularly regarding the claim values of other creditors, may lead to incomplete legal reasoning. therefore, this study recommends the need for clear regulation concerning a minimum claim value in pkpu proceedings to prevent multiple interpretations and to promote consistency in commercial court practice.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?