DETAIL KOLEKSI

Perlindungan konsumen atas ketiadaan label tidak halal pada produk makanan siap saji \\\"ayam goreng widuran\\\"

Oleh : Amirah Najla Khalda

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Sharda Abrianti

Kata Kunci : Consumer Protection, Non-Halal Label, Ready to Eat Food Products

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200212_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002200212_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200212_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200212_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200212_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200212_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200212_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200212_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002200212_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002200212_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002200212_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002200212_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002200212_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002200212_Lampiran.pdf

K Ketiadaan pencantuman keterangan mengenai label tidak halal pada produk makanan siap saji ayam goreng widuran menimbulkan permasalahan hukum karena konsumen tidak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dikonsumsi. permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pengawasan atas kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan label tidak halal menurut peraturan perundang-undangan serta bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha ayam goreng widuran tersebut. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder yang didukung dengan wawancara, cara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data dianalisis secara kualitatif dan kesimpulan ditarik secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif pemerintah belum optimal karena masih bersifat reaktif setelah adanya pengaduan masyarakat. di sisi lain, pemerintah telah melakukan upaya represif setelah pelanggaran terjadi. perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat tidak dicantumkannya keterangan tidak halal belum sepenuhnya terwujud karena tidak terlihat adanya upaya konsumen untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang perlindungan konsumen.

T The absence of a non-halal label on ready-to-eat food products sold by ayam goreng widuran gives rise to legal issues because consumers are deprived of accurate, clear, and truthful information regarding the products they consume. this study examines the government\\\'s role in supervising business actors\\\' compliance with the obligation to affix non-halal labels in accordance with the applicable laws and regulations, as well as the legal protection available to consumers who suffer losses as a result of ayam goreng widuran\\\'s failure to provide such labeling. this research employs a normative legal research method with a descriptive approach, using secondary data supported by interviews. data were collected through library research, analyzed qualitatively, and conclusions were drawn using a deductive method. the findings indicate that the government\\\'s preventive measures have not yet been optimal, as they remain largely reactive and are implemented only after public complaints are received. on the other hand, the government has undertaken repressive measures following the occurrence of the violation. legal protection for consumers who suffer losses due to the absence of a non-halal label has not been fully realized, as there is no evidence that consumers have pursued dispute resolution through either litigation or non-litigation mechanisms, as provided under article 45 paragraphs (1) and (2) of the consumer protection law.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 58 Judul)

Pengaruh penggunaan teknologi keuangan, perlindungan konsumen, dan literasi keuangan terhadap inklusi keuangan.
FEB - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik tabita berdasarkan peraturan perundang-undangan 0.0
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap keracunan makanan melalui konsumsi jajanan latiao (studi kasus: sdn cidadap i kecamatan sukaraja, sukabumi)
FH - Usakti
Perlindungan konsumen atas peredaran produk post market menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap keamanan data pribadi di sektor perdagangan online ( studi terhadap kebocoran data konsumen shopee )
FH - Usakti
Analisis pengaturan perlindungan hukum nasabah bank berdasarkan pembukaan rahasia bank terkait putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 145/pdt.g/2019
FH - Usakti
Perlindungan konsumen rentan terhadap peredaran rokok eceran di kota serang menurut hukum perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap pemalsuan barang merek rhodey oleh pt rimas usaha jaya menurut peraturan perundang-undangan 5.0
FH - Usakti
Perlindungan hak konsumen terhadap ketiadaan informasi daftar bahan yang digunakan pada label puding kemasan produk toko swalayan 5.0
FH - Usakti
Tanggung jawab pelaku usaha bidang jasa ketenagalistrikan akibat pemadaman listrik di wilayah kalurahan kampung kapanewon ngawen gunung kidul
FH - Usakti
Pencantuman informasi secara tidak jelas dalam menu makanan dan minuman di restoran x dan y dari perspektif hak perlindungan konsumen
FH - Usakti
Tanggung jawab pengembang terkait prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam perspektif perlindungan konsumen 5.0
FH - Usakti
Perlindungan konsumen atas informasi yang benar jelas dan jujur terhadap suplemen kesehatan dr. lsw berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait
FH - Usakti
Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen obat sirup beracun (studi putusan nomor 94/pdt/2025/pt dki)
FH - Usakti
Tanggung jawab pemilik kos pada kehilangan barang penyewa kos di Kelurahan Mampang Prapatan sesuai kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap hak informasi yang benar, jelas, dan jujur atas jasa penyelenggaraan konser musik
FH - Usakti
Tanggung jawab pelaku usaha wisata wahana air kolam renang kc di wilayah cikarang berdasarkan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi konsumen rumah yang diikat dengan perjanjian pengikatan jual beli berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999
FH - Usakti
Perlindungan konsumen klinik kecantikan wsj di depok berdasarkan peraturan perlindungan konsumen di bidang kesehatan
FH - Usakti
Perbandingan perlindungan hukum terhadap konsumen akibat phishing dalam transaksi perbankan digital di indonesia dan singapura
FH - Usakti
Iklan pemberangkatan jamaah umrah oleh pt.terang indonesia wisata ditinjau dari undang-undang no.8 tahun 1999 tentangperlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap wisatawan sebagai konsumen dalam kecelakaan perjalanan wisata (studi terhadap biro perjalanan wisata falisha journey)
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap standar penjualan gas lpg 12 kg di Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi berdasarkan peraturan di bidang migas
FH - Usakti
Perlindungan konsumen pengguna expert advisor dalam perdagangan berjangka komoditi berbasis teknologi informasi (studi kasus robot trading auto trade gold).
FH - Usakti
Tanggung jawab penyelenggara konser garage reggae summer camp 2025 akibat perubahan waktu dan tempat acara dalam perspektif hukum perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen akibat gangguan sistem mandiri online sekuritas trading berdasarkan peraturan di bidang pasar modal
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap penurunan harga ekstrem produk otomotif (studi kasus pada produk wuling binguo ev)
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap jasa penyelenggaraan konser musik atas penerapan klausula eksonerasi pada tiket (studi konser pestapora 2025)
FH - Usakti
Tanggung jawab pengembang perumahan yhl atas keterlambatan serah terima unit dalam perspektif perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perbandingan pengaturan terhadap produk susu bayi kadaluwarsa di indonesia dan kanada
FH - Usakti
Perbandingan pengaturan hukum labelisasi halal produk makanan di indonesia dan pakistan
FH - Usakti
Perlindungan konsumen dalam keracunan massal program makan bergizi gratis di smpn 35 bandung
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap konsumen pengguna hand sanitizer “antiseptic” yang mencantumkan klaim “anti corona” pada label produk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Tanggung jawab PT Honda Prospect Motor terhadap cacat produk otomotif kendaraan bermotor roda empat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
FH - Usakti
Pengembalian uang tiket pesawat dalam bentuk voucher travel terkait larangan terbang pada saat pandemi covid-19 berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Penggunaan data pribadi oleh Tokopedia berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Analisis perlindungan data pribadi konsumen pada perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (studi kasus penyelenggara jasa teknologi finansial rupiah plus/perdana).
FH - Usakti
Pelindungan hukum terhadap konsumen pengguna listrik DKI Jakarta terkait pemadaman listrik di wilayah Jabodetabek
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen atas suplemen viostin ds yang mengandung DNA babi yang diproduksi oleh PT. Pharos Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 2.5
FH - Usakti
Analisis terhadap pemuatan iklan susu kental manis merek cap Enaak pada media massa berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 0.0
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi konsumen terkait pembatalan sepihak penerbitan tiket pesawat oleh PT. Trinusa Travelindo Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab pengembang (PT. Nusuno Karya) atas jual-beli rumah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindugan konsumen
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan konsumen pengguna jasa layanan kesehatan (studi kasus meninggalnya Tiara Debora Simanjorang di rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres)
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap peredaran mie samyang yang mengandung fragmen dna babi tanpa pemberian label ‘mengandung babi’ pada kemasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat keterlambatan penyerahan unit dalam pelaksanaan perjanjian jual beli apartemen Urban Heights BSD Tangerang berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus konsumen BP)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pelaksanaan tanggung jawab PT. Jaya Real Property, Tbk kepada Mery Kurniaty atas keterlambatan penyelesaian pembangunan rumah berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Tanggung jawab PT. Pharos Indonesia terhadap konsumen pengguna obat albothyl yang mengandung policresulen berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 0.0
FH - Usakti
Penyalahgunaan garam industri menjadi garam konsumsi oleh PT Garam (Persero) berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi konsumen penghuni apartemen green pramuka city dalam menyampaikan pendapat dan/atau keluhannya berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap penayangan iklan motor Honda Vario dan Honda Revo oleh Lazada yang menyesatkan konsumen berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen apartemen la city yang dipasarkan dengan sistem pre-project selling berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap penggunaan klausula eksonerasi dalam ketentuan aplikasi Go-Jek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi kualitas produk beras merek maknyuss dan ayam jago berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi konsumen atas pemalsuan labelisasi halal terhadap produk bihun kekinian (Bikini) berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum konsumen terhadap klausula baku dalam perjanjian pembiayaan multiguna antara AKM dengan PT. SIF berdasarkan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013
FH - Usakti
Tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengenai tarif dasar listrik
FH - Usakti
Upaya hukum pemulihan hak konsumen di Sektor Jasa Pendidikan Studi Kasus Yayasan Pendidikan X Melawan Djoni Sukohardjo 5.0
FH - Usakti
Tanggung jawab perusahaan pengembang terhadap konsumen pembeli apartemen berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Studi kasus putusan nomor 1 PK / Pdt.Sus Pailit / 2022)
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?