DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian banjir menurut undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang daerah khusus jakarta di jakarta barat

Oleh : Qurraty A\'yunnisa Wulan Sari

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Ninuk Wijiningsih

Kata Kunci : authority

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010001900656_Halaman-Judul.pdf 8
2. 2026_SK_SHK_010001900656_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010001900656_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010001900656_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010001900656_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010001900656_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010001900656_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010001900656_Bab-1.pdf 19
9. 2026_SK_SHK_010001900656_Bab-2.pdf 21
10. 2026_SK_SHK_010001900656_Bab-3.pdf 22
11. 2026_SK_SHK_010001900656_Bab-4.pdf 22
12. 2026_SK_SHK_010001900656_Bab-5.pdf 2
13. 2026_SK_SHK_010001900656_Daftar-Pustaka.pdf 4
14. 2026_SK_SHK_010001900656_Lampiran.pdf 1

P Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian banjir di jakarta barat dan faktor hambatan dalam pengendalian banjir di jakarta barat. penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder sebagai data utamanya, dianalisis secara kualitatif, penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian ini pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian banjir di jakarta barat menurut peraturan gubernur daerah khusus ibukota jakarta nomor 13 tahun 2021 dilakukan oleh pemerintah provinsi daerah khusus jakarta sebagai pemegang kewenangan atribusi, yang secara operasional dilaksanakan oleh dinas sumber daya air provinsi dan suku dinas sumber daya air jakarta barat berdasarkan mekanisme mandat administratif. hambatan internal tercermin pada keterbatasan sumber daya manusia teknis, anggaran operasional, sarana dan prasarana, serta kebutuhan penguatan koordinasi dan perencanaan jangka panjang. hambatan eksternal muncul dari kondisi geografis dan hidrologis wilayah, alih fungsi lahan, perubahan iklim, kepadatan permukiman, rendahnya partisipasi masyarakat, serta tantangan koordinasi lintas instansi dan kepatuhan terhadap penataan ruang. pemerintah provinsi daerah khusus jakarta melalui suku dinas sumber daya air jakarta barat perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan perencanaan berbasis data mutakhir, sedangkan masyarakat jakarta barat diharapkan meningkatkan partisipasi aktif mendukung pengendalian banjir yang berkelanjutan.

I Implementation of regional government authority in flood control in west jakarta and obstacles in flood control in west jakarta. this study uses normative legal methods, is descriptive, uses secondary data as its primary data, analyzed qualitatively, and draws conclusions deductively. the results of this study indicate that the implementation of regional government authority in flood control in west jakarta, according to the regulation of the governor of the special capital region of jakarta number 13 of 2021, is carried out by the provincial government of the special region of jakarta as the holder of attribution authority, which is operationally implemented by the provincial water resources agency and the west jakarta water resources sub-agency based on an administrative mandate mechanism. internal obstacles are reflected in limited technical human resources, operational budgets, facilities and infrastructure, and the need to strengthen coordination and long-term planning. external obstacles arise from the geographical and hydrological conditions of the region, land conversion, climate change, settlement density, low community participation, and challenges in cross-agency coordination and compliance with spatial planning. the provincial government of the special region of jakarta, through the west jakarta water resources sub-agency, needs to strengthen institutional capacity and data-based planning, while the west jakarta community is expected to increase its active participation in supporting sustainable flood control.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 68 Judul)

Penerapan sistem desentralisasi kesehatan di Indonesia (studi pustaka) 1.7
FKG - Usakti
Tinjauan yuridis tentang otoritas jasa keuangan menurut undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dalam sistem ketatanegaraan indonesia 5.0
FH - Usakti
Batasan dan pengaturan pengecualian waralaba dalam hukum persaingan usaha (studi perbandingan indonesia dan australia) 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan direktorat jendral pajak dalam pencegahan penghindaran pajak berganda pada transaksi lintas batas negara tahun 2024-2025 5.0
FH - Usakti
Kewenangan komisi banding paten dalam penghapusan paten terdaftar alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol untuk aktif volatil (studi putusan nomor 912/k/pdt.sus-hki/2022)
FH - Usakti
Kewenangan badan perencanaan daerah kabupaten pemalang dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) tahun 2021-2023 berdasarkan peraturan daerah kabupaten pemalang nomor 6 tahun 2021
FH - Usakti
Penerapan sanksi terhadap kepala sekolah yang melakukan tindak indisipliner menurut peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil (studi putusan nomor 125/g/2023/ptun.bdg)
FH - Usakti
Kewenangan kepala daerah dalam penataan kabel fiber optik di jalan berdasarkan peraturan gubernur dki jakarta nomor 106 tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di jakarta barat t.a. 2023
FH - Usakti
Kewenangan gubernur provinsi jawa barat dalam pengendalian pembuangan limbah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021(studi penelitian pt eco paper indonesia) 5.0
FH - Usakti
Penyalahgunaan kewenangan kepala desa dalam pembangunan jalan desa menurut undang-undang no.6 tahun 2014 (studi kasus di desa cidahu, serang banten tahun 2019-2020)
FH - Usakti
Wewenang pemerintah daerah dalam menanggulangi limbah di pantai trikora pulau bintan berdasarkan peraturan daerah kabupaten bintan nomor 2 tahun 2010
FH - Usakti
Analisa efektifitas komite audit pada pengelolaan perusahaan property dan real estate tahun 2007 yang tercatat di Bursa Efek Jakarta
FEB - Usakti
Koordinasi pelaksanaan tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) dalam penanganan bencana 0.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kedudukan dan fungsi serta kewenangan satuan tugas pemberantasan mafia hukum dalam sistem presidensiil di Indonesia
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang kewenangan komandan pesawat udara dalam kasus pembajakan pesawat Sun Air 737-200 tahun 2008 berdasarkan hukum udara
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah anak luar kawin menurut kompilasi hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menangani sengketa Tata Usaha Negara antara Joseph Louis Spartz dengan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
FH - Usakti
Kajian yuridis kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara berdasarkan UUD 1945 sesudah perubahan 4.0
FH - Usakti
Penerapan sistem dan prosedur pemberian kredit pada PT. BRI (persero) cabang Cikarang 1.7
FEB - Usakti
Implementasi kewenangan kepala daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar menurut peraturan daerah kota cimahi nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pendidikan t.a. 2023
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tugas dan wewenang TNI-AL dalam mendukung Pertahanan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 4.0
FH - Usakti
Analisis yuridis penerbitan surat izin poligami kepada aparatur sipil negara yang menikah dengan wanita berstatus aparatur sipil negara
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dki jakarta dalam mengatur pengguna kendaraan bermotor termodifikasi menurut undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas 5.0
FH - Usakti
Penyalahgunaan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana satu miliar satu desa di desa cidokom kabupaten bogor berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah karawang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir menurut peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran tahun 2019-2024
FH - Usakti
Penyalahgunaan wewenang oleh kepala kantor kesahatan pelabuhan kelas i medan ditinjau berdasarkan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil
FH - Usakti
Analisis yuridis tindakan kurator menyelenggarakan keputusan sirkuler pt pakuan tbk
FH - Usakti
Analisis kewenangan pemerintah kabupaten bogor dalam pengelolaan objek wisata situ rawa gede
FH - Usakti
Kewenangan menteri keuangan dalam penahanan devisa hasil ekspor batu bara melalui peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025
FH - Usakti
Kewenangan presiden dalam pengesahan rancangan undang-undang (studi perbandingan antara indonesia dengan amerika serikat)
FH - Usakti
Penyalahgunaan kewenangan gubernur provinsimaluku dalam pemberhentian aparatur sipilnegara (studi kasus pemberhentianstaf ahli gubernur maluku)
FH - Usakti
Peranan otoritas jasa keuangan dalam pencegahan dan penanganan investasi ilegal
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap kewenangan gubernur jawa barat yang melibatkan anak sekolah dalam program barak militer menurut undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
FH - Usakti
Kewenangan menghentikan penyidikan oleh lembaga praperadilan (analisis putusan praperadilan nomor 9/pid.pra/2024/pn.bgl)
FH - Usakti
Kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di kota bekasi berdasarkan peraturan daerah kota bekasi nomor 2 tahun 2023 tentang ketertiban umum
FH - Usakti
Pengendalian pemanfaatan ruang pembangunan kawasan idustri terpadu pollux technopolis karawang
FH - Usakti
Perbandingan kewenangan lembaga ombudsman di indonesia dan folketingets ombudsman di denmark
FH - Usakti
Perbandingan kewenangan otoritas pasar modal dalam menangani insider trading di indonesia dan hong kong
FH - Usakti
Perbandingan otoritas jasa keuangan indonesia dan monetary authority of singapore : analisis studi dari perspektif kelembagaan dan kewenangan 5.0
FH - Usakti
Kejahatan terhadap penguasa umum dalam bentuk penghinaan yang dilakukan secara elektronik (studi putusan no. 47/pid.sus/2021/pt pdg)
FH - Usakti
Wewenang kepala daerah dalam proyek pembangunan jalan menurut undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua tahun 2019-2022
FH - Usakti
Wewenang satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di kawasan pariwisata berdasarkan peraturan daerah kota bukittinggi nomor 2 tahun 2024
FH - Usakti
Kewenangan menteri agama dalam menetapkan badan amil zakatnasional menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentangpengelolaan zakat (studi kasus di kota cilegon provinsi banten tahun2025)
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah provinsi daerah khusus jakarta terhadap pengelolan program makan bergizi gratis ( mbg ) berdasarkan peraturan presiden nomor 115 tahun 2025
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pasir laut berdasarkan peraturan perundang-undangan di daerah khusus jakarta
FH - Usakti
Kewenangan pemda kabupaten pohuwato provinsi gorontalo terhadap aktivitas pertambangan emas
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pelaksanaan kewenangan forest watch dan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan dalam memberikan informasi publik (studi kasus putusan komisi informasi pusat No. 1369/XII/KIP-PS-MAS/2014)
FH - Usakti
Kajian yuridis kewenangan kementerian kelautan dan perikanan mengenai larangan penangkapan lobster (panulirus SPP), kepiting (Scylla SPP) dan rajungan (Portunus SPP) menurut permen kelautan dan perikanan nomor: 1/permen-kp/2015 5.0
FH - Usakti
Hubungan hukum antara dokter gigi dengan perawat gigi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut (Studi Pustaka) 1.0
FKG - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan DKPP dan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum 5.0
FH - Usakti
Hubungan fluktuasi emosi dengan kuantitas & kualitas tidur pada satpam di Universitas Trisakti 2.7
FK - Usakti
Analisis yuridis kewenangan gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menerbitkan peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk provinsi daerah khusus ibukota Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 ditinjau dari undang-undang nomor
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di Sukabumi (studi kasus putusan nomor: 24/pid.sus-tpk/2019/pn.bdg.) 1.7
FH - Usakti
Analisis yuridis kompetensi absolut pengadilan hubungan industrial dalam memeriksa dan memutus perkara mengenai pemutusan hubungan kerja (studi putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2/PDT.SUS- PHI/2018/PN.JAP) 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan daerah dalam menentukan anggaran untuk pemilihan umum kepala daerah (studi tentang penerapan peraturan daerah Kota Depok Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kebijakan impor garam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor dan komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri 3.0
FH - Usakti
Tugas dan wewenang lembaga RT dalam peraturan Menteri Dalam Negeri no. 18 tahun 2018. studi kasus bantuan sosial covid-19 DKI Jakarta di RT/RW 007/012 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 2.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menentukan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia (Studi Kasus Riezky Aprilia dan Harun Masiku)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan bupati Tangerang dalam menerbitkan izin pendirian pabrik kembang api (studi tentang kasus kebakaran pabrik kembang api di Kosambi) 0.0
FH - Usakti
Wewenang otoritas jasa keuangan terhadap kejahatan phishing dalam dunia perbankan (studi terhadap bank Mandiri kantor cabang a. Yani di Bengkulu)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis perluasan kewenangan praperadilan dengan menetapkan seseorang menjadi tersangka (studi putusan praperadilan nomor 24/pid/pra/2018/pn.jkt.sel)
FH - Usakti
Kewenangan KPPU dalam menangani perkara kartel: Studi Komparatif dengan Undang-Undang antimonopoli di Jepang
FH - Usakti
Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat keimigrasian dalam pembuatan paspor dan penerbitan visa (studi tentang kasus di Perwakilan Direktorat Keimigrasian di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (TAHURA) di Provinsi Riau
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta Utara pasca berlakunya Surat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 27.1/Menko/Maritim/lV/2016
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kewenangan relatif lembaga praperadilan dalam memeriksa permohonan ketidakabsahan penghentian penyidikan (studi Putusan Praperadilan nomor 62/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL)
FH - Usakti
Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menyelesaikan perkara pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di DKI Jakarta 5.0
FH - Usakti
Analisis tentang eksepsi kewenangan absolut yang ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada penyelesaian sengketa perdata (studi kasus putusan nomor420/pdt.g/2020/PN JKT.SEL.) 0.0
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?