DETAIL KOLEKSI

Kejahatan terhadap penguasa umum dalam bentuk penghinaan yang dilakukan secara elektronik (studi putusan no. 47/pid.sus/2021/pt pdg)


Oleh : Feby Dewita Maharani Manalu

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Andi Widiatno

Pembimbing 2 : Andi Widiatno

Kata Kunci : Insult, Public Authority, Electronic Media

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200043_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002200043_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200043_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200043_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200043_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200043_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200043_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200043_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002200043_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002200043_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002200043_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002200043_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002200043_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002200043_Lampiran.pdf

P Penghinaan terhadap penguasa umum tidak lagi hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga melalui media elektronik yang diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. adapun rumusan masalah yang muncul adalah bagaimanakah pengaturan hukumnya di indonesia serta kesesuaian penerapan hukumnya dalam putusan tersebut. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penghinaan terhadap penguasa umum melalui media elektronik berkaitan dengan pasal 207 kuhp dan pasal 27 ayat (3) uu ite yang saling melengkapi. penerapan pasal 207 kuhp dalam putusan telah tepat, namunpertimbangan hakim belum mengakomodasi relevansi uu ite secara komprehensif. penelitian ini menyimpulkan bahwa kuhp dan uu ite perlu dipertimbangkan secara sistematis agar penerapan hukum lebih komprehensif dan memberikan kepastian hukum.

I Insults against public authorities are no longer confined to conventional methods, but also through electronic media, as regulated in law number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions. the research question that arises is how the legal regulations in indonesia are regulated and how appropriate their application is in the decision. this research uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, and case-based approach. the results of the research indicate that the regulation of insults against public authorities through electronic media is related to article 207 of the criminal code and article 27 paragraph (3) of the electronic information and transactions law, which complement each other. the application of article 207 of the criminal code in the decision was appropriate, but the judge\\\'s considerations did not comprehensively accommodate the relevance of the electronic information and transactions law. this research concludes that the criminal code and the electronic information and transactions law need to be systematically considered to ensure more comprehensive legal application and provide legal certainty.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?