Perlindungan konsumen terhadap kualitas layanan air bersih oleh pt air batam hilir

DETAIL KOLEKSI

Perlindungan konsumen terhadap kualitas layanan air bersih oleh pt air batam hilir

Oleh : Nisrina Az Zahra Hakim

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Sharda Abrianti

Kata Kunci : Consumer Protection, Service Quality, Clean Water.

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori

No.	Nama File	Hal.
1.	2026_SK_SHK_010002200088_Halaman-Judul.pdf
2.	2026_SK_SHK_010002200088_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf	1
3.	2026_SK_SHK_010002200088_Surat-Hasil-Similaritas.pdf	1
4.	2026_SK_SHK_010002200088_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf	1
5.	2026_SK_SHK_010002200088_Lembar-Pengesahan.pdf	1
6.	2026_SK_SHK_010002200088_Pernyataan-Orisinalitas.pdf	1
7.	2026_SK_SHK_010002200088_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf	1
8.	2026_SK_SHK_010002200088_Bab-1.pdf
9.	2026_SK_SHK_010002200088_Bab-2.pdf
10.	2026_SK_SHK_010002200088_Bab-3.pdf
11.	2026_SK_SHK_010002200088_Bab-4.pdf
12.	2026_SK_SHK_010002200088_Bab-5.pdf
13.	2026_SK_SHK_010002200088_Daftar-Pustaka.pdf
14.	2026_SK_SHK_010002200088_Lampiran.pdf

Abstrak
Abstract

A Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus memenuhi aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. namun, dalam penyelenggaraannya masih ditemukan berbagai permasalahan kualitas dan distribusi air oleh pt air batam hilir di kota batam. permasalahan penelitian ini adalah apakah pelayanan distribusi air bersih telah memenuhi asas keamanan dan keselamatan konsumen serta asas kepastian hukum berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (uupk), dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dan didukung data primer melalui wawancara, bersifat deskriptif, serta dianalisis secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pt air batam hilir belum memenuhi asas keamanan dan keselamatan konsumen serta asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 uupk. hal tersebut dibuktikan dengan masih ditemukannya air yang berwarna, keruh, berbau, mengandung lumpur dan cacing, serta gangguan distribusi yang terjadi secara berulang. perlindungan hukum terhadap konsumen telah tersedia melalui upaya meliputi pengawasan, mekanisme pengaduan, ganti rugi berdasarkan pasal 19 uupk, sanksi administratif, dan sanksi pidana, namun belum dilakukan secara baik karena konsumen belum memperoleh pemulihan hak atas air secara baik dan penggantian kerugian belum dilakukan secara menyeluruh serta belum ada pengajuan penyelesaian sengketa konsumen kepada bpsk dan pengadilan negeri berdasarkan pasal 45 uupk.

C Clean water is a basic necessity that must meet the requirements of quality, quantity, and continuity. however, various problems concerning water quality and distribution continue to occur in the services provided by pt air batam hilir in batam city. this study examines whether the clean water distribution services comply with the principles of consumer safety and legal certainty as stipulated in law number 8 of 1999 concerning consumer protection (consumer protection law) and analyses the legal protection available to consumers who suffer losses. this research employs a normative legal research method using secondary data, supported by primary data obtained through interviews. the research is descriptive in nature and the data are analysed qualitatively using a deductive method to draw conclusions. the findings indicate that the services provided by pt air batam hilir do not comply with the principles of consumer safety and legal certainty as set forth in article 2 of the consumer protection law. this is evidenced by the continued distribution of discoloured, turbid, foul-smelling water containing silt and worms, as well as recurring disruptions to the water distribution system. legal protection for consumers is available through regulatory oversight, complaint mechanisms, compensation as provided under article 19 of the consumer protection law, administrative sanctions, and criminal sanctions. however, these measures have not been effectively implemented, as consumers have not received adequate restoration of their right to clean water, compensation for losses has not been provided comprehensively, and no consumer disputes have been brought before the consumer dispute settlement agency (bpsk) or the district court pursuant to article 45 of the consumer protection law.