P Penundaan kewajiban pembayaran piutang adalah suatu tenggatwaktu yang diberikan undang-undang agar para pihak dapatmelakukan restrukturisasi utangnya. regulasi yang mengatur padaundang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpubertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yaitudebitur dan para kreditur dalam penyelesaian piutang. padamekanisme pkpu terdapat tahap verifikasi dalam hal ini kreditur harusmendaftarkan segala piutangnya kepada pengurus yaitu kurator agardapat dimasukan kedaftar piutang yang diakui. bagaimanaperlindungan hukum bagi kreditur yang terlambat mendaftarkanpiutangnya dalam proses permohonan pkpu yang kedua padaputusan nomor 321 / pdt.sus-pkpu / 2023 /pn.niaga.jkt.pst danupaya hukum apa yang dapat dilakukan kreditur yang terlambatmendaftarkan piutangnya dalam permohonan pkpu yang kedua padaputusan nomor 321 / pdt.sus-pkpu / 2023 /pn.niaga.jkt.pst agardapat menerima pembayaran piutangnya. peneliti mengunakan tipepenelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis, menggunakansumber data sekunder yang didukung data primer dan dianalisissecara kualitatif dengan penarikan kesimpulan metode deduktif.berdasarkan hasil analisis perlindungan hukum bagi kreditur yangterlambat mendaftarkan piutangnya pada pkpu pada kasus penulisbahas melalui perlindungan hukum perdata. oleh karena itu upayayang dapat ditempuh adalah upaya hukum perdata yaitu wanprestasi.