DETAIL KOLEKSI

Analisis akuisisi saham oleh entitas terafiliasi dalam perspektif hukum persaingan usaha

Oleh : Mohammad Kemal Hasyavana Laena

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Ni Gusti Nyoman Renti Maharaini

Kata Kunci : Competition Law

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200064_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002200064_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf
3. 2026_SK_SHK_010002200064_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200064_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200064_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200064_Pernyataan-Orisinalitas.pdf
7. 2026_SK_SHK_010002200064_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200064_Bab-1.pdf 22
9. 2026_SK_SHK_010002200064_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002200064_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002200064_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002200064_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002200064_Daftar-Pustaka.pdf 3
14. 2026_SK_SHK_010002200064_Lampiran.pdf

A Akuisisi saham merupakan tindakan korporasi yang dapatmempengaruhi struktur pasar sehigga dalam kondisi tertentu wajibmelakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada komisi pengawaspersaingan usaha (kppu). penelitian ini membahas pengaruhhubungan afiliasi terhadap kewajiban pemberitahuan akuisisi sahamdalam perspektif hukum persaingan usaha dengan studi kasusakuisisi pt sumber baru hydropower oleh pt tamaris hidro dan ptpatria bakti abadi. permasalahan yang diteliti adalah pengaruhhubungan afiliasi pt tamaris hidro dan pt patria bakti abaditerhadap kewajiban pemberitahuan akuisisi saham berdasarkanundang-undang nomor 5 tahun 1999 dan peraturan pemerintahnomor 57 tahun 2010, serta ketepatan pt patria bakti abadi sebagaipihak yang melakukan notifikasi kepada kppu. metode penelitianyang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifatdeskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukumprimer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif sertaditarik kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkanbahwa hubungan afiliasi antara pt tamaris hidro dan pt patria baktiabadi tidak menghapus kewajiban notifikasi karena pengambilalihanpt sumber baru hydropower mengakibatkan perubahanpengendalian dan memenuhi ambang batas yang ditentukan dalamperaturan perundang-undangan. selain itu, pt patria bakti abadimemiliki kualifikasi untuk melakukan notifikasi karena turut menjadipihak yang melakukan pengambilalihan saham. namun, peraturankppu nomor 3 tahun 2019 dan peraturan kppu nomor 3 tahun 2023belum mengatur secara tegas pihak yang wajib melakukan notifikasi apabilapengambilalihan dilakukan oleh lebih dari satu pelaku usaha yang terafiliasi.

S Share acquisition is a corporate action that may affect market structure and, under certain circumstances, is subject to mandatory notification to the indonesia competition commission (komisi pengawas persaingan usaha/kppu). this research examines the effect of an affiliated relationship on the obligation to notify share acquisitions from the perspective of indonesian competition law through a case study of the acquisition of pt sumber baru hydropower by pt tamaris hidro and pt patria bakti abadi. the issues addressed in this study concern the effect of the affiliated relationship between pt tamaris hidro and pt patria bakti abadi on the obligation to notify share acquisitions under law number 5 of 1999 and government regulation number 57 of 2010, as well as the appropriateness of pt patria bakti abadi as the notifying party before the indonesia competition commission (kppu). this research employs a normative legal research method with a descriptive approach, utilizing secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. the collected legal materials were analyzed qualitatively, and conclusions were drawn using a deductive method. the findings indicate that the affiliated relationship between pt tamaris hidro and pt patria bakti abadi does not eliminate the obligation to notify because the acquisition of pt sumber baru hydropower resulted in a change of control and exceeded the asset and/or sales thresholds stipulated by the applicable laws and regulations. furthermore, pt patria bakti abadi was qualified to submit the notification since it participated as one of the acquiring parties in the share acquisition transaction. however, kppu regulation number 3 of 2019 and kppu regulation number 3 of 2023 do not expressly regulate which party is obliged to submit a notification when a share acquisition is carried out by more than one affiliated business entity.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 39 Judul)

Perbandingan pengaturan dan penerapan doktrin single economic entity dalam hukum persaingan usaha di indonesia dan uni eropa
FH - Usakti
Batasan dan pengaturan pengecualian waralaba dalam hukum persaingan usaha (studi perbandingan indonesia dan australia) 5.0
FH - Usakti
Perbandingan pengaturan penyalahgunaan posisi dominan dalam industri teknologi informasi di indonesia dan prancis
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dalam tender pembangunan Gedung Pelayanan dan Perawatan Kelas I dan VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai praktek monopoli, perjanjian tertutup, dan penguasaan pasar oleh PT Pelindo II 0.8
FH - Usakti
Persekongkolan tender pemilihan mitra kerjasama pembangunan pasar tradisional semi modern pola bangun guna serah (BOT) di Kabupaten Sukabumi berdasarkan pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap kegiatan yang dilarang dalam pelayanan jasa taksi Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar menurut Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5.0
FH - Usakti
Analisis penetapan syarat perdagangan yang bersifat menghambat masuk atas jasa pembayaran google play billing yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (studi putusan kppu no.03/kppu-i/2024)
FH - Usakti
Monopoli dalam peredaran cabai merah yang berpotensi mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (di wilayah pasar induk cibitung)
FH - Usakti
Analisis perjanjian penetapan harga jasa kepelabuhanan dalam hukum persaingan usaha: studi komparatif indonesia malaysia
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap putusan KPPU nomor 08/KPPU-I/2014 tentang kartel ban kendaraan bermotor roda empat menurut hukum persaingan usaha 2.7
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai perjanjian tertutup dalam perjanjian KPR RI berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi putusan KPPU nomor 5/KPPU-I/2014) 1.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap dugaan integrasi vertikal dan praktek monopoli dalam penyediaan/pelayanan jasa Ground Handling terkait dengan penerbangan komersial tidak berjadwal (studi kasus antara PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Execujet Indonesia) 1.0
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang kewajiban laporan atas pengambilalihan saham PT. Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 08/KPPU-M/2012)
FH - Usakti
Pengaturan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha: Studi perbandingan dengan Jepang 0.0
FH - Usakti
Penerapan unsur pihak lain dalam perkara persekongkolan tender pada putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XIV/2016 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai tindakan post-bidding dalam persekongkolan tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5.0
FH - Usakti
Kewenangan komisi pengawas persaingan usaha dalam menyelesaikan sengketa perjanjian horizontal (studi perbandingan berdasarkan hukum positif Indonesia dan Malaysia) 5.0
FH - Usakti
Praktik monopoli oleh PT Angkasa Pura II (persero) dalam pengiriman (outgoing) dan pengambilan (incoming) kargo dan pos di bandara Kualanamu - Medan (studi terhadap putusan Mahkamah Agung no.824 k/pdt.sus-kppu/2019)
FH - Usakti
Praktek monopoli PT Angkasa Pura Logistik dalam penyediaan fasilitas terminal pelayanan angkutan kargo di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (studi terhadap putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2016, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/PDT.SUS-KPPU/2017/PN.JKT.PST., putusan Mahkamah Agung Nomo 5.0
FH - Usakti
Persekongkolan tender dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di Pemerintah Daerah Kota Bandung 0.0
FH - Usakti
Studi perbandingan kewajiban pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia dan the competition act 2004 di Singapura
FH - Usakti
Tinjauan yuridis atas nota kesepakatan antara 17 (Tujuh Belas) pelaku usaha LPG di wilayah Bandung dan Sumedang dalam perspektif hukum persaingan usaha
FH - Usakti
Praktik monopoli dan penguasaan pasar jasa angkutan taksi di bandar udara Batam Makassar dan Surabaya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
FH - Usakti
Tinjauan terhadap penafsiran frasa “pihak lain” dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan putusan-putusan komisi pengawas persaingan usaha pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XIV/2016
FH - Usakti
Persekongkolan tender terkait paket pekerjaan preservasi dan pelebaran jalan arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei. Bengkal berdasarkan pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi terhadap Putusan Nomor 19/KPPU-I/201)
FH - Usakti
Tender pembangunan gedung (Paruga) samakai di Nusa Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 (studi putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2014, Putusan Pengadilan Negeri No. 54/Pdt.SUS/2015/PN, dan Putusan Mahkamah Agung No. 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016)
FH - Usakti
Kewajiban menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh perusahaan asing berdasarkan hukum persaingan usaha (studi terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.17/KPPU-M/2015)
FH - Usakti
Kewenangan KPPU dalam menangani perkara kartel: Studi Komparatif dengan Undang-Undang antimonopoli di Jepang
FH - Usakti
Studi perbandingan larangan persekongkolan tender menurut hukum persaingan usaha di Indonesia dan antitrust law di Amerika Serikat
FH - Usakti
Persekongkolan tender paket pengadaan alat kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (studi terhadap putusan KPPU nomor 24/KPPU-l/2016)
FH - Usakti
Persekongkolan tender dalam jasa pengadaan bus Transjakarta berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi terhadap putusan Nomor 15/KPPU-I/2014)
FH - Usakti
Kegiatan monopsoni sektor bisnis rumput laut produksi Sumba Timur Nusa Tenggara Timur menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 : studi putusan KPPU No.21/KPPU-L/2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu No.18/Pdt.G.Bth/2016/PN. Wgp
FH - Usakti
Dugaan persekongkolan dalam pengadaan pupuk intensifikasi tanaman kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 (Studi Putusan Kppu Nomor 07/Kppu-L/2016)
FH - Usakti
Analisis terhadap batasan dan kriteria menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu menurut Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Terhadap Putusan KPPU No 14/KPPU-L/2015 dan Putusan KPPU No 22/KPPU-I/2016)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perjanjian tertutup antara PT. Tirta Investama (Danone AQUA) dengan PT. Balina Agung Perkasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I-2016)
FH - Usakti
Kewajiban menyampaikan laporan oleh PT Plaza Indonesia Realty Tbk atas pengambilalihan saham PT Citra Asri Property berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Persaingan Usaha
FH - Usakti
Eksaminasi putusan KPPU mengenai rahasia perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2007 Dan Nomor 35/KPPU-I/2010)
FH - Usakti
Pengaturan Leniency dalam perspektif hukum persaingan usaha : perbandingan Indonesia dan Jerman
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?