DETAIL KOLEKSI

Analisis perjanjian penetapan harga jasa kepelabuhanan dalam hukum persaingan usaha: studi komparatif indonesia malaysia

Oleh : Dinda Shishilia Sari

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Ni Gusti Nyoman Renti Maharaini

Kata Kunci : Competition Law, Price-Fixing, Port Services

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200147_Halaman-Judul.pdf 10
2. 2026_SK_SHK_010002200147_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200147_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200147_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200147_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200147_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200147_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200147_Bab-1.pdf 20
9. 2026_SK_SHK_010002200147_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002200147_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002200147_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002200147_Bab-5.pdf 3
13. 2026_SK_SHK_010002200147_Daftar-Pustaka.pdf 7
14. 2026_SK_SHK_010002200147_Lampiran.pdf

P Praktik perjanjian penetapan harga merupakan salah satu pelanggaran hukum persaingan usaha yang dapat menghambat persaingan yang sehat dan merugikan konsumen, termasuk dalam sektor jasa kepelabuhanan. permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perjanjian penetapan harga jasa kepelabuhanan dalam hukum persaingan usaha di indonesia dan malaysia serta bagaimana efektivitas otoritas persaingan usaha di kedua negara dalam menangani dan menetapkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder yang didukung data primer melalui wawancara, dan dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa indonesia dan malaysia sama-sama melarang praktik perjanjian penetapan, namun terdapat perbedaan dalam pengaturan alat bukti dan mekanisme pengenaan sanksi. malaysia competition commission (mycc) dinilai lebih efektif dibandingkan komisi pengawas persaingan usaha (kppu) karena memiliki kewenangan investigasi yang lebih luah sehingga proses pembuktian dan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih optimal.

P Price-fixing agreements constitute a form of violation of competition law that may hinder fair competition and harm consumers, including in the port services sector. this research examines the regulation of price-fixing agreements in port services under the competition laws of indonesia and malaysia, as well as the effectiveness of the competition authorities in both countries in handling such violations and imposing sanctions. this study employs a normative legal research method with a comparative law approach and is descriptive in nature. it utilizes secondary data supported by primary data obtained through interviews, which are analyzed qualitatively, with conclusions drawn using a deductive method. the findings indicate that both indonesia and malaysia prohibit price-fixing agreements; however, there are differences in the regulation of evidentiary rules and sanctioning mechanisms. the malaysia competition commission (mycc) is considered more effective than the indonesian competition commission (kppu) due to its broader investigative powers, enabling a more effective process of evidence gathering and law enforcement.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 39 Judul)

Perbandingan pengaturan dan penerapan doktrin single economic entity dalam hukum persaingan usaha di indonesia dan uni eropa
FH - Usakti
Batasan dan pengaturan pengecualian waralaba dalam hukum persaingan usaha (studi perbandingan indonesia dan australia) 5.0
FH - Usakti
Perbandingan pengaturan penyalahgunaan posisi dominan dalam industri teknologi informasi di indonesia dan prancis
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dalam tender pembangunan Gedung Pelayanan dan Perawatan Kelas I dan VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai praktek monopoli, perjanjian tertutup, dan penguasaan pasar oleh PT Pelindo II 0.8
FH - Usakti
Persekongkolan tender pemilihan mitra kerjasama pembangunan pasar tradisional semi modern pola bangun guna serah (BOT) di Kabupaten Sukabumi berdasarkan pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap kegiatan yang dilarang dalam pelayanan jasa taksi Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar menurut Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5.0
FH - Usakti
Analisis penetapan syarat perdagangan yang bersifat menghambat masuk atas jasa pembayaran google play billing yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (studi putusan kppu no.03/kppu-i/2024)
FH - Usakti
Monopoli dalam peredaran cabai merah yang berpotensi mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (di wilayah pasar induk cibitung)
FH - Usakti
Analisis akuisisi saham oleh entitas terafiliasi dalam perspektif hukum persaingan usaha
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap putusan KPPU nomor 08/KPPU-I/2014 tentang kartel ban kendaraan bermotor roda empat menurut hukum persaingan usaha 2.7
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai perjanjian tertutup dalam perjanjian KPR RI berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi putusan KPPU nomor 5/KPPU-I/2014) 1.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap dugaan integrasi vertikal dan praktek monopoli dalam penyediaan/pelayanan jasa Ground Handling terkait dengan penerbangan komersial tidak berjadwal (studi kasus antara PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Execujet Indonesia) 1.0
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang kewajiban laporan atas pengambilalihan saham PT. Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 08/KPPU-M/2012)
FH - Usakti
Pengaturan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha: Studi perbandingan dengan Jepang 0.0
FH - Usakti
Penerapan unsur pihak lain dalam perkara persekongkolan tender pada putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XIV/2016 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai tindakan post-bidding dalam persekongkolan tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5.0
FH - Usakti
Kewenangan komisi pengawas persaingan usaha dalam menyelesaikan sengketa perjanjian horizontal (studi perbandingan berdasarkan hukum positif Indonesia dan Malaysia) 5.0
FH - Usakti
Praktik monopoli oleh PT Angkasa Pura II (persero) dalam pengiriman (outgoing) dan pengambilan (incoming) kargo dan pos di bandara Kualanamu - Medan (studi terhadap putusan Mahkamah Agung no.824 k/pdt.sus-kppu/2019)
FH - Usakti
Praktek monopoli PT Angkasa Pura Logistik dalam penyediaan fasilitas terminal pelayanan angkutan kargo di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (studi terhadap putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2016, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/PDT.SUS-KPPU/2017/PN.JKT.PST., putusan Mahkamah Agung Nomo 5.0
FH - Usakti
Persekongkolan tender dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di Pemerintah Daerah Kota Bandung 0.0
FH - Usakti
Studi perbandingan kewajiban pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia dan the competition act 2004 di Singapura
FH - Usakti
Tinjauan yuridis atas nota kesepakatan antara 17 (Tujuh Belas) pelaku usaha LPG di wilayah Bandung dan Sumedang dalam perspektif hukum persaingan usaha
FH - Usakti
Praktik monopoli dan penguasaan pasar jasa angkutan taksi di bandar udara Batam Makassar dan Surabaya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
FH - Usakti
Tinjauan terhadap penafsiran frasa “pihak lain” dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan putusan-putusan komisi pengawas persaingan usaha pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XIV/2016
FH - Usakti
Persekongkolan tender terkait paket pekerjaan preservasi dan pelebaran jalan arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei. Bengkal berdasarkan pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi terhadap Putusan Nomor 19/KPPU-I/201)
FH - Usakti
Tender pembangunan gedung (Paruga) samakai di Nusa Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 (studi putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2014, Putusan Pengadilan Negeri No. 54/Pdt.SUS/2015/PN, dan Putusan Mahkamah Agung No. 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016)
FH - Usakti
Kewajiban menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh perusahaan asing berdasarkan hukum persaingan usaha (studi terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.17/KPPU-M/2015)
FH - Usakti
Kewenangan KPPU dalam menangani perkara kartel: Studi Komparatif dengan Undang-Undang antimonopoli di Jepang
FH - Usakti
Studi perbandingan larangan persekongkolan tender menurut hukum persaingan usaha di Indonesia dan antitrust law di Amerika Serikat
FH - Usakti
Persekongkolan tender paket pengadaan alat kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (studi terhadap putusan KPPU nomor 24/KPPU-l/2016)
FH - Usakti
Persekongkolan tender dalam jasa pengadaan bus Transjakarta berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi terhadap putusan Nomor 15/KPPU-I/2014)
FH - Usakti
Kegiatan monopsoni sektor bisnis rumput laut produksi Sumba Timur Nusa Tenggara Timur menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 : studi putusan KPPU No.21/KPPU-L/2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu No.18/Pdt.G.Bth/2016/PN. Wgp
FH - Usakti
Dugaan persekongkolan dalam pengadaan pupuk intensifikasi tanaman kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 (Studi Putusan Kppu Nomor 07/Kppu-L/2016)
FH - Usakti
Analisis terhadap batasan dan kriteria menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu menurut Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Terhadap Putusan KPPU No 14/KPPU-L/2015 dan Putusan KPPU No 22/KPPU-I/2016)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perjanjian tertutup antara PT. Tirta Investama (Danone AQUA) dengan PT. Balina Agung Perkasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I-2016)
FH - Usakti
Kewajiban menyampaikan laporan oleh PT Plaza Indonesia Realty Tbk atas pengambilalihan saham PT Citra Asri Property berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Persaingan Usaha
FH - Usakti
Eksaminasi putusan KPPU mengenai rahasia perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2007 Dan Nomor 35/KPPU-I/2010)
FH - Usakti
Pengaturan Leniency dalam perspektif hukum persaingan usaha : perbandingan Indonesia dan Jerman
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?