DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis tindakan administratif keimigrasian bagi warga asing yang melanggar izin tinggal melalui operasi wirawaspada oleh kantor imigrasi bogor 2025

Oleh : Fatih Azhar Halim

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Eko Primananda

Kata Kunci : Immigration Law, Foreign Nationals, Residence Permits, Operation Wirawaspada 2025

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002100150_Halaman-Judul.pdf 11
2. 2026_SK_SHK_010002100150_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002100150_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002100150_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002100150_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002100150_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002100150_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002100150_Bab-1.pdf 17
9. 2026_SK_SHK_010002100150_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002100150_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002100150_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002100150_Bab-5.pdf 3
13. 2026_SK_SHK_010002100150_Daftar-Pustaka.pdf 4
14. 2026_SK_SHK_010002100150_Lampiran.pdf

( (e) permasalahan pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing (wna) masih sering terjadi dan menunjukkan kecenderungan yang signifikan di berbagai wilayah indonesia, termasuk wilayah kerja kantor imigrasi bogor. kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan dampak administratif, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, keamanan, dan kedaulatan negara. salah satu permasalahan dan alasan saya memilih kantor imigrasi bogor karena kerap terjadi adalah pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing (wna) di sepanjang tahun 2024 dengan jumlah pendeportasian sebanyak 199 warga negara asing di daerah puncak. dalam rangka pengawasan dan menanggulangi permasalahan tersebut, direktorat jenderal imigrasi melaksanakan operasi tiap tahun dan operasi wirawaspada 2025 sebagai bentuk pengawasan dan penindakan keimigrasian secara nasional, termasuk di wilayah kerja kantor imigrasi bogor. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerapan tindakan administratif keimigrasian terhadap wna yang melanggar izin tinggal melalui operasi wirawaspada 2025 serta mengkaji kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administratif keimigrasian oleh kantor imigrasi bogor. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif, yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, serta dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tindakan administratif keimigrasian telah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, khususnya melalui sanksi deportasi dan pencabutan izin tinggal dikarenakan penyalahgunaan visa kunjungan untuk tujuan bekerja, melebihi batas waktu izin tinggal (overstay) dan pemalsuan dokumen terkait keimigrasian dan sanksi pembinaan dan peringatan tertulis,permintaan penggantian dokumen melalui perwakilan kedutaan masing-masing dikarenakan tidak bisa memberikan keterangan dan dokumen perjalanan atau izin tinggal kepada pihak imigrasi . namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya koordinasi antar instansi, serta tingginya mobilitas wna di wilayah bogor

T The issue of residence permit violations by foreign nationals (wna) continues to occur frequently and shows a significant trend in various regions of indonesia, including the bogor immigration office\\\'s area of jurisdiction. this situation not only has administrative implications, but also impacts social, security, and national sovereignty aspects. one of the problems and reasons i chose the bogor immigration office is because of the frequent violations of residence permits by foreign nationals (wna) throughout 2024, with a total of 199 foreign nationals deported from the puncak area. in order to monitor and overcome these problems, the directorate general of immigration carries out annual operations and operation wirawaspada 2025 as a form of national immigration monitoring and enforcement, including in the bogor immigration office\\\'s working area. this study aims to analyze the mechanism of implementing administrative immigration measures against foreigners who violate their residence permits through operation wirawaspada 2025 and to examine the obstacles faced in implementing administrative immigration sanctions by the bogor immigration office. the research method used was normative legal research with a descriptive nature, sourced from primary and secondary legal materials, and analyzed qualitatively with deductive conclusions. the results of the study show that the implementation of immigration administrative actions has been in accordance with the provisions of law number 6 of 2011 concerning immigration, particularly through sanctions of deportation and revocation of residence permits due to misuse of visitor visas for work purposes, exceeding the permitted length of stay (overstay) and falsification of immigration-related documents, as well as corrective sanctions and written warnings, requests for replacement documents through respective embassy representatives due to the inability to provide information and travel documents or residence permits to immigration authorities. however, in practice, obstacles are still encountered in the form of limited human resources, suboptimal coordination between agencies, and high mobility of foreign nationals in the bogor area.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 23 Judul)

Tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum keimigrasian bagiwarga negara asing yang meranggar lzin tinggal nneialui operasijagantara oleh kantor lmigrasi jakarta selatan
FH - Usakti
Perbandingan deportasi di indonesia dan jepang berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan peraturan menteri imigrasi dan pemasyarakatan nomor 2 tahun 2025 tentang pengawasan dan tindakan administratif keimigrasian dan immigration control and refugee recognition act jepang
FH - Usakti
Perolehan kartu izin tinggal tetap (kitap) dan green card dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban warga negara asing (studi perbandingan indonesia dan amerika serikat)
FH - Usakti
Penegakkan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan perkawinan dengan warga negara indonesia yang tidak melakukan perpanjangan izin tinggal (studi putusan no 119/pid.sus/2023/pn sbr)
FH - Usakti
Peran kantor imigrasi dalam pemantauan dan pengawasan warga negara asing tanpa dokumen keimigrasian di indonesia (studi putusan nomor 88/pid.sus/2024/pn jkt.utr)
FH - Usakti
Penegakan hukum terhadap pelanggaran administratif warga negara nigeria berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian (studi putusan nomor 468/pid.sus/2021/pn bekasi)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis status kewarganegaraan tersangka kasus korupsi ktp elektronik yang memiliki dua paspor sesuai undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan (studi kasus paulus tannos)
FH - Usakti
Penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian yang dilakukan WNA di Indonesia (studi kasus tentang keberadaan Anowar Hossain di Kabupaten Cirebon) 3.0
FH - Usakti
Pelaksanaan asas kepentingan nasional dan asas perlindungan maksimum terhadap WNI dalam kasus penipuan jemaah haji Indonesia di Filipina tahun 2016 yang memiliki paspor ganda oleh pemerintah Republik Indonesia 4.4
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai visa tinggal terbatas bagi Tenaga Kerja Asing di PT. Conch Cement Indonesia Merak dalam masa pandemi covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penegakan hukum atas tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh WNA berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (studi putusan nomor 936/PID.SUS/2019/ PN TNG).
FH - Usakti
Analisis pemenuhan asas resiprokal (timbal balik) dan asas manfaat dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan
FH - Usakti
Tinjauan yuridis peran pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap WNI yang dikenai tindakan keimigrasian oleh negara asing (studi kasus Habib Rizieq Sihab oleh imigrasi Saudi Arabia)
FH - Usakti
Peran kantor keimigrasian dalam melakukan tindakan terhadap WNA yang menyalahgunakan visa (studi kasus LOK)
FH - Usakti
Penyalahgunaan visa on arrival pada kasus Lee Jong Suk ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemberian lzin tinggal terbatas secara online bagi Warga Negara Asing dan mekanisme pengawasan orang asing di Indonesia(studi di kantor lmigrasi kelas I Tangerang) 5.0
FH - Usakti
Kajian yuridis akibat kepemilikan paspor dari negara lain (studi kasus 177 Warga Negara Indonesia yang melewati Filipina) 5.0
FH - Usakti
Kajian yuridis mengenai status kewarganegaraan WNI pemilik Green Card Amerika Serikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
FH - Usakti
Pengenaan sanksi keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian (Studi kasus di Wilayah Kabupaten Bekasi)
FH - Usakti
Hubungan kerja sama antara Kantor Imigrasi kelas I Jakarta Pusat dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat dalam penanganan tindak pidana keimigrasian (Studi Kasus penangkapan pelaku pemalsuan visa Amerika Serikat oleh warga negara asing asal India di Jakarta Pusat)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemalsuan izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing untuk memperoleh izin tinggal di Wilayah Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Penelitian Putusan Mahkamah Agung Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Tng)
FH - Usakti
Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan dokumen perjalanan menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian (Studi kasus putusan pengadilan Karawang nomor 158/Pid.Sus/2021/PN/Kwg)
FH - Usakti
Peran kantor imigrasi melalui tempat pemeriksaan imigrasi dalam pencegahan terjadinya penyelundupan WNI Ke luar negeri
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?