DETAIL KOLEKSI

Analisis tindakan sekstorsi dengan perbuatan berlanjut dalam kasus janji jabatan pemerintah desa (studi putusan nomor 1479/pid.sus/2023/pt mdn)


Oleh : Alfito Pragustiano

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Azmi Syahputra

Kata Kunci : Special Crimes, Sexual Violence Crimes, Corruption Crimes, Sextortion, Continuing Offense.

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200401_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002200401_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200401_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200401_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200401_Lembar-Pengesahan.pdf 2
6. 2026_SK_SHK_010002200401_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200401_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200401_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002200401_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002200401_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002200401_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002200401_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002200401_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002200401_Lampiran.pdf

S Sekstorsi merupakan tindakan yang mempertemukan penyalahgunaan kedudukan, relasi kuasa, dan keuntungan seksual, sehingga menimbulkan persoalan dalam menentukan konstruksi hukum yang tepat dalam peraturan perundang-undangan di indonesia. permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana regulasi hukum tindakan sekstorsi dalam peraturan perundang-undangan di indonesia dan apakah unsur-unsur tindakan sekstorsi dalam putusan nomor 1479/pid.sus/2023/pt mdn telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan regulasi hukum tindakan sekstorsi dalam peraturan perundang-undangan di indonesia serta menggambarkan kesesuaian unsur-unsur tindakan sekstorsi dalam putusan tersebut dengan peraturan perundang-undangan. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, juga data primer pendukung berupa wawancara dengan ahli hukum pidana. pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. hasil penelitian menggambarkan bahwa tindakan sekstorsi belum diatur sebagai nomenklatur delik tersendiri dalam hukum pidana indonesia, tetapi dapat dibaca melalui norma yang tersedia dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kitab undang-undang hukum pidana. dalam putusan nomor 1479/pid.sus/2023/pt mdn, unsur penyalahgunaan kedudukan, relasi kuasa, ketergantungan, penyesatan, persetubuhan atau perbuatan cabul berkorelasi dengan pasal 6 huruf c uu tpks, sedangkan dimensi koruptif tindakan tersebut memiliki relevansi normatif dalam pembacaan melalui pasal 12b uu tipikor. rangkaian perbuatan yang terjadi secara berulang juga berkaitan dengan pasal 64 kuhp mengenai perbuatan berlanjut.

S Sextortion is an act that combines the abuse of position, power relations, and sexual advantage, thereby creating challenges in determining the appropriate legal construction under the laws and regulations of indonesia. the issues addressed in this research are: how sextortion is regulated under the laws and regulations of indonesia, and whether the constituent elements of sextortion in decision number 1479/pid.sus/2023/pt mdn are consistent with the applicable laws and regulations. this research aims to examine the legal regulation of sextortion under the indonesian legal framework and to analyze the conformity of the constituent elements of sextortion in the aforementioned court decision with the prevailing laws and regulations. this research employs normative legal research with a descriptive approach, utilizing secondary data in the form of primary and secondary legal materials, as well as supporting primary data obtained through an interview with a criminal law expert. data were collected through library research and interviews, analyzed qualitatively, while conclusions were drawn using the deductive method. the findings indicate that sextortion has not yet been recognized as a distinct criminal offense under indonesian criminal law. nevertheless, it may be interpreted through the existing legal provisions contained in the law on sexual violence crimes, the law on the eradication of corruption crimes, and the indonesian criminal code. in decision number 1479/pid.sus/2023/pt mdn, the elements of abuse of position, power relations, dependency, deception, sexual intercourse, or obscene acts correspond to article 6(c) of the law on sexual violence crimes, while the corruptive dimension of such conduct has normative relevance when interpreted under article 12b of the law on the eradication of corruption crimes. furthermore, the repeated commission of such acts is also related to article 64 of the indonesian criminal code concerning a continuing offense.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?