P Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. persetujuan tersebut menjadi unsur penting karena mencerminkan kehendak bebas para pihak dalam membentuk rumah tangga. apabila perkawinan dilangsungkan karena adanya unsur paksaan, maka perkawinan tersebut dapat dimohonkan pembatalannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. permasalahan dalam penelitian ini: bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang dilangsungkan karena adanya unsur paksaan dari salah satu calon mempelai, berdasarkan studi putusan pengadilan agama palembang nomor 360/pdt.g/2025/pa.plg? dan apakah pembatalan perkawinan pada putusan pengadilan agama palembang nomor 360/pdt.g/2025/pa.plg sudah sesuai dengan kompilasi hukum islam dan undang-undang no.1 tahun 1974? tipe penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode kualitatif. kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif pembatalan perkawinan karena unsur paksaan bertujuan melindungi kebebasan calon mempelai dalam memberikan persetujuan perkawinan dan menimbulkan akibat hukum berupa berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri apabila permohonan pembatalan dikabulkan. namun, dalam putusan pengadilan agama palembang nomor 360/pdt.g/2025/pa.plg, akibat hukum tersebut tidak timbul karena permohonan pembatalan perkawinan ditolak. putusan tersebut tidak sesuai dengan kompilasi hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974.