DETAIL KOLEKSI

Kewenangan menghentikan penyidikan oleh lembaga praperadilan (analisis putusan praperadilan nomor 9/pid.pra/2024/pn.bgl)

Oleh : Nadiyah Yusuf

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Setiyono

Kata Kunci : authority, termination of the investigation

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200078_Halaman-Judul.pdf 8
2. 2026_SK_SHK_010002200078_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200078_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200078_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200078_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200078_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200078_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200078_Bab-1.pdf 17
9. 2026_SK_SHK_010002200078_Bab-2.pdf 32
10. 2026_SK_SHK_010002200078_Bab-3.pdf 10
11. 2026_SK_SHK_010002200078_Bab-4.pdf 12
12. 2026_SK_SHK_010002200078_Bab-5.pdf 2
13. 2026_SK_SHK_010002200078_Daftar-Pustaka.pdf 5
14. 2026_SK_SHK_010002200078_Lampiran.pdf 3

P Pasal 77 kuhap mengatur tentang kewenangan praperadilansebagai lembaga pengawasan terhadap tindakan penyidik/penuntutumum. tetapi dalam praktiknya sering muncul persoalan tentangbatas kewenangan hakim praperadilan terhadap tindakanpenghentian penyidikan. adapun rumusan masalah yang munculadalah apakah pertimbangan hukum hakim praperadilan yangmenghentikan penyidikan sudah sesuai dengan ketentuan kuhapdan apakah diktum putusan praperadilan yang memerintahkanpenghentian penyidikan oleh pihak penyidik sudah sesuai danmengikat kepada pihak penyidik. penelitian ini menggunakan metodehukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan datasekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunderyang dianalisis secara kualitatif serta menarik kesimpulan secaradeduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan hakimpraperadilan hanya terbatas pada pengujian keabsahan tindakanpenyidik, tidak untuk mengambil alih kewenangan penghentianpenyidikan yang secara normatif merupakan kewenangan penyidik.

A Article 77 of the indonesian code of criminal procedure (kuhap) regulates the authority of pretrial proceedings (praperadilan) as a supervisory mechanism over the actions of investigators and public prosecutors. however, in practice, issues frequently arise regarding the limits of a pretrial judge’s authority concerning the termination of investigations. the research problems addressed in this study are whether the legal considerations of a pretrial judge in ordering the termination of an investigation are consistent with the provisions of the kuhap, and whether the operative part (dictum) of a pretrial decision ordering investigators to terminate an investigation is legally valid and binding upon the investigators. this study employs a normative legal research method with a descriptive approach, using secondary data consisting of primary and secondary legal materials. the data are analyzed qualitatively, and conclusions are drawn through deductive reasoning. the findings indicate that the authority of a pretrial judge is limited to reviewing the legality of investigative actions and does not extend to assuming the authority to terminate an investigation, which, under the kuhap, is normatively vested in the investigator.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 58 Judul)

Penerapan sistem desentralisasi kesehatan di Indonesia (studi pustaka) 1.7
FKG - Usakti
Tinjauan yuridis tentang otoritas jasa keuangan menurut undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dalam sistem ketatanegaraan indonesia 5.0
FH - Usakti
Batasan dan pengaturan pengecualian waralaba dalam hukum persaingan usaha (studi perbandingan indonesia dan australia) 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan direktorat jendral pajak dalam pencegahan penghindaran pajak berganda pada transaksi lintas batas negara tahun 2024-2025 5.0
FH - Usakti
Kewenangan komisi banding paten dalam penghapusan paten terdaftar alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol untuk aktif volatil (studi putusan nomor 912/k/pdt.sus-hki/2022)
FH - Usakti
Kewenangan badan perencanaan daerah kabupaten pemalang dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) tahun 2021-2023 berdasarkan peraturan daerah kabupaten pemalang nomor 6 tahun 2021
FH - Usakti
Penerapan sanksi terhadap kepala sekolah yang melakukan tindak indisipliner menurut peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil (studi putusan nomor 125/g/2023/ptun.bdg)
FH - Usakti
Kewenangan kepala daerah dalam penataan kabel fiber optik di jalan berdasarkan peraturan gubernur dki jakarta nomor 106 tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di jakarta barat t.a. 2023
FH - Usakti
Kewenangan gubernur provinsi jawa barat dalam pengendalian pembuangan limbah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021(studi penelitian pt eco paper indonesia) 5.0
FH - Usakti
Penyalahgunaan kewenangan kepala desa dalam pembangunan jalan desa menurut undang-undang no.6 tahun 2014 (studi kasus di desa cidahu, serang banten tahun 2019-2020)
FH - Usakti
Wewenang pemerintah daerah dalam menanggulangi limbah di pantai trikora pulau bintan berdasarkan peraturan daerah kabupaten bintan nomor 2 tahun 2010
FH - Usakti
Analisa efektifitas komite audit pada pengelolaan perusahaan property dan real estate tahun 2007 yang tercatat di Bursa Efek Jakarta
FEB - Usakti
Koordinasi pelaksanaan tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) dalam penanganan bencana 0.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kedudukan dan fungsi serta kewenangan satuan tugas pemberantasan mafia hukum dalam sistem presidensiil di Indonesia
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang kewenangan komandan pesawat udara dalam kasus pembajakan pesawat Sun Air 737-200 tahun 2008 berdasarkan hukum udara
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah anak luar kawin menurut kompilasi hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menangani sengketa Tata Usaha Negara antara Joseph Louis Spartz dengan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
FH - Usakti
Kajian yuridis kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara berdasarkan UUD 1945 sesudah perubahan 4.0
FH - Usakti
Penerapan sistem dan prosedur pemberian kredit pada PT. BRI (persero) cabang Cikarang 1.7
FEB - Usakti
Implementasi kewenangan kepala daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar menurut peraturan daerah kota cimahi nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pendidikan t.a. 2023
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tugas dan wewenang TNI-AL dalam mendukung Pertahanan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 4.0
FH - Usakti
Analisis yuridis penerbitan surat izin poligami kepada aparatur sipil negara yang menikah dengan wanita berstatus aparatur sipil negara
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dki jakarta dalam mengatur pengguna kendaraan bermotor termodifikasi menurut undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas 5.0
FH - Usakti
Penyalahgunaan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana satu miliar satu desa di desa cidokom kabupaten bogor berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah karawang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir menurut peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran tahun 2019-2024
FH - Usakti
Penyalahgunaan wewenang oleh kepala kantor kesahatan pelabuhan kelas i medan ditinjau berdasarkan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil
FH - Usakti
Analisis yuridis tindakan kurator menyelenggarakan keputusan sirkuler pt pakuan tbk
FH - Usakti
Analisis kewenangan pemerintah kabupaten bogor dalam pengelolaan objek wisata situ rawa gede
FH - Usakti
Kewenangan menteri keuangan dalam penahanan devisa hasil ekspor batu bara melalui peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025
FH - Usakti
Kewenangan presiden dalam pengesahan rancangan undang-undang (studi perbandingan antara indonesia dengan amerika serikat)
FH - Usakti
Penyalahgunaan kewenangan gubernur provinsimaluku dalam pemberhentian aparatur sipilnegara (studi kasus pemberhentianstaf ahli gubernur maluku)
FH - Usakti
Peranan otoritas jasa keuangan dalam pencegahan dan penanganan investasi ilegal
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap kewenangan gubernur jawa barat yang melibatkan anak sekolah dalam program barak militer menurut undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
FH - Usakti
Kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di kota bekasi berdasarkan peraturan daerah kota bekasi nomor 2 tahun 2023 tentang ketertiban umum
FH - Usakti
Pengendalian pemanfaatan ruang pembangunan kawasan idustri terpadu pollux technopolis karawang
FH - Usakti
Perbandingan kewenangan lembaga ombudsman di indonesia dan folketingets ombudsman di denmark
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pelaksanaan kewenangan forest watch dan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan dalam memberikan informasi publik (studi kasus putusan komisi informasi pusat No. 1369/XII/KIP-PS-MAS/2014)
FH - Usakti
Kajian yuridis kewenangan kementerian kelautan dan perikanan mengenai larangan penangkapan lobster (panulirus SPP), kepiting (Scylla SPP) dan rajungan (Portunus SPP) menurut permen kelautan dan perikanan nomor: 1/permen-kp/2015 5.0
FH - Usakti
Hubungan hukum antara dokter gigi dengan perawat gigi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut (Studi Pustaka) 1.0
FKG - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan DKPP dan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum 5.0
FH - Usakti
Hubungan fluktuasi emosi dengan kuantitas & kualitas tidur pada satpam di Universitas Trisakti 2.7
FK - Usakti
Analisis yuridis kewenangan gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menerbitkan peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk provinsi daerah khusus ibukota Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 ditinjau dari undang-undang nomor
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di Sukabumi (studi kasus putusan nomor: 24/pid.sus-tpk/2019/pn.bdg.) 1.7
FH - Usakti
Analisis yuridis kompetensi absolut pengadilan hubungan industrial dalam memeriksa dan memutus perkara mengenai pemutusan hubungan kerja (studi putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2/PDT.SUS- PHI/2018/PN.JAP) 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan daerah dalam menentukan anggaran untuk pemilihan umum kepala daerah (studi tentang penerapan peraturan daerah Kota Depok Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kebijakan impor garam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor dan komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri 3.0
FH - Usakti
Tugas dan wewenang lembaga RT dalam peraturan Menteri Dalam Negeri no. 18 tahun 2018. studi kasus bantuan sosial covid-19 DKI Jakarta di RT/RW 007/012 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 2.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menentukan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia (Studi Kasus Riezky Aprilia dan Harun Masiku)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan bupati Tangerang dalam menerbitkan izin pendirian pabrik kembang api (studi tentang kasus kebakaran pabrik kembang api di Kosambi) 0.0
FH - Usakti
Wewenang otoritas jasa keuangan terhadap kejahatan phishing dalam dunia perbankan (studi terhadap bank Mandiri kantor cabang a. Yani di Bengkulu)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis perluasan kewenangan praperadilan dengan menetapkan seseorang menjadi tersangka (studi putusan praperadilan nomor 24/pid/pra/2018/pn.jkt.sel)
FH - Usakti
Kewenangan KPPU dalam menangani perkara kartel: Studi Komparatif dengan Undang-Undang antimonopoli di Jepang
FH - Usakti
Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat keimigrasian dalam pembuatan paspor dan penerbitan visa (studi tentang kasus di Perwakilan Direktorat Keimigrasian di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (TAHURA) di Provinsi Riau
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta Utara pasca berlakunya Surat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 27.1/Menko/Maritim/lV/2016
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kewenangan relatif lembaga praperadilan dalam memeriksa permohonan ketidakabsahan penghentian penyidikan (studi Putusan Praperadilan nomor 62/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL)
FH - Usakti
Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menyelesaikan perkara pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di DKI Jakarta 5.0
FH - Usakti
Analisis tentang eksepsi kewenangan absolut yang ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada penyelesaian sengketa perdata (studi kasus putusan nomor420/pdt.g/2020/PN JKT.SEL.) 0.0
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?