P Penelitian ini membahas kewenangan satuan polisi pamong praja (satpolpp) kota bekasi dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima (pkl)berdasarkan peraturan daerah kota bekasi nomor 2 tahun 2023 tentangpenyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pkl yangberjualan di trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum lainnya yangberpotensi mengganggu ketertiban umum, kenyamanan masyarakat.permasalahannya adalah bagaimana pengaturan kewenangan satpol ppdalam peraturan daerah kota bekasi nomor 2 tahun 2023 terkaitpenertiban pedagang kaki lima serta bagaimana implementasikewenangan tersebut beserta hambatan dan kendala yang dihadapi dalampelaksanaannya. metode yang digunakan adalah penelitian hukumnormatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan datasekunder yang didukung oleh data primer. teknik pengumpulan datadilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, hasil penelitianmenunjukkan bahwa kewenangan satpol pp kota bekasi dalammenertibkan pedagang kaki lima merupakan pelaksanaan urusanpemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerahkabupaten/kota di bidang ketenteraman, ketertiban umum, danperlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undangnomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan dijabarkan lebihlanjut dalam peraturan daerah kota bekasi nomor 2 tahun 2023.