M Manusia sebagai makhluk sosial cenderung berpasangan dan membentuk keluarga melalui perkawinan. meskipun idealnya kekal, perceraian sering terjadi, memicu permasalahan hukum terkait pembagian harta bersama. di indonesia, konsep ini dikenal sebagai \\\"harta gono-gini\\\" atau \\\"harta bersama\\\" dan diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum islam (khi), serta kitab undang-undang hukum perdata (kuhperdata). sementara itu, malaysia menggunakan konsep \\\"hartasepencarian\\\" yang diatur dalam islamic family law act dan civil law act. penelitian ini bertujuan untuk membandingkan prosedur eksekusi serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam penyelesaianharta bersama akibat perceraian di kedua negara tersebut, mengingat kesamaan mayoritas penduduk islam dan latar belakang budaya. metode penelitian yang digunakan adalah studi komparatif yangmenganalisis kerangka hukum dan implementasi di indonesia dan malaysia. hasil penelitian menunjukkan bahwa baik indonesia maupun malaysia memiliki kerangka hukum yang terstruktur, namun dengan perbedaan terminologi dan pendekatan. indonesia menonjol dengan prosedur yang bertahap dan peringatan formal, sementara malaysia menekankan mediasi (sulh) dan pengakuan kontribusi non-finansial yang lebih komprehensif. kendati demikian, tantangan di indonesia meliputi kompleksitas praktik dan kesulitan eksekusi harta adat, sedangkan malaysia menghadapi fragmentasi yurisdiksi dan kesulitanpembuktian kontribusi non-finansial.