P Penelitian ini mengkaji ketentuan syarat kewarganegaraan bagi calon presiden dan wakil presiden republik indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) uud 1945, dengan menitikberatkan pada kesesuaiannya terhadap prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. ketentuan yang mewajibkan calon harus merupakan warga negara indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri potensial memunculkan persoalan multitafsir dan diskriminatif, terutama bagi wni yang berasal dari latar belakang diaspora atau hasil perkawinan campuran. dengan menggunakan metode yuridis normatif yang melibatkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, ditemukan bahwa frasa tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan yang dijamin dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28d ayat (3) uud 1945, serta bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam kovenan internasional tentang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi melalui undang-undang nomor 12 tahun 2005. akibatnya, hak politik warga negara menjadi tereduksi dan bertentangan dengan semangat demokrasi inklusif. penelitian ini menyarankan adanya penafsiran konstitusional secara progresif atau koreksi normatif terhadap pasal 6 ayat (1) uud 1945 agar lebih sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan menjamin perlindungan hak politik setiap warga negara secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi.