DETAIL KOLEKSI

Penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara korea berdasarkan undang-undang no.6 tahun 2011 (studi putusan no 258/pid.sus/2024/pn mtr)

Oleh : Tsuroya Hanifah

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Ninuk Wijiningsih

Kata Kunci : Supervision, Immigration, Visa, Immigration Office, Administrative Action, Foreign Citizens

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100451_Halaman-Judul.pdf 9
2. 2025_SK_SHK_010002100451_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100451_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100451_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100451_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100451_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100451_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100451_Bab-1.pdf 19
9. 2025_SK_SHK_010002100451_Bab-2.pdf 16
10. 2025_SK_SHK_010002100451_Bab-3.pdf 17
11. 2025_SK_SHK_010002100451_Bab-4.pdf 16
12. 2025_SK_SHK_010002100451_Bab-5.pdf 2
13. 2025_SK_SHK_010002100451_Daftar-Pustaka.pdf 5
14. 2025_SK_SHK_010002100451_Lampiran.pdf 5

P Penelitian ini membahas pengawasan oleh kantor imigrasi kelas i non tpi bekasi terhadap wna serta analisis tindakan administratif kantor imigrasi kelas i mataram atas penyalahgunaan visa kunjungan berdasarkan uu no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. permasalahannya adalah apakah pengawasan dan tindakan administratif terhadap wna yang menyalahgunakan visa kunjungan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder yang didukung data primer, dianalisis secara kualitatif, dan disimpulkan secara deduktif. hasil penelitian kantor imigrasi kelas i non tpi bekasi menunjukkan pengawasan di bekasi belum optimal karena masih bersifat reaktif dan bergantung pada laporan masyarakat, bukan tindakan preventif. sementara itu, tindakan administratif di mataram belum sepenuhnya sesuai pasal 75 ayat (1) undang-undang keimigrasian, karena hanya menjatuhkan pidana dan denda tanpa disertai sanksi keimigrasian seperti deportasi, yang seharusnya juga diterapkan untuk memberikan efek jera.

T This research discusses the supervision by the bekasi class i non tpi immigration office towards foreign nationals and the analysis of the administrative actions of the mataram class i immigration office regarding the misuse of visit visas based on law no. 6 of 2011 concerning immigration. the problem is whether the supervision and administrative actions against foreign nationals who misuse visit visas are in accordance with the provisions of law no. 6 of 2011 concerning immigration. the method used is a normative legal research method, descriptive in nature, using secondary data supported by primary data, analyzed qualitatively, and concluded deductively. the results of the bekasi class i non tpi immigration office research show that supervision in bekasi is not optimal because it is still reactive and depends on public reports, not preventive measures. meanwhile, administrative actions in mataram are not fully in accordance with article 75 paragraph (1) of the immigration law, because they only impose criminal penalties and fines without being accompanied by immigration sanctions such as deportation, which should also be applied to provide a deterrent effect.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 57 Judul)

Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik tabita berdasarkan peraturan perundang-undangan 0.0
FH - Usakti
Perlindungan konsumen atas peredaran produk post market menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Dumai terhadap WNI yang keluar masuk wilayah Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi
FH - Usakti
Optimalisasi pengawasan oleh inspektorat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (studi kasus di kota bekasi)
FH - Usakti
Pelanggaran keimigrasian oleh warga negara nigeria menurut undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian (studi putusan nomor 5256 k/pid.sus/2022)
FH - Usakti
Peran dprd dalam pengawasan anggaran infrastruktur drainase berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di kota tangerang selatan banten t.a 2023
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah kota terkait pengawasan kesejahteraan tenaga pendidik di kota depok menurut peraturan pemerintah (pp) nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan
FH - Usakti
Penegakan hukum keimigrasian terhadap pelaku penyelundupan orang sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 120 ayat (1)
FH - Usakti
Upaya perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda yang terlambat mendaftarkan diri dalam affidavit (studi kasus anak ij)
FH - Usakti
Peran pemerintah daerah pada pencegahan pembakaran hutan dalam rangka perlindungan lingkungan di kabupaten kuantan singingi
FH - Usakti
Peran pemerintah daerah dalam pengawasan mutu kopi berdasarkan peraturan gubernur nomor 43 tahun 2015 (studi kabupaten lampung barat)
FH - Usakti
Perlindungan hak konsumen terhadap ketiadaan informasi daftar bahan yang digunakan pada label puding kemasan produk toko swalayan
FH - Usakti
Peran kantor imigrasi terhadap warga negara asing pelaku overstay berdasarkan undang undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian studi kasus perbatasan ri-png provinsi papua selatan
FH - Usakti
Fungsi pengawasan apbd tahun anggaran 2023 oleh dprd kabupaten indragiri hulu provinsi riau menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum keimigrasian bagiwarga negara asing yang meranggar lzin tinggal nneialui operasijagantara oleh kantor lmigrasi jakarta selatan
FH - Usakti
Pencantuman informasi secara tidak jelas dalam menu makanan dan minuman di restoran x dan y dari perspektif hak perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perbandingan deportasi di indonesia dan jepang berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan peraturan menteri imigrasi dan pemasyarakatan nomor 2 tahun 2025 tentang pengawasan dan tindakan administratif keimigrasian dan immigration control and refugee recognition act jepang
FH - Usakti
Tinjauan yuridis peran timpora dalam mengawasi wna asal nigeria yang tidak memiliki izin tinggal yang masih berlaku pada kantor imigrasi jakarta selatan (studi putusan nomor 205/pid.sus/2024/pn jkt.sel).
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai pengaruh single present policy terhadap efektivitas pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia
FH - Usakti
Analisis pengawasan persediaan bahan baku di UBP Suralaya
FEB - Usakti
Pengawasan pemerintah kabupaten dalam kegiatan pertambangan pt dairi prima mineral di kabupaten dairi, sumatera utara (studi putusan no. 277 k/tun/lh/2024)
FH - Usakti
Pemenuhan hak-hak pengungsi oleh indonesia sebagai negara non-pihak konvensi mengenai status pengungsi 1951 berdasarkan hukum internasional
FH - Usakti
Peranan negara dalam melindungi tenaga kerja Indonesia yang mengalami persoalan keimigrasian di Arab Saudi
FH - Usakti
Pengawasan peredaran pangan jajanan anak sekolah di sekolah dasar negeri kelurahan cipinang melayu dari perspektif hukum perlindungan konsumen
FH - Usakti
Penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian yang dilakukan WNA di Indonesia (studi kasus tentang keberadaan Anowar Hossain di Kabupaten Cirebon) 3.0
FH - Usakti
Pengaruh dimensi dari extrinsic motivation terhadap job satisfaction pada PT. PGAS Solution Jakarta
FEB - Usakti
Perawatan gigi berjejal ringan dengan invisalign teeth (Studi Pustaka)
FKG - Usakti
Pengaruh standar operasional prosedur kompensasi,motivasi dan pengawasan terhadap kinerja auditor 4.0
FEB - Usakti
Hubungan antara supervisi kepala perawat dengan penerapan patient safety di ruang rawat inap 2.0
FK - Usakti
Pemanfaatan limbah kulit ketela (manihot esculenta crantz) sebagai bahan baku Bioetanol oleh aktivitas enzimatis fungi aspergillus fumigatus dan saccharomyces cerevisae
FALTL - Usakti
Pelaksanaan asas kepentingan nasional dan asas perlindungan maksimum terhadap WNI dalam kasus penipuan jemaah haji Indonesia di Filipina tahun 2016 yang memiliki paspor ganda oleh pemerintah Republik Indonesia 4.4
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai visa tinggal terbatas bagi Tenaga Kerja Asing di PT. Conch Cement Indonesia Merak dalam masa pandemi covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penegakan hukum atas tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh WNA berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (studi putusan nomor 936/PID.SUS/2019/ PN TNG).
FH - Usakti
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum wilayah DKI Jakarta (Studi Tentang alih fungsi jalan dan trotoar menjadi tempat berdagang ditinjau dengan Undang-undng No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan) 2.5
FH - Usakti
Analisis pemenuhan asas resiprokal (timbal balik) dan asas manfaat dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan
FH - Usakti
Analisis yuridis pembinaan dan pengawasan PPAT berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan PPAT 2.5
FH - Usakti
Peran dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan pengawasan terhadap Lembaga Pemasyarakatan (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pengawasan BPK terhadap pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan anggaran bagi pembelian lahan di Cengkareng
FH - Usakti
Tinjauan yuridis peran pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap WNI yang dikenai tindakan keimigrasian oleh negara asing (studi kasus Habib Rizieq Sihab oleh imigrasi Saudi Arabia)
FH - Usakti
Peran kantor keimigrasian dalam melakukan tindakan terhadap WNA yang menyalahgunakan visa (studi kasus LOK)
FH - Usakti
Mekanisme pengawasan pengelolaan APBD oleh pemerintah pusat menurut peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2018 (studi kasus penyalahgunaan pengelolaan APBD di Kota Malang) 1.0
FH - Usakti
Penyalahgunaan visa on arrival pada kasus Lee Jong Suk ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemberian lzin tinggal terbatas secara online bagi Warga Negara Asing dan mekanisme pengawasan orang asing di Indonesia(studi di kantor lmigrasi kelas I Tangerang) 5.0
FH - Usakti
Kajian yuridis akibat kepemilikan paspor dari negara lain (studi kasus 177 Warga Negara Indonesia yang melewati Filipina) 5.0
FH - Usakti
Kajian yuridis mengenai status kewarganegaraan WNI pemilik Green Card Amerika Serikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
FH - Usakti
Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat keimigrasian dalam pembuatan paspor dan penerbitan visa (studi tentang kasus di Perwakilan Direktorat Keimigrasian di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan (pupuk bersubsidi) tanpa izin (studi kasus putusan nomor : 55/Pid.Sus/2016/PN Pdg)
FH - Usakti
Pengenaan sanksi keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian (Studi kasus di Wilayah Kabupaten Bekasi)
FH - Usakti
Hubungan kerja sama antara Kantor Imigrasi kelas I Jakarta Pusat dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat dalam penanganan tindak pidana keimigrasian (Studi Kasus penangkapan pelaku pemalsuan visa Amerika Serikat oleh warga negara asing asal India di Jakarta Pusat)
FH - Usakti
Pengaruh abusive supervision, work intensity, high workload, dan resilience terhadap mental exhaustion pada karyawan PT.Sungai Berlian Jaya
FEB - Usakti
Invisalign® sebagai piranti alternatif dalam perawatan ortodontik
FKG - Usakti
Pengaruh burnout, tindakan supervisi dan skeptisme profesional terhadap defisiensi audit
FEB - Usakti
Pengaruh training perception, career commitment, job insecurity, abusive supervisionterhadap job satisfaction pada karyawan pt. tokyo plast industry
FEB - Usakti
Tinjauan yuridis pemalsuan izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing untuk memperoleh izin tinggal di Wilayah Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Penelitian Putusan Mahkamah Agung Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Tng)
FH - Usakti
Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan dokumen perjalanan menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian (Studi kasus putusan pengadilan Karawang nomor 158/Pid.Sus/2021/PN/Kwg)
FH - Usakti
Peran kantor imigrasi melalui tempat pemeriksaan imigrasi dalam pencegahan terjadinya penyelundupan WNI Ke luar negeri
FH - Usakti
Pengaruh financial stability, ineffective monitoring, change in auditor, perubahan direksi dan komite audit terhadap financial statement fraud pada perusahaan perbankan
FEB - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?