Pengawasan pemerintah kabupaten dalam kegiatan pertambangan pt dairi prima mineral di kabupaten dairi, sumatera utara (studi putusan no. 277 k/tun/lh/2024)
Penerbit : FH - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2025
Pembimbing 1 : Meta Indah Budhianti
Kata Kunci : Regional Autonomy Law, Role of the District Government, Mining Supervision, Environmental Protection
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2025_SK_SHK_010002100379_Halaman-Judul.pdf | 8 | |
2. | 2025_SK_SHK_010002100379_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
3. | 2025_SK_SHK_010002100379_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
4. | 2025_SK_SHK_010002100379_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
5. | 2025_SK_SHK_010002100379_Lembar-Pengesahan.pdf | 1 | |
6. | 2025_SK_SHK_010002100379_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
7. | 2025_SK_SHK_010002100379_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
8. | 2025_SK_SHK_010002100379_Bab-1.pdf | 15 | |
9. | 2025_SK_SHK_010002100379_Bab-2.pdf |
|
|
10. | 2025_SK_SHK_010002100379_Bab-3.pdf |
|
|
11. | 2025_SK_SHK_010002100379_Bab-4.pdf |
|
|
12. | 2025_SK_SHK_010002100379_Bab-5.pdf | 2 | |
13. | 2025_SK_SHK_010002100379_Daftar-Pustaka.pdf | 3 | |
14. | 2025_SK_SHK_010002100379_Lampiran.pdf |
|
P Penerapan desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya secara mandiri oleh daerah. salah satu sektor penting dalam kerangka otonomi daerah adalah sektor pertambangan. pasal 33 uud 1945, menjelaskan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah pemerintah kabupaten dairi dalam pengawasan kegiatan pertambangan pt dairi prima mineral di wilayah kabupaten dairi sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan dibidang pertambangan, dan kendala dan solusi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dairi dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan kegiatanpertambangan pt dairi prima mineral. tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terhadap asas hukum dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer berupa wawancara. sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan melakukan analisis pada asas hukum secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. kesimpulan dari penelitian ini adalah pengawasan tetap dilakukan secara terbatas melalui pendekatan kepada masyarakat. kendala utamanya adalah keterbatasan kewenangan, anggaran, dan regulasi daerah yang tidak sinkron dengan kebijakan pusat. sebagai solusi, pemerintah kabupaten melakukan pendekatan musyawarah dan survei lapangan. saran dari penelitian ini agar regulasi yang memusatkan kewenangan dievaluasi demi pengawasan yang lebih efektif di daerah.
T The implementation of decentralization aims to improve the effectiveness of governance and promote the welfare of the community through the independent management of resources by the regions. one important sector within the framework of regional autonomy is the mining sector. article 33 of the 1945 constitution describes that land, water, and the wealth contained therein are controlled by the state and used for the welfare of the people. the problem in this research is: has the dairi regency government supervised the mining activities of pt dairi prima mineral in the dairi regency area in accordance with the laws and regulations in the mining sector, and what are the constraints and solutions undertaken by the dairi regency government in carrying out its duties in supervising the mining activities of pt dairi prima mineral? the type of research used is normative legal research on legal principles, using secondary data as the main data and primary data in the form of interviews.