P Peraturan perundang-undangan di indonesia telah mengatur mengenaihak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum melaluibeberapa kerangka regulasi. namun demikian, dalam beberapa putusanpengadilan yang memutus perkara anak belum mengakomodirsepenuhnya hak pendidikan berdasarkan peraturan yang ada. sebagaicontoh dalam putusan pengadilan negeri medan 36/pid.sus-anak/2024/pn.mdn. mengacu pada hal tersebut, dalam penelitian iniakan dibahas mengenai apakah anak yang berhadapan dengan hukum(f) (g) dr. azmi syahputra, s.h., m.h. ( )(h) ilham indrawansyah baskita ( )vidalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan memiliki hakpendidikan dan apa saja hak-hak yang wajib dipenuhi bagi anak yangberhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian denganpemberatan. metode penelitian hukum normative, bersifat deskriptif,menggunakan data sekunder berbahan hukum primer, sekunder dantersier, dianalisis secara kualitatif. adapun dalam penelitian ini didapatbahwa dalam putusanya, majelis hakim belum memberikan sepenuhnyahak pendidikan bagi anak dan lebih menekankan pada pendeketan daripada hukum pidana yang termaktub dalam kuhp dan ketentuan dalamundang undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistemperadilan pidana anak dan undang-undang nomor 22 tahun 2022tentang pemasyarakatan yang mengatur hak-hak anak yangberhadapan dengan hukum. dengan demikian saran yang diberikan,hakim pengadilan negeri perlu mempertimbangkan hak-hak anakterkhusus pendidikan dalam perkara yang melibatkan anak di dalamnyadan pemerintah melalui aparatur penegak hukum berserta lembagapemerintahan lainnya perlu melakukan suatu pendektan yang holistik.