I Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak perempuan disabilitas dalam sektor pekerjaan, sebagaimana diatur pada pasal 11 cedaw, pasal 11 dan pasal 26 uu penyandang disabilitas. namun, pada penerapannya, hak-hak ini masih menghadapi berbagai hambatan. rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pemenuhan hak terhadap perempuan disabilitas dalam sektor pekerjaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan apakah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak terhadap perempuan disabilitas dalam sektor pekerjaan? metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penulisan hukum sosio-legal, sifat penulisan deskriptif, jenis data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder, serta pengambilan kesimpulan dengan logika induktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan merasa hak-haknya belum terpenuhi, antara lain akomodasi yang layak, pelatihan inklusivitas, akses teknologi asistif, dan promosi jabatan. selain itu, diskriminasi seperti marginalisasi, stereotip, dan diskriminasi berlapis masih terjadi, sehingga pendekatan social model perlu diterapkan. upaya hukum apabila hak-hak terhadap perempuan penyandang disabilitas belum terpenuhi ialah menambahkan ketentuan tambahan bagi perempuan penyandang disabilitas yang rentan mengalami diskriminasi berlapis, khususnya dalam sektor pekerjaan dan yang dapat menjadi langkah bagi para pihak terkait adalah dengan cara memberikan pelatihan dan sertifikasi resmi kepada penyandang disabilitas, khususnya perempuan agar dapat terhindarinya tindakan diskriminasi yang melanggar ketentuan pasal 11 cedaw dan pasal 7 undang-undang penyandang disabilitas, dan pasal 26 undang-undang penyandang disabilitas, serta teori keadilan john rawls.