Tinjauan atas penerapan rekonsiliasi fiskal guna menetapkan pajak penghasilan badan pada pt. brk tahun 2024

DETAIL KOLEKSI

Tinjauan atas penerapan rekonsiliasi fiskal guna menetapkan pajak penghasilan badan pada pt. brk tahun 2024

Oleh : Barakata Fariski

Info Katalog

Status Posting : Published

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Rubiatto Bieattant

Kata Kunci : fiscal reconciliation, fiscal correction, corporate income tax, depreciation of fixed assets, in-kin

File Repositori

No.	Nama File	Hal.
1.	2026_LM_PJK_024032301106_Halaman-Judul.pdf	10
2.	2026_LM_PJK_024032301106_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf	1
3.	2026_LM_PJK_024032301106_Surat-Hasil-Similaritas.pdf	1
4.	2026_LM_PJK_024032301106_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf	1
5.	2026_LM_PJK_024032301106_Lembar-Pengesahan.pdf	4
6.	2026_LM_PJK_024032301106_Pernyataan-Orisinalitas.pdf	1
7.	2026_LM_PJK_024032301106_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf	1
8.	2026_LM_PJK_024032301106_Bab-1.pdf	6
9.	2026_LM_PJK_024032301106_Bab-2.pdf	17
10.	2026_LM_PJK_024032301106_Bab-3.pdf	5
11.	2026_LM_PJK_024032301106_Bab-4.pdf	18
12.	2026_LM_PJK_024032301106_Bab-5.pdf	2
13.	2026_LM_PJK_024032301106_Daftar-Pustaka.pdf	2
14.	2026_LM_PJK_024032301106_Lampiran.pdf	17

Abstrak
Abstract

P Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai bentukkontribusi kepada negara. dalam menentukan besarnya pajak penghasilan (pph) badan terutang,perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan perbedaan perlakuan antaraakuntansi komersial dan ketentuan perpajakan yang berlaku. laporan tugas akhir ini bertujuanuntuk mengetahui penerapan rekonsiliasi fiskal guna menetapkan pajak penghasilan badanterutang pada pt brk tahun pajak 2024, mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuanperpajakan, mengetahui jurnal pencatatan pajak akhir tahun, serta mengidentifikasi kendala yangtimbul dalam penerapannya. metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalahtinjauan pustaka, wawancara, dan observasi. hasil peninjauan menunjukkan bahwa terdapatperbedaan perhitungan antara pt brk dengan ketentuan perpajakan yang disebabkan olehkesalahan penghitungan penyusutan aset tetap serta penggunaan dasar hukum biayatelekomunikasi yang belum mengacu pada pmk nomor 66 tahun 2023. perbedaan tersebutmengakibatkan selisih penghasilan kena pajak sebesar rp12,918,000 yang berdampak padaselisih pph badan terutang dan pph pasal 29 sebesar rp2,638,316. berdasarkan ketentuanperpajakan, pph badan terutang yang seharusnya dibayar adalah sebesar rp409,324,350 dansetelah dikurangi kredit pajak pph pasal 22 sebesar rp293,796,418 menghasilkan pph pasal 29kurang bayar sebesar rp115,527,923. setelah dilakukan penyesuaian sesuai ketentuanperpajakan yang berlaku, perhitungan pph badan pt brk telah sesuai dengan peraturanperpajakan.

T Taxes are one of the obligations that companies must fulfill as a form of contribution to the state.in determining the amount of corporate income tax (pph) owed, companies need to perform afiscal reconciliation to adjust for differences in treatment between commercial accounting andapplicable tax regulations. this final project report aims to examine the application of fiscalreconciliation to determine the corporate income tax payable by pt brk for the 2024 tax year,evaluate its compliance with tax regulations, identify the year-end tax journal entries, andpinpoint the challenges encountered in its implementation. the methods used in preparing thisreport include a literature review, interviews, and observations. the results of the review indicatethat there are discrepancies in calculations between pt brk and tax regulations caused byerrors in calculating the depreciation of fixed assets and the use of a legal basis fortelecommunications expenses that does not yet comply with minister of finance regulation(pmk) no. 66 of 2023. these discrepancies resulted in a difference in taxable income ofrp12,918,000, which led to a difference of rp2,638,316 in the corporate income tax (pph badan)owed and the income tax under article 29 (pph pasal 29). based on tax regulations, thecorporate income tax (pph badan) due and payable amounts to rp409,324,350; after deductingthe article 22 income tax credit of rp293,796,418, this results in an underpayment of article 29income tax of rp115,527,923. after adjustments were made in accordance with applicable taxregulations, pt brkâ€™s corporate income tax calculation is now in compliance with taxregulations.