DETAIL KOLEKSI

Analisis hukum perlindungan konsumen terhadap peran lembaga pengawas terkait peredaran beras yang tidak sesuai dengan standar mutu

Oleh : Amabell Novianti Winarno

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Suci Lestari Halim

Kata Kunci : Consumer Protection Law, Supervisory Institutions, Rice Quality Standards.

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200134_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002200134_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200134_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200134_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200134_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200134_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200134_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200134_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002200134_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002200134_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002200134_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002200134_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002200134_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002200134_Lampiran.pdf

P Peran lembaga pengawas dalam peredaran beras masih belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan fenomena beras yang tidak sesuai standar mutu. permasalahan penelitian ini adalah apakah lembaga pengawas telah berperan dalam mengawasi peredaran beras yang tidak sesuai dengan standar mutu? dan bagaimana badan pangan nasional dan kementerian pertanian sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap standar mutu beras memberikan perlindungan terhadap konsumen? metode penelitian yang digunakan bertipe normatif, bersifat deskriptif, menggunakan sumber data sekunder yang didukung dengan wawancara, cara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif. kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa badan pangan nasional berdasarkan perpres nomor 66 tahun 2021 serta kementerian pertanian berdasarkan pp nomor 86 tahun 2019 memiliki tugas dan fungsi dalam pengawasan peredaran standar mutu beras. perlindungan yang diberikan kepada konsumen oleh badan pangan nasional dan kementerian pertanian sebagai lembaga pengawas peredaran standar mutu beras belum sesuai, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 dan undang-undang nomor 18 tahun 2012. saran: pemerintah perlu meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap peredaran standar mutu beras demi menjamin perlindungan terhadap konsumen.

T The role of supervisory institutions in overseeing the distribution of rice has not yet been carried out optimally, as rice that does not comply with established quality standards is still found in the market. this study examines whether the supervisory institutions have effectively fulfilled their role in monitoring the distribution of rice that fails to meet quality standards, and how the national food agency and the ministry of agriculture, as the institutions responsible for supervising rice quality standards, provide legal protection to consumers. this research employs a normative legal research method with a descriptive approach. it relies primarily on secondary data, supported by interview findings. data were collected through library research and analyzed qualitatively, with conclusions drawn using a deductive method.the findings indicate that the national food agency, pursuant to presidential regulation number 66 of 2021, and the ministry of agriculture, pursuant to government regulation number 86 of 2019, have the authority and responsibility to supervise the distribution of rice in accordance with quality standards. however, the consumer protection provided by the national food agency and the ministry of agriculture in supervising the distribution of rice quality standards has not been fully implemented in accordance with law number 8 of 1999 concerning consumer protection and law number 18 of 2012 concerning food. therefore, it is recommended that the government strengthen the effectiveness of its supervision over the distribution of rice quality standards in order to ensure adequate consumer protection.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 20 Judul)

Perlindungan konsumen terhadap keamanan data pribadi di sektor perdagangan online ( studi terhadap kebocoran data konsumen shopee )
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap penurunan harga ekstrem produk otomotif (studi kasus pada produk wuling binguo ev)
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap kesesuaian jasadengan iklan (studi kasus khaisar weddingbaturaja dan konsumen silva junistiadan ardina mayasari)
FH - Usakti
Peran bpom dalam pengawasan pelaku usaha terkait pencantuman tanggal kedaluwarsa pada label produk panganumkm (studi kasus toko mama khas banjar)
FH - Usakti
Perlindungan konsumen dalam pemasaran produk elektronik dengan strategi upselling
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap konsumen pengguna hand sanitizer “antiseptic” yang mencantumkan klaim “anti corona” pada label produk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Tanggung jawab PT Honda Prospect Motor terhadap cacat produk otomotif kendaraan bermotor roda empat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
FH - Usakti
Penggunaan data pribadi oleh Tokopedia berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Pelindungan hukum terhadap konsumen pengguna listrik DKI Jakarta terkait pemadaman listrik di wilayah Jabodetabek
FH - Usakti
Analisis terhadap pemuatan iklan susu kental manis merek cap Enaak pada media massa berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan konsumen pengguna jasa layanan kesehatan (studi kasus meninggalnya Tiara Debora Simanjorang di rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres)
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat keterlambatan penyerahan unit dalam pelaksanaan perjanjian jual beli apartemen Urban Heights BSD Tangerang berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus konsumen BP)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pelaksanaan tanggung jawab PT. Jaya Real Property, Tbk kepada Mery Kurniaty atas keterlambatan penyelesaian pembangunan rumah berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Tanggung jawab PT. Pharos Indonesia terhadap konsumen pengguna obat albothyl yang mengandung policresulen berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap penayangan iklan motor Honda Vario dan Honda Revo oleh Lazada yang menyesatkan konsumen berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen apartemen la city yang dipasarkan dengan sistem pre-project selling berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap penggunaan klausula eksonerasi dalam ketentuan aplikasi Go-Jek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum konsumen terhadap klausula baku dalam perjanjian pembiayaan multiguna antara AKM dengan PT. SIF berdasarkan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013
FH - Usakti
Tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengenai tarif dasar listrik
FH - Usakti
Upaya hukum pemulihan hak konsumen di Sektor Jasa Pendidikan Studi Kasus Yayasan Pendidikan X Melawan Djoni Sukohardjo 5.0
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?