DETAIL KOLEKSI

Asosiasi dagang sebagai fasilitator perjanjian penetapan harga dalam putusan-putusan kppu tahun 2014-2023 berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999

Oleh : Cicilia Benita Putri Patricia

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Anna Maria Tri Anggraini

Kata Kunci : Trade Association, Facilitator, Price Fixing, KPPU, Business Competition

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200458_Halaman-Judul.pdf 13
2. 2026_SK_SHK_010002200458_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200458_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200458_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200458_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200458_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200458_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200458_Bab-1.pdf 31
9. 2026_SK_SHK_010002200458_Bab-2.pdf 32
10. 2026_SK_SHK_010002200458_Bab-3.pdf 27
11. 2026_SK_SHK_010002200458_Bab-4.pdf 33
12. 2026_SK_SHK_010002200458_Bab-5.pdf 5
13. 2026_SK_SHK_010002200458_Daftar-Pustaka.pdf 7
14. 2026_SK_SHK_010002200458_Lampiran.pdf 13

L Lanskap persaingan usaha indonesia menunjukkan paradoks yang mengkhawatirkan. asosiasi dagang tampil sebagai organisasi sah yang diakui negara, memiliki ad/art, kepengurusan terdaftar yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan komunikasi antar pelaku usaha. namun dalam praktiknya, asosiasi justru sering menjelma menjadi ruang aman bagi pelaku usaha untuk melakukan koordinasi yang mengarah pada penetapan harga dan pembatasan persaingan. hal ini tercermin dalam berbagai putusan kppu sepanjang 2014–2023, di mana asosiasi tidak hanya hadir sebagai latar, tetapi sebagai aktor yang berperan aktif dalam koordinasi antar pelaku usaha. penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute, conceptual, dan case approach terhadap putusan kppu nomor 08/kppu-i/2014, 15/kppu-i/2019, dan 20/kppu-i/2023. penulis menganalisa adanya pola konsisten bahwa asosiasi bertindak sebagai wadah informasi strategis yang memfasilitasi penetapan harga, baik secara eksplisit maupun implisit. namun, pola penegakan menunjukkan bahwa sanksi lebih sering dijatuhkan kepada perusahaan anggota sementara asosiasi sebagai institusi kerap luput dari pertanggungjawaban, menciptakan ruang impunitas yang mengaburkan batas legalitas aktivitas asosiasi. penelitian ini menunjukkan bahwa asosiasi dagang memiliki legitimasi hukum dalam sistem hukum indonesia dan secara prinsip dapat dikenai sanksi serta dimintai pertanggungjawaban.

T The landscape of business competition in indonesia reveals a troubling paradox. trade associations operate as legally recognized entities endorsed by the state, possessing articles of association and bylaws, registered management structures, and objectives aimed at enhancing efficiency and communication among business actors. in practice, however, these associations frequently evolve into safe havens for coordination among undertakings that leads to price fixing and the restriction of competition. this phenomenon is reflected in numerous decisions of the business competition supervisory commission (kppu) from 2014 to 2023, in which trade associations appear not merely as a contextual backdrop, but as active actors facilitating coordination among competing firms. this study employs a normative legal research method, utilizing statute, conceptual, and case approaches, with particular reference to kppu decisions no. 08/kppu-i/2014, no. 15/kppu-i/2019, and no. 20/kppu-i/2023. the analysis reveals a consistent pattern in which trade associations function as platforms for strategic information exchange that facilitate price fixing, either explicitly or implicitly. nevertheless, enforcement patterns demonstrate that sanctions are more frequently imposed on member companies, while trade associations as institutions often evade liability, thereby creating a sphere of impunity that obscures the legal boundaries of permissible associative activities. this study concludes that trade associations possess legal legitimacy within the indonesian legal system and, in principle, may be subject to sanctions and held legally accountable.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 34 Judul)

Persekongkolan menentukan pemenang tender yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (studi terhadap putusan-putusan kppu tahun 2020-2022)
FH - Usakti
Larangan praktek monopoli dalam perusahaan berbasis digital yang mengakibatkan persaingan tidak: sehat studi perbandingan Indonesia dan Uni Eropa
FH - Usakti
Perbandingan penggunaan consent decree terhadap penyalahgunaan posisi dominan dalam regulasi persaingan usaha di indonesia dan amerika serikat
FH - Usakti
Implikasi klausul right to match dalam internal consortium agreement proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha terhadap persaingan usaha sehat
FH - Usakti
Alasan pengurangan denda administrasi pada perkara keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham menurut uu no.5/1999 (studi putusan-putusan kppu tahun 2022-2024)
FH - Usakti
Implementasi “perubahan perilaku” pelaku usaha yang melanggar pasal 19 huruf d dan pasal 25 uu nomor 5 tahun 1999 (studi terhadap perkara nomor 4/kppu-i/2024)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap putusan KPPU nomor 08/KPPU-I/2014 tentang kartel ban kendaraan bermotor roda empat menurut hukum persaingan usaha 2.7
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai perjanjian tertutup dalam perjanjian KPR RI berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi putusan KPPU nomor 5/KPPU-I/2014) 1.0
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang kewajiban laporan atas pengambilalihan saham PT. Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 08/KPPU-M/2012)
FH - Usakti
Pengaturan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha: Studi perbandingan dengan Jepang 0.0
FH - Usakti
Penerapan unsur pihak lain dalam perkara persekongkolan tender pada putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XIV/2016 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai tindakan post-bidding dalam persekongkolan tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5.0
FH - Usakti
Persekongkolan tender dalam pengadaan kartu tanda penduduk elektronik tahun anggaran 2011 dan 2012 : studi terhadap Putusan Mahkamah Agung nomor 55K/PDT.SUS-KPPU/2014 5.0
FH - Usakti
Kewenangan komisi pengawas persaingan usaha dalam menyelesaikan sengketa perjanjian horizontal (studi perbandingan berdasarkan hukum positif Indonesia dan Malaysia) 5.0
FH - Usakti
Implementasi pengecualian Pasal 50 huruf A Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor produksi bibit ayam pedaging (broiler) di Indonesia (studi putusan KPPU No. 02/KPPU-I/2016, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.01/PDT.SUSKPPU
FH - Usakti
Praktik monopoli dalam kegiatan jasa bongkar muat peti kemas di pelabuhan l. Say Maumere Nusa Tenggara Timur berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
FH - Usakti
Praktik monopoli oleh PT Angkasa Pura II (persero) dalam pengiriman (outgoing) dan pengambilan (incoming) kargo dan pos di bandara Kualanamu - Medan (studi terhadap putusan Mahkamah Agung no.824 k/pdt.sus-kppu/2019)
FH - Usakti
Praktek monopoli PT Angkasa Pura Logistik dalam penyediaan fasilitas terminal pelayanan angkutan kargo di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (studi terhadap putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2016, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/PDT.SUS-KPPU/2017/PN.JKT.PST., putusan Mahkamah Agung Nomo 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis atas nota kesepakatan antara 17 (Tujuh Belas) pelaku usaha LPG di wilayah Bandung dan Sumedang dalam perspektif hukum persaingan usaha
FH - Usakti
Praktik monopoli dan penguasaan pasar jasa angkutan taksi di bandar udara Batam Makassar dan Surabaya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
FH - Usakti
Persekongkolan tender terkait paket pekerjaan preservasi dan pelebaran jalan arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei. Bengkal berdasarkan pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi terhadap Putusan Nomor 19/KPPU-I/201)
FH - Usakti
Tender pembangunan gedung (Paruga) samakai di Nusa Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 (studi putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2014, Putusan Pengadilan Negeri No. 54/Pdt.SUS/2015/PN, dan Putusan Mahkamah Agung No. 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016)
FH - Usakti
Kewajiban menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh perusahaan asing berdasarkan hukum persaingan usaha (studi terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.17/KPPU-M/2015)
FH - Usakti
Kewenangan KPPU dalam menangani perkara kartel: Studi Komparatif dengan Undang-Undang antimonopoli di Jepang
FH - Usakti
Studi perbandingan larangan persekongkolan tender menurut hukum persaingan usaha di Indonesia dan antitrust law di Amerika Serikat
FH - Usakti
Pengenaan sanksi oleh KPPU dalam persekongkolan tender pengadaan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
FH - Usakti
Persekongkolan tender paket pengadaan alat kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (studi terhadap putusan KPPU nomor 24/KPPU-l/2016)
FH - Usakti
Persekongkolan tender dalam jasa pengadaan bus Transjakarta berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi terhadap putusan Nomor 15/KPPU-I/2014)
FH - Usakti
Dugaan persekongkolan dalam pengadaan pupuk intensifikasi tanaman kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 (Studi Putusan Kppu Nomor 07/Kppu-L/2016)
FH - Usakti
Analisis terhadap batasan dan kriteria menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu menurut Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Terhadap Putusan KPPU No 14/KPPU-L/2015 dan Putusan KPPU No 22/KPPU-I/2016)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perjanjian tertutup antara PT. Tirta Investama (Danone AQUA) dengan PT. Balina Agung Perkasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I-2016)
FH - Usakti
Kewajiban menyampaikan laporan oleh PT Plaza Indonesia Realty Tbk atas pengambilalihan saham PT Citra Asri Property berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Persaingan Usaha
FH - Usakti
Eksaminasi putusan KPPU mengenai rahasia perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2007 Dan Nomor 35/KPPU-I/2010)
FH - Usakti
Pengaturan Leniency dalam perspektif hukum persaingan usaha : perbandingan Indonesia dan Jerman
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?