S Skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (kpbu) merupakan upaya strategis pemerintah dalam penyediaan infrastruktur yang melibatkan badan usaha demi mengatasi keterbatasan pendanaan negara. dalam konteks kpbu unsolicited, badan usaha pemrakarsa dapat memperoleh kompensasi berupa hak untuk menyamakan penawaran terbaik atau right to match. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan right to match menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menelaah implikasi klausul right to match dalam internal consortium agreement terhadap persaingan usaha yang sehat, khususnya dalam proyek kpbu spam ####. penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan right to match secara normatif telah sah diatur dalam perpres no. 38 tahun 2015 dan peraturan pelaksananya. namun, ketika klausul tersebut diterapkan dalam perjanjian konsorsium antar anggota badan usaha pelaksana, seperti yang terjadi pada kasus ####, terdapat potensi pengaruh terhadap prinsip keterbukaan dan keadilan dalam pengadaan, yang berisiko melanggar ketentuan pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999. dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa pengaturan internal right to match tetap berada dalam koridor hukum publik demi menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, transparan, dan inklusif.