P Pengoperasian bandar udara indonesia morowali industrial park (imip) sebagai bandar udara khusus menimbulkan persoalan hukum terkait kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, khususnya mengenai perizinan dan pertanggungjawaban pidana. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengoperasian bandar udara imip sebagai bandar udara khusus serta menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pengoperasiannya berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. pokok permasalahan yang diangkat yakni, bagaimana pengaturan tindak pidana dalam undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan terkait pengoperasian bandar udara yang tidak sesuai izin? dan apakah pengoperasian bandar udara yang tidak sesuai izin berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 427 dan pasal 428 undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan? penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengoperasian bandar udara khusus diatur dalam pasal 247 sampai dengan pasal 250 undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, sedangkan ketentuan pidana diatur dalam pasal 427 dan pasal 428. pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti, termasuk adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan yang berlaku. oleh karena itu, penentuan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pengoperasian bandar udara imip harus didasarkan pada pembuktian yang sah mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana dan ruang lingkup izin operasional yang dimiliki penyelenggara.