P Putusan mahkamah konstiusi nomor 195/phpu.bup-xxiii/2025 menimbulkan persoalan yuridis terkait penerapan prinsip keutuhan pasangan calon sebagai satu kesatuan hukum, hal ini dikarnakan sanksi diskualifikasi yang hanya di jatuhkan kepada calon bupati secara individual bukan secara keseluruhan, penelitian ini mengangkat dua permasalahan, pertama apa pertimbangan mahkamah konstitusi yang hanya mendiskualidikasi calon bupati kutai kartanegara tanpa mendiskualifikasi pasangan secara keseluruhan, kedua, apakah putusan mahkamah konstitusi nomor 195/phpu.bup-xxiii/2025 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan mahkamah konstitusi dapat dikatakan tepat dan adil. karna pemenuhan syarat pencalonan pada tahap pendaftaran masih bersifat individual dan prinsip keutuhan pasangan belum ada. namun jika dibandingan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 313 phpu.bup-xix/2021 dan putusan mahkamah konstitusi nomor 312 phpu.bup-xix/2021, putusan ini terkesan tidak konsisten. oleh karena itu, diperlukan perubahan terbatas terhadap undang-undang pemilihan kepala daerah mengenai diskualifikasi pasangan calon karna tidak menyebutkan pasal mengenai diskualifikasi pasangan calon secara individual (terpisah), serta evaluasi peran lembaga penyelenggara dan peradilan pemilihan umum guna menjamin kepastian dan konsistensi hukum pemilihan kepala daerah di masa mendatang.