( (e) pencalonan kembali pejabat petahana dalam pemilihan kepala daerah kerap menjadi isu hukum yang kompleks, terutama ketika masa jabatan sebelumnya tidak dijalani secara penuh dalam kapasitas sebagai kepala daerah definitif. fenomena ini tampak jelas dalam kasus pencalonan ulang dr. h. rohidin mersyah pada pemilihan gubernur bengkulu tahun 2024. permasalahan yuridis utama muncul dari riwayat jabatannya sebagai pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu yang dijalani lebih dari satu tahun, dan dilantik secara resmi sebagai gubernur definitif. situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah masa jabatan sebagai plt dapat dikategorikan sebagai satu periode penuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan dikuatkan oleh putusan mahkamah konstitusi nomor 2/puu-xxi/2023. penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum melalui analisis peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin dalam ilmu hukum. sumber data meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan mahkamah konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan dokumen resmi lainnya. pendekatan deskriptif-analitik digunakan untuk mengkaji norma hukum secara sistematis, lalu diterapkan pada kasus konkret rohidin mersyah. proses analisis bersifat kualitatif, sementara penarikan kesimpulan dilakukan melalui metode deduktif, yakni menurunkan ketentuan umum ke dalam penerapan pada kasus yang spesifik. hasil kajian menunjukkan bahwa masa jabatan kepala daerah dihitung mulai dari saat pelantikan sebagai pejabat definitif. oleh karena itu, masa jabatan sebagai plt yang tidak diperoleh melalui proses pemilihan umum tidak dapat dianggap sebagai satu periode pemerintahan.