R Rehabilitasi merupakan hak bagi para penyalahgunaan narkotika, namun dalam putusan nomor 1678/pid.sus/2022/pn sby terdakwa tidak mendapatkan haknya untuk diberikan rehabilitasi sebagai penyalahgunaan narkotika. permasalahan adalah: (1) bagaimana kategori terpidana narkotika yang wajib direhabilitasi dalam putusan nomor 1678/pid.sus/2022/pn sby menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika? (2) bagaimana pengenaan tindakan rehabilitasi yang diberikan kepada terpidana narkotika dapat sesuai dengan tujuan pemidaan berdasarkan putusan nomor 1678/pid.sus/2022/pn sby? penelitian menggunakan metode normatif dengan sifat deskriptif. data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisa data secara kualitatif pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. penelitian ini menemukan bahwa terdakwa merupakan pengguna narkotika untuk diri sendiri yang secara hukum berhak direhabilitasi, bukan semata-mata dijatuhi pidana penjara. putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara tanpa mempertimbangkan rehabilitasi dianggap tidak sejalan dengan ketentuan pasal 127 ayat (2), pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 uu narkotika serta surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2010. penelitian ini merekomendasikan pentingnya peran tim asesmen terpadu serta perlunya penguatan penerapan teori pemidanaan integratif dalam sistem peradilan pidana.