I Indonesia mengenal Pluralisme dalam Hukum Waris. Salah satunya adalah Hukum Waris Perdata Barat yang dikhususkan untuk Golongan Eropa, Timur asing dan Thiong Hoa. Namun dalam kenyataan nya masih banyak pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan system pewarisan tersebut karena mereka tidak memahami ketentuan yang ada dalam suatu system pewarisan tersebut. Adapun pokok permasalahannya adalah bagaimana pembagian harta peninggalan Almarhumah Ny. Tinah (Tan Po) dengan Almarhum Tn. Lie Ban Ho kepada ahli warisnya menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, apakah tindakan yang dilakukan oleh Alimin (Tergugat I) dan Rudi Lie (Tergugat II) yang menguasai harta waris atas nama 8 (delapan) saudara kandung tersebut dibenarkan menurut ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan apakah isi Putusan Mahkamah Agung No. 09/Pdt.G/2013/Pn.Jbi tentang pembagian harta peninggalan Almarhumah Ny. Tinah (Tan Po) dengan Almarhum Tn. Lie Ban Ho sudah sesuai atau belum berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut dilakukan penelitian deskriptif yuridis normatif sinkronisasi putusan Mahkamah Agung dengan Kitab undang Undang Hukum Perdata kemudian data dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Kesimpulan dari analisis bahwa putusan Mahkamah Agung No. 9/Pdt.G/2013/PN.Jbi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengenai pembagian Warisan.