S Sistem Informasi Manajemen memegang peranan penting dalam persaingan industri konstruksi, terutama dalam proses tender dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik (e-Procurement). Namun dalam penerapannya Sistem Informasi Manajemen pada sistem pengadaan beberapa kontraktor di DKI Jakarta masih terdapat kendala yang timbul. Dari penelitian F Kaming dan Kristanto Kurniawan (2012), mengenai komparasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan konvensional yang dilakukan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, Fitria Hedyanti (2012) mengenai Upaya Mengatasi Hambatan Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Pada Proses Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement), Nurisra (2011) mengenai Identifikasi Kendala Penerapan e-Procurement Pada Pengadaan Jasa Konstruksi Di Banda Aceh, Anik Pujiati (2010) mengenai Analisa Penerapan e-Procurement Pada Pemerintah Daerah Tingkat II, belum dibahas kendala tentang e-procurement pada sistem pengadaan kontraktor yang ada di DKI Jakarta secara umum. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mencari faktor – faktor yang paling menjadi kendala dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen pada pengadaan kontraktor di DKI Jakarta. Faktor – faktor kendala ditinjau berdasarkan komponen Sistem Informasi Manajemen yaitu Aspek Prosedur Hukum, Kondisi infrastruktur dan pengaturan sistem, Kemampuan Teknologi, Tingkat kemampuan sumber daya manusia, Sosialisasi, dan Unsur-unsur lain yang menjadi kendala e-Procurement. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner untuk memperoleh data primer dari kontraktor dan pengolahan data primer diolah dengan analisa statistik menggunakan SPSS 22. Dari studi ini didapat faktor kendala yang paling berpengaruh adalah petunjuk pelaksanaan pelelangan secara e-procurement,lemahnya perlindungan sistem yang memungkinkan terjadinya integritas dan keaslian data waktunya, lemahnya teknologi menghadapi virus dan hacker, kurangnya sumber daya yang memiliki pengalaman memadai, kurangnya pelatihan pelaksanaan e-procurement bagi penyedia jasa, serta kurangnya peran aktif masyarakat luas dalam pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.