DETAIL KOLEKSI

Tanggung jawab lembaga penjamin simpanan terhadap nasabah atas pencabutan izin bank penkreditan rakyat edccash(keputusan ojk : kep-26/d.03/2024)


Oleh : Venessa Amaria Putri Saragih

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Rachmat Santoso

Kata Kunci : Deposit Insurance Corporation, Bank License Revocation, Customer Protection

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100403_Halaman-Judul.pdf 5
2. _SK_SHK_010002100403_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100403_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100403_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100403_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100403_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100403_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100403_Bab-1.pdf 19
9. 2025_SK_SHK_010002100403_Bab-2.pdf 25
10. 2025_SK_SHK_010002100403_Bab-3.pdf 33
11. 2025_SK_SHK_010002100403_Bab-4.pdf 12
12. 2025_SK_SHK_010002100403_Bab-5.pdf 4
13. 2025_SK_SHK_010002100403_Daftar-Pustaka.pdf 4
14. 2025_SK_SHK_010002100403_Lampiran.pdf 9

P Pencabutan izin usaha pt bpr edccash oleh otoritas jasakeuangan melalui keputusan kep-26/d.03/2024 menimbulkanberbagai implikasi hukum, terutama terkait perlindungan simpanannasabah. skripsi ini membahas bagaimana konstruksi hukumpenjaminan simpanan nasabah bank penkreditan rakyat edccashdan bagaimanakah tanggung jawab lembaga penjamin simpananterhadap nasabah bpr edccash yang menjadi korban investasifiktif. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yangbersifat deskriptif. data sekunder merupakan data utama didukungdengan data primer dari lembaga penjamin simpanan. hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban menjamin simpanannasabah yang semula tertelak pada bank akan beralih menjadikewajiban lembaga penjamin simpanan dengan pembayaran premioleh bank kepada lembaga penjamin simpanan sebagai jaminanatas simpanan nasabah yang diperalihkan itu, pada saat bankdilikuidasi. tanggung jawab lembaga penjamin simpanan bersifatkondisional, berdasarkan kriteria administratif seperti pencatatan sahdalam pembukuan bank dan kepatuhan terhadap tingkat bungapenjaminan. dari 450 rekening yang diverifikasi, 434 rekening senilairp7,6 miliar dinyatakan layak bayar, sementara 16 rekening senilairp2,25 juta ditolak karena terkait dengan penyebab bank tidak sehat(kategori t3). meskipun kerangka hukum lps memberikanperlindungan prosedural, diperlukan peningkatan pengawasan ojk,edukasi literasi keuangan publik, transparansi proses likuidasi, dankoordinasi antarlembaga untuk memperkuat perlindungan nasabahdan mengatasi celah hukum dalam kejahatan keuangan.

T The revocation of pt bpr edccash\'s business license by the financial services authority (ojk) through decree kep-26/d.03/2024 has various legal implications, particularly regarding the protection of customer deposits. this thesis examines the legal construction of the guarantee for customer deposits of bank penkreditan rakyat edccash and the responsibilities of the deposit insurance corporation (lembaga penjamin simpanan) towards bpr edccash customers who fell victim to fictitious investments. this research uses a descriptive, normative legal approach. secondary data serves as the primary data, supported by primary data from the deposit insurance corporation (lembaga penjamin simpanan). the results of this study indicate that the obligation to guarantee customer deposits, originally placed with the bank, will shift to the lembaga penjamin simpanan\'s obligation, with the bank paying a premium to the lembaga penjamin simpanan as collateral for the transferred customer deposits upon the bank\'s liquidation. the deposit insurance corporation\'s (lps) liability is conditional, based on administrative criteria such as legal registration in the bank\'s books and compliance with the guaranteed interest rate. of the 450 verified accounts, 434 accounts worth rp7.6 billion were declared eligible for payment, while 16 accounts worth rp2.25 million were rejected due to reasons related to bank health (category t3). although the lps legal framework provides procedural protection, increased oversight by the financial services authority (ojk), public financial literacy education, transparency in the liquidation process, and inter-agency coordination are needed to strengthen customer protection and address legal loopholes in financial crime.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?