T Tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi merupakan permasalahan serius yang mengancam integritas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan publik. indonesia dan belanda, sebagai negara dengan sistem hukum yang berbeda, memiliki pendekatan yang berbeda dalam pembuktian kasus gratifikasi. di indonesia, sistem pembuktian gratifikasi menggunakan asas pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001, sementara belanda mengedepankan prinsip pembuktian sepenuhnya oleh jaksa penuntut umum sesuai hukum pidana formal mereka. pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pembuktian gratifikasi di indonesia dan belanda serta apa kelebihan dan kelemahannya. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan sistem pembuktian gratifikasi di kedua negara dan mengevaluasi efektivitas serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia. metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa indonesia, melalui penerapan asas pembuktian terbalik, cenderung lebih proaktif dalam pemberantasan korupsi. namun, pendekatan ini memunculkan risiko pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan hak-hak tersangka. di sisi lain, sistem belanda, meski lebih menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, menghadapi kesulitan dalam pembuktian kasus gratifikasi yang kompleks.