Materi muatan pasal 9 ayat (2) huruf a peraturan presiden nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan ibu kota nusantara ditinjau dari pembentukan peraturan perundangâ€“undangan yang baik

DETAIL KOLEKSI

Materi muatan pasal 9 ayat (2) huruf a peraturan presiden nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan ibu kota nusantara ditinjau dari pembentukan peraturan perundangâ€“undangan yang baik

Oleh : Albert Refandi Turnip

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Ferry Edwar

Kata Kunci : Legal Theory, Land Use Rights, Hierarchy, Legal Uncertainty

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori

No.	Nama File	Hal.
1.	2026_SK_SHK_010002100027_Halaman-Judul.pdf	9
2.	2026_SK_SHK_010002100027_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf	1
3.	2026_SK_SHK_010002100027_Surat-Hasil-Similaritas.pdf	1
4.	2026_SK_SHK_010002100027_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf	1
5.	2026_SK_SHK_010002100027_Lembar-Pengesahan.pdf	1
6.	2026_SK_SHK_010002100027_Pernyataan-Orisinalitas.pdf	1
7.	2026_SK_SHK_010002100027_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf	1
8.	2026_SK_SHK_010002100027_Bab-1.pdf	18
9.	2026_SK_SHK_010002100027_Bab-2.pdf
10.	2026_SK_SHK_010002100027_Bab-3.pdf
11.	2026_SK_SHK_010002100027_Bab-4.pdf
12.	2026_SK_SHK_010002100027_Bab-5.pdf	2
13.	2026_SK_SHK_010002100027_Daftar-Pustaka.pdf
14.	2026_SK_SHK_010002100027_Lampiran.pdf

Abstrak
Abstract

P Pemberian hak guna usaha yang diatur di dalam pasal 9 ayat (2) prepresno. 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan ibu kota nusantaramenimbulkan permasalahan, hal ini disebabkan karena pasal tersebutmengatur hak guna usaha yang tidak sesuai dengan uupa, mengaturbahwa hak guna usaha dapat diberikan selama dua siklus, masing-masinghingga 95 tahun. rumusan masalah pada penelitian ini adalah: apakahmateri muatan pasal 9 ayat (2) huruf a peraturan presiden no. 75 tahun2024 tentang percepatan pembangungan ibu kota nusantara telah singkrondengan aturan yang lebih tinggi dan bagaimana upaya hukum agarperaturan presiden no. 75 tahun 2024 sesuai dengan undang-undang 12tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang -undangan. metodepenelitian yang dipakai adalah tipe penelitian hukum normatif yang bersifatdeskriptif. penggunaan datanya dengan data sekunder dan bahanhukumnya diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengancara kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 9 ayat (2) huruf anomor 75 tahun 2024 tidak harmonis dengan ketentuan pasal 29 uupanomor 5 tahun 1960, dan pasal 9 ayat (2) perpres nomor 75 tahun 2024tersebut tidak selaras dengan pasal 7 ayat (2) uu nomor 12 tahun 2011.ketidaksesuaian ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hakguna usaha.

T The granting of the right to cultivate as regulated in article 9 paragraph (2) of presidential regulation no. 75 of 2024 concerning the acceleration of development of the indonesian capital city has raised issues. this is because the article regulates the right to cultivate in a manner inconsistent with the basic agrarian law (uupa), which stipulates that the right to cultivate can be granted for two cycles, each lasting up to 95 years. the research questions are: whether the content of article 9 paragraph (2) letter a of presidential regulation no. 75 of 2024 concerning the acceleration of development of the indonesian capital city is in line with higher-level regulations and what legal measures can be taken to ensure that presidential regulation no. 75 of 2024 complies with law no. 12 of 2011 concerning the establishment of legislation. the research method used is a descriptive normative legal research method. the data used were secondary data and legal materials obtained through literature review, then analyzed qualitatively. the results of the study indicate that article 9 paragraph (2) letter a of law number 75 of 2024 is inconsistent with the provisions of article 29 of the uupa number 5 of 1960, and article 9 paragraph (2) of presidential regulation number 75 of 2024 is inconsistent with article 7 paragraph (2) of law number 12 of 2011.this inconsistency creates legal uncertainty for land use rights holders.