DETAIL KOLEKSI

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian waralaba yang terjadi wanprestasi (studi pada putusan nomor 25/pdt.g/2022/pn srl)


Oleh : Muhammad Nouval Hakim

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Anna Maria Tri Anggraini

Pembimbing 2 : Novina Sri Indiraharti

Kata Kunci : Business Law, Legal Protection, Agreements, Franchising, Breach of Contract.

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002102009_Halaman-Judul.pdf 11
2. 2026_SK_SHK_010002102009_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002102009_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002102009_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf
5. 2026_SK_SHK_010002102009_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002102009_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002102009_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002102009_Bab-1.pdf 25
9. 2026_SK_SHK_010002102009_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002102009_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002102009_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002102009_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002102009_Daftar-Pustaka.pdf 6
14. 2026_SK_SHK_010002102009_Lampiran.pdf

P Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian waralaba yang terjadi wanprestasi berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 serta menelaah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 25/pdt.g/2022/pn.srl. penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan sifat peneliatian deskriptif. data yang dianalisis meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan negeri sarolangun nomor 25/pdt.g/2022/pn.srl, serta bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah. hasil penelitian menunjukan bahwa pp no. 42 tahun 2007 memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif melalui kewajiban pembuatan perjanjian tertulis, penyampaian prospectus penawaran waralaba, pembinaan berkelanjutan oleh pemberi waralaba, dan kewajiban pendaftaran surat tanda pendaftaran waralaba (stpw). dalam studi putusan pengadilan menunjukan bahwa hakim menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, sehingga dijatuhi kewajiban membayar ganti rugi kepada penggugat. pertimbangan hukum hakim mengacu pada asas pacta sunt servanda, prinsip wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 kuhperdata, serta ketentuan perlindungan dalam pasal 1 pp no. 35 tahun 2024. penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap isi perjanjian waralaba, transparansi dan adanya perlindungan hukum yang efektif menjadi faktor penting dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa bisnis waralaba di indonesia.

T This study aims to analyze legal protection for parties in franchise agreements that occur in default based on the provisions of government regulation number 42 of 2007 and to examine the judge\\\'s considerations in decision number 25/pdt.g/2022/pn.srl. this study uses a normative-juridical approach with a descriptive nature. the data analyzed includes primary legal materials in the form of laws and regulations and an analysis of sarolangun district court decision number 25/pdt.g/2022/pn.srl, as well as secondary legal materials from scientific literature. the results of the study show that pp no. 42 of 2007 provides preventive and repressive legal protection through the obligation to make a written agreement, submit a franchise offering prospectus, provide ongoing guidance by the franchisor, and the obligation to register a franchise registration certificate (stpw). in the court decision study, it was shown that the judge declared that the defendant had committed a breach of contract by not fulfilling their obligations as agreed, and therefore ordered them to pay compensation to the plaintiff. the judge\\\'s legal considerations referred to the principle of pacta sunt servanda, the principle of breach of contract as stipulated in article 1243 of the civil code, and the protection provisions in article 1 of government regulation no. 35 of 2024. this study concludes that compliance with the contents of the franchise agreement, transparency, and the existence of effective legal protection are important factors in preventing and resolving franchise business disputes in indonesia.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?