DETAIL KOLEKSI

Peran pemerintah daerah khusus jakarta dalam pembinaan dan pengendalian satuan rumah susun berdasarkan peraturan gubernur nomor 44 tahun 2024


Oleh : Zidan Hanan Buana

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Muhammad Imam Nasef

Kata Kunci : Local Government, Guidance, Control, Condominium, Association of Owners and Tenants of Condominium U

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200205_Halaman-Judul.pdf 9
2. 2026_SK_SHK_010002200205_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200205_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200205_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200205_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200205_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200205_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200205_Bab-1.pdf 21
9. 2026_SK_SHK_010002200205_Bab-2.pdf 18
10. 2026_SK_SHK_010002200205_Bab-3.pdf 27
11. 2026_SK_SHK_010002200205_Bab-4.pdf 16
12. 2026_SK_SHK_010002200205_Bab-5.pdf 2
13. 2026_SK_SHK_010002200205_Daftar-Pustaka.pdf 5
14. 2026_SK_SHK_010002200205_Lampiran.pdf 5

P Peningkatan pembangunan rumah susun di daerah khusus jakarta sebagai akibat keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan hunian memerlukan pembinaan dan pengendalian yang efektif oleh pemerintah daerah guna mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi, dan tata kelola rumah susun yang baik. penelitian ini membahas dua rumusan masalah, yaitu: (1) apakah pemerintah daerah khusus jakarta telah melaksanakan kewenangan pembinaan dan pengendalian satuan rumah susun sesuai peraturan gubernur nomor 44 tahun 2024, dan (2) apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang didukung data primer melalui wawancara dengan sekretaris dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi dki jakarta. data dianalisis secara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah khusus jakarta melalui dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada dasarnya telah melaksanakan kewenangan pembinaan dan pengendalian melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan pppsrs dan rapat umum anggota, fasilitasi penyelesaian konflik, serta pengawasan administratif sesuai ketentuan yang berlaku. namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman hukum pemilik dan penghuni, kurangnya partisipasi dalam kegiatan pembinaan, konflik internal pppsrs, serta keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menjatuhkan sanksi administratif secara langsung.

T The increase in high-density residential development in the special region of jakarta, driven by land scarcity and high housing demand, necessitates effective guidance and control by the local government to ensure legal certainty, administrative order, and good governance of condominium housing. this study addresses two research questions: (1) whether the special region of jakarta local government has exercised its authority in guiding and controlling condominium units in accordance with gubernatorial regulation number 44 of 2024, and (2) what obstacles are encountered in its implementation. this study employs a normative legal research method supported by primary data collected through interviews with the secretary of the housing and settlement area department of the jakarta special capital region province. data were analyzed qualitatively using a descriptive research approach. the findings indicate that the special region of jakarta local government, through the housing and settlement area department, has generally executed its authority regarding guidance and control by conducting public dissemination, technical guidance, mentoring for the association of owners and tenants of condominium units (pppsrs) and general meetings of members, facilitating dispute resolution, and exercising administrative supervision pursuant to applicable regulations. however, its implementation remains sub-optimal due to persistent challenges, including low legal awareness among owners and tenants, lack of participation in guidance activities, internal conflicts within the pppsrs, and the local government\\\'s limited authority to directly impose administrative sanctions.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?