DETAIL KOLEKSI

Pemidanaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan nomor 244/pid.sus/2025/pn.smr


Oleh : Vairuz Syifa

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Rini Purwaningsih

Kata Kunci : Pemidanaan, Kekerasan Seksual terhadap Anak, UU TPKS, Putusan Hakim, Keadilan Substantif

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200293_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002200293_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200293_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200293_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200293_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200293_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200293_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200293_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002200293_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002200293_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002200293_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002200293_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002200293_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002200293_Lampiran.pdf

K Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan delik serius yang memerlukan penanganan hukum khusus. meskipun undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (uu tpks) telah hadir sebagai terobosan hukum untuk memberikan perlindungan maksimal, praktik di lapangan menunjukkan kesenjangan antara ancaman pidana yang berat dengan vonis hakim yang sering kali sangat minim. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pasal 6 huruf b juncto pasal 15 ayat (1) huruf g uu tpks dalam putusan pengadilan negeri samarinda nomor 244/pid.sus/2025/pn smr serta mengkaji tujuan pemidanaan yang mendasari putusan tersebut terhadap terdakwa yang melakukan persetubuhan berulang kali terhadap anak. penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal, menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan bahan hukum utama. analisis dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer berupa putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder lainnya. hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal-pasal dalam uu tpks pada putusan tersebut masih menghadapi problematika dalam penafsiran unsur-unsur delik, terutama terkait relasi kuasa dan bentuk penguasaan korban, sehingga hakim menjatuhkan vonis yang dianggap belum mencerminkan rasa keadilan substantif bagi korban anak. tujuan pemidanaan dalam putusan ini lebih dominan mencerminkan pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku, namun belum secara optimal mengintegrasikan prinsip pemberatan pidana yang tersedia dalam uu tpks serta belum sepenuhnya mengakomodasi orientasi rehabilitatif bagi pelaku maupun pendekatan pemulihan (restoratif) bagi korban. penelitian ini menyarankan perlunya pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dari hakim dalam mengoptimalkan instrumen pemberatan pidana untuk mencapai keadilan yang proporsional bagi anak korban kekerasan seksual.

C Crimes of sexual violence against children are serious offenses that require special legal treatment. although law number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence (uu tpks) has been presented as a legal breakthrough to provide maximum protection, practice in the field shows a gap between the threat of severe punishment and the judge\\\'s verdict which is often very minimal. this study aims to analyze the application of article 6 letter b in conjunction with article 15 paragraph (1) letter g of the tpks law in the samarinda district court decision number 244/pid.sus/2025/pn smr and examine the criminal purposes underlying the decision against defendants who repeatedly committed sexual intercourse with children. this study uses a normative legal research type with a doctrinal approach, using literature studies as the method for collecting the main legal materials. the analysis is carried out qualitatively on primary legal materials in the form of court decisions and other secondary legal materials. the results of the study indicate that the application of the articles in the tpks law in the decision still faces problems in interpreting the elements of the offense, especially related to the power relations and forms of control over the victim, so that the judge issued a sentence that is considered not to reflect a sense of substantive justice for child victims. the purpose of punishment in this decision is more dominantly reflecting a retributive approach that focuses on punishing the perpetrator, but has not optimally integrated the principle of aggravating the sentence available in the tpks law and has not fully accommodated the rehabilitative orientation for the perpetrator or the recovery (restorative) approach for the victim. this study suggests the need for more comprehensive legal considerations from judges in optimizing the instrument of aggravating the sentence to achieve proportional justice for child victims of sexual violence.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?