DETAIL KOLEKSI

Pengibaran bendera simbol fiksi berdasarkanundang-undang no. 24 tahun 2009 tentang bendera,bahasa, dan lambang negara serta lagukebangsaan dan perspektifhak asasi manusia

Oleh : Hilal Zaid Ash Shidiq

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Reni Dwi Purnomowati

Kata Kunci : Flags, Fictional Symbols, National Emblems, Human Rights.

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200049_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002200049_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200049_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200049_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200049_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200049_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200049_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200049_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002200049_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002200049_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002200049_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002200049_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002200049_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002200049_Lampiran.pdf

F Fenomena pengibaran bendera simbol fiksi serial anime dan manga jepang one piece pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia ke-80 menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) apakah pengibaran bendera simbol fiksi bertentangan dengan ketentuan undang-undang nomor 24 tahun 2009? (2) bagaimana tindakan hukum terhadap kebebasan berekspresi terkait pengibaran bendera simbol fiksi menurut perspektif hak asasi manusia?penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deduktif menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penafsiran gramatikal, pengibaran bendera simbol fiksi tidak secara tegas dilarang dalam undang-undang nomor 24 tahun 2009 sehingga tidak serta-merta merupakan pelanggaran pasal 24. namun, berdasarkan penafsiran sistematis, pengibaran bendera simbol fiksi sebagai pengganti bendera negara pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia berpotensi bertentangan dengan kewajiban penghormatan terhadap bendera negara. dari perspektif hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dapat dibatasi berdasarkan undang-undang sepanjang dilakukan secara sah, proporsional, dan untuk melindungi kepentingan umum.

T The phenomenon of displaying the fictional symbol flag from the japanese anime and manga series *one piece* during the commemoration of the 80th anniversary of the independence of the republic of indonesia has sparked debate regarding its conformity with law number 24 of 2009 concerning the national flag, language, state emblem, and national anthem. the issues addressed in this study are: (1) whether the display of a fictional symbol flag is contrary to the provisions of law number 24 of 2009; and (2) how legal measures concerning the freedom of expression related to the display of a fictional symbol flag should be viewed from a human rights perspective. this research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. legal materials were collected through library research and analyzed deductively using grammatical and systematic interpretation. the findings indicate that, based on grammatical interpretation, the display of a fictional symbol flag is not expressly prohibited under law number 24 of 2009 and therefore does not automatically constitute a violation of article 24. however, based on systematic interpretation, displaying a fictional symbol flag as a substitute for the national flag during the commemoration of the independence day of the republic of indonesia has the potential to conflict with the legal obligation to respect the national flag. from a human rights perspective, freedom of expression may be subject to limitations prescribed by law, provided that such limitations are lawful, proportionate, and intended to protect the public interest.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 36 Judul)

Diskriminasi perempuan di sumba terhadap hak untuk melangsungkan perkawinan pada tradisi piti rambang berdasarkan cedaw 1979
FH - Usakti
Pertanggungjawaban negara dalam peristiwa pelanggaran berat ham di Wamena Papua (2003) menurut hukum internasional
FH - Usakti
Penjatuhan hukuman mati terhadap Herry Wirawan atas kasus kekerasan seksual berdasarkan iccpr 1966
FH - Usakti
Pemenuhan hak maternitas pekerja perempuan di pt. s berdasarkan konvensi international labour organization (ilo) nomor 183 tahun 2000
FH - Usakti
Penerapan sunshine dan sunset principles dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme di indonesia (2002-2018): suatu tinjauan terhadap hukum pidana
FH - Usakti
Perlindungan terhadap hak atas rasa aman minoritas muslim di inggis berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional (studi kasus : kerusuhan southport 2024)
FH - Usakti
Prinsip non-intervensi dalam kerangka hukum asean: implikasi terhadap penanganan pelanggaran hak asasi manusia di myanmar pasca kudeta 2021 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dillakukan oleh Khmer Merah di Kamboja tahun 1975 - 1979 berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional 5.0
FH - Usakti
Kajian yuridis mengenai pemberian kewarganegaraan terhadap 12 relawan asal Indonesia oleh Negara Palestina
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tindakan deportasi terhadap warga negara asing 3.3
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tindakan diskriminatif oleh pemerintah Banda Aceh pada kasus pembubaran dan penangkapan paksa terhadap kelompok punk pada tahun 2011 berdasarkan international covenant on civil and political rights
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang kewenangan Ditjen Imigrasi untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap WNI 5.0
FH - Usakti
Peranan negara dalam melindungi tenaga kerja Indonesia yang mengalami persoalan keimigrasian di Arab Saudi
FH - Usakti
Upaya dan budaya perlindungan perempuan terhadap honor killing di Pakistan: peran pemerintah dan lembaga internasional dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional
FH - Usakti
Hak politik mantan narapidana selaku calon wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pasaman tahun 2024 : studi putusan mahkamah konstitusi nomor 02/phpu.bup-xxiii/2025
FH - Usakti
Pelanggaran hak atas privasi pada data pribadi dalam kasus kebocoran data pribadi peserta bpjs kesehatan tahun 2021 berdasarkan iccpr 1966
FH - Usakti
Pengaruh beban kerja, red flags, tekanan waktu dan tipe kepribadian terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 5.0
FEB - Usakti
Pengaruh pengalaman audit, red flags, independensi dan kompetensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 2.5
FEB - Usakti
Analisis yuridis hak kebebasan berpendapat dan berekspresi (Freedom of Opinion and Expression) menurut hukum hak asasi manusia internasional (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik oleh Florence Sihombing) 1.7
FH - Usakti
Persepsi auditor internal mengenai metode red flags untuk mendeteksi kecurangan
FEB - Usakti
Pengaruh bystander effect, whistleblowing, dan red flags terhadap kecurangan laporan keuangan
FEB - Usakti
Tinjauan yuridis hak untuk bebas dari penyiksaan menurut convention against torture and other cruel inhuman or degrading treatment or punishment (studi peristiwa dugaan penyiksaan oleh aparat keamanan terhadap demonstran Chile 18 oktober tahun 2019) 5.0
FH - Usakti
Analisis terhadap pembatasan perlindungan hak kebebasan berekspresi dalam media sosial menurut hukum HAM Internasional (Studi kasus: Kasus Jerinx SID atas tuduhan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di media sosial) 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap upaya negara dalam pemenuhan hak terbebas dari perdagangan orang bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan di Irak berdasarkan protokol Palermo
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penghapusan video dalam media youtube oleh Google (periode 2010-2020) di Indonesia sebagai pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi berdasarkan hukum HAM Internasional
FH - Usakti
Analisis yuridis teori margin apresiasi (margin of appreciation) terhadap perlindungan hak kebebasan berekspresi menurut hukum hak asasi manusia internasional (studi kasus larangan penggunaan hijab di Prancis) 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis pencabutan hak politik dalam ketentuan hak asasi manusia (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 92/ Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.)
FH - Usakti
Pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi di tinjau dari dimensi hak asasi manusia (studi penelitian tentang kasus Setya Novanto)
FH - Usakti
Pemenuhan hak atas jaminan sosial oleh Negara dalam kasus pemberhentian layanan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan bagi karyawan PT Freeport Indonesia
FH - Usakti
Perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi terhadap orasi Robertus Robet dalam aksi pemerhati Hak Asasi Manusia ditinjau menurut Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
FH - Usakti
Penerapan prinsip siracusa terhadap hak kebebasan berekspresi di Indonesia
FH - Usakti
Perlindungan bagi Korban Extrajudicial Killings pada Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte terkait presumption of innocence di Filipina berdasarkan International Covenant on Civil and Political Rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik)
FH - Usakti
Penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah oleh organisasi masyarakat dari perspektif hak asasi manusia dan prosedur penyelesaiannya (studi penelitian Gereja Santa Clara, Bekasi Utara)
FH - Usakti
Tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak bebas dari penyiksaan bagi penyandang disabilitas berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional (Studi Kasus Di Galuh Foundation Bekasi)
FH - Usakti
Analisis yuridis pemenuhan hak pendidikan anak berdasarkan convention on the right of child (Studi Kasus 4.000 anak putus sekolah di Kendal, Jawa Tengah)
FH - Usakti
Pengaruh intellectual capital terhadap earnings quality dengan red flags sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020
FEB - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?