DETAIL KOLEKSI

Penangguhan lelang eksekusi hak tanggungan oleh debitur (pt piala jaya) (studi kasus putusan nomor 107/pdt.g/2022/pn.kpg)

Oleh : Aya

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Elsi Kartika Sari

Subyek : Auction

Kata Kunci : Working Capital Credit Agreement, Mortgage Rights, Suspension of Execution

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010001900104_Halaman-Judul.pdf 9
2. 2025_SK_SHK_010001900104_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010001900104_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010001900104_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010001900104_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010001900104_Pernyataan-Orisinalitas.pdf
7. 2025_SK_SHK_010001900104_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010001900104_Bab-1.pdf 19
9. 2025_SK_SHK_010001900104_Bab-2.pdf
10. 2025_SK_SHK_010001900104_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010001900104_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010001900104_Bab-5.pdf 2
13. 2025_SK_SHK_010001900104_Daftar-Pustaka.pdf 2
14. 2025_SK_SHK_010001900104_Lampiran.pdf

F Fasilitas kredit yang mensyaratkan adanya jaminan yang dibebankan dengan hak tanggungan dimana kreditur diberikan kewenangan untuk mengeksekusi langsung objek hak tanggungan. Penangguhan eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh debitur menjadi fenomena yang menarik. Adapun studi putusan nomor 107/Pdt.G/2022/Pn.Kpg dengan rumusan masalah apakah penangguhan eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku Dan bagaimana amar putusan nomor 107/Pdt.G/2022/Pn.Kpg terhadap penangguhan eksekusi dalam jaminan kredit dengan hak tanggungan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data adalah data sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Debitur tidak dapat menangguhkan eksekusi hak tanggungan dengan tidak terpenuhinya syarat materiil berdasarkan pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta Putusan nomor 107/Pdt.G/2022/Pn.Kpg memutuskan kreditur melakukan perbuatan melawan hukum dalam penetapan jumlah utang debitur dimana hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

C Credit facilities that require collateral to be charged with a mortgage right where the creditor is given the authority to directly execute the object of the mortgage right. The suspension of the execution of mortgage rights carried out by debtors is an interesting phenomenon. There is a study of decision number 107/Pdt.G/2022/Pn.Kpg with the formulation of the problem of whether the suspension of execution of mortgage rights can be carried out based on applicable provisions and what is the ruling on decision number 107/Pdt.G/2022/Pn.Kpg regarding the suspension of execution in credit guarantees with mortgage rights. By using descriptive normative research methods. The type of data is secondary data carried out through literature study. The debtor cannot suspend the execution of the mortgage right if the material requirements are not fulfilled based on article 27 paragraph (1) of the Minister of Finance Regulation Number 213/PMK.06/2020 concerning Instructions for Implementing Auctions, as well as Decision number 107/Pdt.G/2022/Pn.Kpg deciding that the creditor committed an unlawful act in determining the amount of the debtor\\\'s debt, which is not in accordance with article 1320 of the Civil Code.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 1 Judul)

Tinjauan yuridis mengenai kepastian hukum debitur yang bukan pemilik objek hak tanggungan dalam hak tanggungan yang terintegrasi secara elektronik berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2020 tentang pelayanan hak tanggungan yang terinteg 0.0
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?