Tanggung jawab pemilik kos pada kehilangan barang penyewa kos di Kelurahan Mampang Prapatan sesuai kitab undang-undang  hukum perdata dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

DETAIL KOLEKSI

Tanggung jawab pemilik kos pada kehilangan barang penyewa kos di Kelurahan Mampang Prapatan sesuai kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Oleh : Mochammad Rasyid Alfathra

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Setyaningsih

Subyek : Civil law - Boardinghouses

Kata Kunci : responsibility, boarding house, loss of property, consumer protection, obligation, civil law

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori

No.	Nama File	Hal.
1.	2025_SK_SHK_010002004022_Halaman-Judul.pdf	6
2.	2025_SK_SHK_010002004022_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf	1
3.	2025_SK_SHK_010002004022_Surat-Hasil-Similaritas.pdf	1
4.	2025_SK_SHK_010002004022_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf	1
5.	2025_SK_SHK_010002004022_Lembar-Pengesahan.pdf	1
6.	2025_SK_SHK_010002004022_Pernyataan-Orisinalitas.pdf	1
7.	2025_SK_SHK_010002004022_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf	1
8.	2025_SK_SHK_010002004022_Bab-1.pdf	17
9.	2025_SK_SHK_010002004022_Bab-2.pdf
10.	2025_SK_SHK_010002004022_Bab-3.pdf	6
11.	2025_SK_SHK_010002004022_Bab-4.pdf	19
12.	2025_SK_SHK_010002004022_Bab-5.pdf	2
13.	2025_SK_SHK_010002004022_Daftar-Pustaka.pdf	3
14.	2025_SK_SHK_010002004022_Lampiran.pdf

Abstrak
Abstract

T Tanggung jawab pemilik kos terhadap kehilangan barang milik penyewa di kelurahan mampang prapatan, jakarta selatan, menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. permasalahan muncul dari maraknya praktik klausula pembebasan tanggung jawab oleh pemilik kos atas kehilanganbarang seperti sepeda motor dan barang elektronik. penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: apakah tanggung jawab pemilik kos sudah sesuai dengan kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan apakah perjanjian sewa menyewa kos yang dilakukan secara lisan atau tertulis pada hak penyewa sudah sesuai dengan kitab undang-undang hukum perdata dan hukum perlindurngan konsumen. metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan sifat deskriptif kualitatif, mengandalkan data sekunder serta didukung wawancara lapangan. dari kasus di rt 09 dan rt 10 kelurahan mampang prapatan, ditemukan bahwa pemilik kos cenderung menghindari tanggung jawab hukum melalui klausula sepihak yang bertentangan dengan pasal 18 uupk dan kuh perdata. analisis yuridis menyimpulkan bahwa pemilik kos tetap memiliki tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1709 dan 1710 kuh perdata serta pasal 19 uupk.

T The responsibility of boarding house owners for the loss of tenantsâ€™ belongings in mampang prapatan subdistrict, south jakarta, is the primary focus of this study. problems arise from the widespread practice of unilateral exculpatory clauses used by boarding house owners to disclaim liability for losses of items such as motorcycles and electronic devices. this research aims to answer two main questions: whether the liability of boarding house owners complies with the civil code (kitab undang-undang hukum perdata) and law no. 8 of 1999 on consumer protection, and whether oral or written boarding house lease agreements concerning tenantsâ€™ rights conform to the civil code and consumer protection law. the study employs a normative legal approach with a descriptive qualitative character, relying on secondary data and supported by field interviews. from cases in rt 09 and rt 10 of mampang prapatan, it was found that boarding house owners tend to evade legal responsibility through unilateral clauses that conflict with article 18 of the consumer protection law and provisions of the civil code. a juridical analysis concludes that boarding house owners continue to bear legal responsibility as stipulated in articles 1709 and 1710 of the civil code and article 19 of the consumer protection law.