Perlindungan hak kepegawaian bagi pegawai non pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah (studi kasus pelaksanaan hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di kantor kecamatan batujaya)
Penerbit : FH - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2025
Pembimbing 1 : Yogo Pamungkas
Kata Kunci : Employee Law, Non-PNS, Employment Agreements, Policy Implementation
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2025_SK_SHK_010002100419_Halaman-Judul.pdf | 10 | |
2. | 2025_SK_SHK_010002100419_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
3. | _SK_SHK_010002100419_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
4. | 2025_SK_SHK_010002100419_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
5. | 2025_SK_SHK_010002100419_Lembar-Pengesahan.pdf | 1 | |
6. | 2025_SK_SHK_010002100419_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
7. | 2025_SK_SHK_010002100419_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
8. | 2025_SK_SHK_010002100419_Bab-1.pdf | 12 | |
9. | 2025_SK_SHK_010002100419_Bab-2.pdf | 34 |
|
10. | 2025_SK_SHK_010002100419_Bab-3.pdf | 15 |
|
11. | 2025_SK_SHK_010002100419_Bab-4.pdf | 12 |
|
12. | 2025_SK_SHK_010002100419_Bab-5.pdf | 5 | |
13. | 2025_SK_SHK_010002100419_Daftar-Pustaka.pdf | 3 | |
14. | 2025_SK_SHK_010002100419_Lampiran.pdf | 33 |
|
K Keberadaan aparatur sipil negara (asn) memiliki peran sentral dalam menunjang kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien. asn terdiri atas pegawai negeri sipil (pns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). meskipun keduanya memiliki tanggung jawab yang hampir serupa, terdapat perbedaan signifikan terkait status hukum, hak kepegawaian, dan jaminan kesejahteraan. permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini ialah bagaimana pemenuhaan hak kepegawaian oleh kantor kecamatan batujaya, kabupaten karawang sudah sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dan apa akibat hukum yang terjadi apabila pemenuhan hak tidak dilakukan oleh pejabat yang berwewenang. metode penelitian penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian deskritif analitis. hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, pemenuhan hak dasar seperti gaji, tunjangan, dan jaminan kesehatan telah berjalan sesuai regulasi. namun, hak-hak strategis seperti pengembangan diri, perlindungan hukum, serta transparansi dalam evaluasi kinerja belum sepenuhnya diimplementasikan akibat keterbatasan sumber daya, tidak tersedianya sop yang mengatur secara rinci, serta rendahnya pemahaman pejabat struktural terhadap regulasi yang berlaku. di samping itu, masih terdapat ketimpangan dalam pelibatan pppk dalam pelaksanaan tugas, serta minimnya akses terhadap pelatihan dan pengembangan kompetensi. dari segi yuridis, ketidakpatuhan pejabat dalam memenuhi hak pppk dapat menimbulkan akibat hukum dalam bentuk sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan prinsip good governance dan ketentuan hukum kepegawaian. oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis melalui penyusunan sop, peningkatan kapasitas aparatur, serta pembentukan mekanisme advokasi dan pelaporan yang efektif guna mewujudkan perlindungan hak pppk secara adil, transparan, dan berkelanjutan.
T The existence of the state civil apparatus (asn) plays a central role in supporting effective and efficient government performance. asn consists of civil servants (pns) and government employees with work agreements (pppk). although both have almost similar responsibilities, there are significant differences regarding legal status, employment rights, and welfare guarantees. the problem posed in this study is how the fulfillment of employee rights by the batujaya district office, karawang regency is in accordance with law number 20 of 2023 concerning the state civil apparatus and what legal consequences occur if the fulfillment of rights is not carried out by authorized officials. the research method used by the author is normative juridical legal research with a descriptive analytical nature. the results of the study indicate that administratively, the fulfillment of basic rights such as salaries, allowances, and health insurance has been carried out according to regulations. however, strategic rights such as self-development, legal protection, and transparency in performance evaluation have not been fully implemented due to limited resources, the lack of detailed sops, and the low understanding of applicable regulations among structural officials. furthermore, there are still inequalities in the involvement of pppk (community empowerment and child protection officers) in carrying out their duties, as well as limited access to training and competency development. from a legal perspective, officials\\\' failure to fulfill pppk rights can result in legal consequences in the form of administrative, civil, and criminal sanctions, in accordance with the principles of good governance and civil service law. therefore, systematic efforts are needed through the development of standard operating procedures (sops), increasing the capacity of civil servants, and establishing effective advocacy and reporting mechanisms to ensure the fair, transparent, and sustainable protection of pppk rights.