E E) dalam hukum persaingan usaha, memiliki posisi dominan bukanlah suatu pelanggaran, namun penyalahgunaannya dapat menimbulkan praktik anti-persaingan yang merugikan konsumen dan pesaing. penelitian ini bertujuan untuk membandingkan implikasi pengaturan hukum serta penerapan hukum dalam menangani penyalahgunaan posisi dominan di sektor teknologi informasi antara indonesia dan prancis. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perbandingan, melalui studi terhadap regulasi nasional, praktik penegakan hukum, serta analisis dua studi kasus—putusan kppu no. 10/kppu-i/2016 terhadap pt telkom indonesia dan putusan fca no. 23-d-14/2023 terhadap sony interactive entertainment. hasil penelitian menunjukkan bahwa indonesia dan prancis sama-sama menganut sistem hukum civil law, namun memiliki perbedaan dalam penerapan prinsip dan pendekatan terhadap penyalahgunaan posisi dominan. indonesia cenderung menggunakan pendekatan rule of reason, sedangkan prancis menggunakan pendekatan by effect berdasarkan perkembangan hukum persaingan uni eropa yang prinsipnya selaras dengan rule of reason. dari sisi penegakan hukum, kppu di indonesia memiliki beberapa pantangan yang membatasi kewenangan penegakan hukumnya seperti pasal 50 dan 51. selain itu supremasi hukum di kppu masih cenderung bersifat kaku dan prosedural, sedangkan autorité de la concurrence (fca) di prancis tidak memiliki pantangan seperti ini dan supremasi dari kelembagaannya bersifat lebih fleksibel dengan memperhatikan analisa ekonomi pasar yang riil. perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem hukum persaingan usaha prancis, khususnya dalam sektor digital dan teknologi informasi, dapat menjadi rujukan reformasi hukum di indonesia, terutama dalam aspek perlindungan terhadap inovasi, dan penguatan koordinasi antar-lembaga.