P Pajak restoran merupakan bagian dari kelompok pajak daerah yang memiliki kontribusi penting dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintahan daerah. sehingga diperlukan peran bapenda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak restoran. rumusan masalah apakah penarikan pajak restoran di kota tangerang selatan sudah sesuai dengan perwal kota tangsel no. 65 tahun 2019 dan apakah hambatan yang dihadapi pemerintah kota tangerang selatan dalam pengelolaan pajak restoran. penelitian ini adalah bertipe yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data sekunder dan data primer, kemudian dianalisis secara kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian realisasi pajak restoran di kota tangerang selatan pada tahun 2023 yang melampaui target hingga 26,34% telah berjalan sesuai denga aturan dan merupakan bukti konkret efektivitas peraturan walikota nomor 65 tahun 2019 tentang tata cara pengelolaan pajak restoran. hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama dari sektor umkm, keterbatasan teknologi seperti pemasangan tapping box yang belum merata, kekurangan sdm yang kompeten di bapenda, serta lemahnya koordinasi lintas sektor antar instansi. perwal kota tangsel no. 65 tahun 2019 layak dijadikan contoh bagi daerah lain di indonesia dalam membangun sistem perpajakan yang modern, transparan dan adaptif.