DETAIL KOLEKSI

Analisis yuridis terhadap dugaan integrasi vertikal dan praktek monopoli dalam penyediaan/pelayanan jasa Ground Handling terkait dengan penerbangan komersial tidak berjadwal (studi kasus antara PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Execujet Indonesia)

1.0

Oleh : Syafira Sakinah Agloes

Info Katalog

Nomor Panggil : 2016/I/061

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2016

Pembimbing 1 : A.M. Tri Anggraini

Subyek : Business and industry law;Business - competition law;Monopoly - law and legislation

Kata Kunci : competition law, vertical integration, practice monopoly

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2016_TA_HK_01012440_Halaman-Judul.pdf 13
2. 2016_TA_HK_01012440_Lembar-Pengesahan.pdf 4
3. 2016_TA_HK_01012440_Bab-1_Pendahuluan.pdf 20
4. 2016_TA_HK_01012440_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf
5. 2016_TA_HK_01012440_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf
6. 2016_TA_HK_01012440_Bab-4_Pembahasan.pdf
7. 2016_TA_HK_01012440_Bab-5_Penutup.pdf
8. 2016_TA_HK_01012440_Daftar-Pustaka.pdf 3
9. 2016_TA_HK_01012440_Lampiran.pdf

P PT Angkasa Pura I (Persero) yang dituding melakukan pelanggaran berupa integrasi vertikal serta monopoli dalam penanganan ground handling secara eksklusif kepada PT Execujet Indonesia. Tudingan itu dilayangkan oleh INACA (Indonesia National Air Carriers Association) ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan berdasarkan surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) kepada maskapai penerbangan charter yang beroperasi di Bandara Ngurah Rai, Bali. Adapun permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelolabandar udara dan pelaku usaha lainnya menurut UU No. 5 Tahun 1999 dan pendekatan hukum yang digunakan dalam mengungkap dugaan pelanggaran Pasal 14 dan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Putusan KPPU Nomor: 13/KPPU-I/2014. Untuk menjawab pemasalahan tersebut dilakukan penelitian secara normatif, menggunakan data sekunder, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Execujet Indonesia adalah pelanggaran terhadapPasal 14 dan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 karena terpenuhinya seluruh unsur yang merupakan penentu apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai integrasi vertikal dan praktek monopoli. Sedangkan pendekatan hukum yang digunakan adalah rule of reason, karena diperlukan pembuktian mengenai akibat atau dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Execujet Indonesia

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 35 Judul)

Perbandingan pengaturan dan penerapan doktrin single economic entity dalam hukum persaingan usaha di indonesia dan uni eropa
FH - Usakti
Batasan dan pengaturan pengecualian waralaba dalam hukum persaingan usaha (studi perbandingan indonesia dan australia) 5.0
FH - Usakti
Perbandingan pengaturan penyalahgunaan posisi dominan dalam industri teknologi informasi di indonesia dan prancis
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dalam tender pembangunan Gedung Pelayanan dan Perawatan Kelas I dan VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai praktek monopoli, perjanjian tertutup, dan penguasaan pasar oleh PT Pelindo II 0.8
FH - Usakti
Persekongkolan tender pemilihan mitra kerjasama pembangunan pasar tradisional semi modern pola bangun guna serah (BOT) di Kabupaten Sukabumi berdasarkan pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap kegiatan yang dilarang dalam pelayanan jasa taksi Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar menurut Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap putusan KPPU nomor 08/KPPU-I/2014 tentang kartel ban kendaraan bermotor roda empat menurut hukum persaingan usaha 2.7
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai perjanjian tertutup dalam perjanjian KPR RI berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi putusan KPPU nomor 5/KPPU-I/2014) 1.0
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang kewajiban laporan atas pengambilalihan saham PT. Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 08/KPPU-M/2012)
FH - Usakti
Pengaturan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha: Studi perbandingan dengan Jepang 0.0
FH - Usakti
Penerapan unsur pihak lain dalam perkara persekongkolan tender pada putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XIV/2016 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai tindakan post-bidding dalam persekongkolan tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5.0
FH - Usakti
Kewenangan komisi pengawas persaingan usaha dalam menyelesaikan sengketa perjanjian horizontal (studi perbandingan berdasarkan hukum positif Indonesia dan Malaysia) 5.0
FH - Usakti
Praktik monopoli oleh PT Angkasa Pura II (persero) dalam pengiriman (outgoing) dan pengambilan (incoming) kargo dan pos di bandara Kualanamu - Medan (studi terhadap putusan Mahkamah Agung no.824 k/pdt.sus-kppu/2019)
FH - Usakti
Praktek monopoli PT Angkasa Pura Logistik dalam penyediaan fasilitas terminal pelayanan angkutan kargo di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (studi terhadap putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2016, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/PDT.SUS-KPPU/2017/PN.JKT.PST., putusan Mahkamah Agung Nomo 5.0
FH - Usakti
Persekongkolan tender dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di Pemerintah Daerah Kota Bandung 0.0
FH - Usakti
Studi perbandingan kewajiban pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia dan the competition act 2004 di Singapura
FH - Usakti
Tinjauan yuridis atas nota kesepakatan antara 17 (Tujuh Belas) pelaku usaha LPG di wilayah Bandung dan Sumedang dalam perspektif hukum persaingan usaha
FH - Usakti
Praktik monopoli dan penguasaan pasar jasa angkutan taksi di bandar udara Batam Makassar dan Surabaya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
FH - Usakti
Tinjauan terhadap penafsiran frasa “pihak lain” dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan putusan-putusan komisi pengawas persaingan usaha pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XIV/2016
FH - Usakti
Persekongkolan tender terkait paket pekerjaan preservasi dan pelebaran jalan arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei. Bengkal berdasarkan pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi terhadap Putusan Nomor 19/KPPU-I/201)
FH - Usakti
Tender pembangunan gedung (Paruga) samakai di Nusa Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 (studi putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2014, Putusan Pengadilan Negeri No. 54/Pdt.SUS/2015/PN, dan Putusan Mahkamah Agung No. 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016)
FH - Usakti
Kewajiban menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh perusahaan asing berdasarkan hukum persaingan usaha (studi terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.17/KPPU-M/2015)
FH - Usakti
Kewenangan KPPU dalam menangani perkara kartel: Studi Komparatif dengan Undang-Undang antimonopoli di Jepang
FH - Usakti
Studi perbandingan larangan persekongkolan tender menurut hukum persaingan usaha di Indonesia dan antitrust law di Amerika Serikat
FH - Usakti
Persekongkolan tender paket pengadaan alat kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (studi terhadap putusan KPPU nomor 24/KPPU-l/2016)
FH - Usakti
Persekongkolan tender dalam jasa pengadaan bus Transjakarta berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi terhadap putusan Nomor 15/KPPU-I/2014)
FH - Usakti
Kegiatan monopsoni sektor bisnis rumput laut produksi Sumba Timur Nusa Tenggara Timur menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 : studi putusan KPPU No.21/KPPU-L/2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu No.18/Pdt.G.Bth/2016/PN. Wgp
FH - Usakti
Dugaan persekongkolan dalam pengadaan pupuk intensifikasi tanaman kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 (Studi Putusan Kppu Nomor 07/Kppu-L/2016)
FH - Usakti
Analisis terhadap batasan dan kriteria menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu menurut Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Terhadap Putusan KPPU No 14/KPPU-L/2015 dan Putusan KPPU No 22/KPPU-I/2016)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perjanjian tertutup antara PT. Tirta Investama (Danone AQUA) dengan PT. Balina Agung Perkasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I-2016)
FH - Usakti
Kewajiban menyampaikan laporan oleh PT Plaza Indonesia Realty Tbk atas pengambilalihan saham PT Citra Asri Property berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Persaingan Usaha
FH - Usakti
Eksaminasi putusan KPPU mengenai rahasia perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2007 Dan Nomor 35/KPPU-I/2010)
FH - Usakti
Pengaturan Leniency dalam perspektif hukum persaingan usaha : perbandingan Indonesia dan Jerman
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?