Analisis keputusan gubernur dki jakarta nomor 579 tahun 2024 tentang unit pemberantasan pungutan liar provinsi daerah khusus ibukota jakarta di kawasan blok m
Penerbit : FH - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2026
Pembimbing 1 : Eko Primananda
Kata Kunci : Jakarta Capital Region Government; Regional Autonomy; Illegal Fees; Illegal Parking; Blok M
Status Posting : Published
Status : Lengkap
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2026_SK_SHK_010002100131_Halaman-Judul.pdf | ||
| 2. | 2026_SK_SHK_010002100131_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
| 3. | 2026_SK_SHK_010002100131_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
| 4. | 2026_SK_SHK_010002100131_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 2 | |
| 5. | 2026_SK_SHK_010002100131_Lembar-Pengesahan.pdf | 1 | |
| 6. | 2026_SK_SHK_010002100131_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
| 7. | 2026_SK_SHK_010002100131_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
| 8. | 2026_SK_SHK_010002100131_Bab-1.pdf | ||
| 9. | 2026_SK_SHK_010002100131_Bab-2.pdf |
|
|
| 10. | 2026_SK_SHK_010002100131_Bab-3.pdf |
|
|
| 11. | 2026_SK_SHK_010002100131_Bab-4.pdf |
|
|
| 12. | 2026_SK_SHK_010002100131_Bab-5.pdf | ||
| 13. | 2026_SK_SHK_010002100131_Daftar-Pustaka.pdf | ||
| 14. | 2026_SK_SHK_010002100131_Lampiran.pdf |
|
( (e) praktik pungutan liar parkir di kawasan blok m masih menjadi permasalahan meskipun telah diterbitkan keputusan gubernur dki jakarta nomor 579 tahun 2024. permasalahan penelitian ini meliputi pengaturan kewenangan penataan kawasan blok m dalam mencegah praktik pungutan liar serta upaya pemerintah kota jakarta selatan dalam menertibkan pungutan liar parkir berdasarkan keputusan gubernur nomor 579 tahun 2024. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif. sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang didukung oleh data primer. pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif lalu disimpulkan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah provinsi dki jakarta telah memiliki dasar hukum yang jelas. namun, keputusan gubernur dki jakarta nomor 579 tahun 2024 hanya bersifat administratif dan koordinatif sehingga belum dapat mengatur mekanisme penindakan maupun sanksi terhadap pelaku pungutan liar parkir. upaya penertiban melalui patroli, operasi gabungan, pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi telah meningkatkan ketertiban di kawasan blok m, tetapi belum memberikan efek pemberantasan yang optimal karena masih bergantung pada pengawasan aparat. penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberantasan pungutan liar parkir memerlukan penguatan regulasi melalui peraturan daerah yang mengatur kewenangan, mekanisme penindakan, dan sanksi secara lebih jelas. oleh karena itu, disarankan pembentukan peraturan daerah serta penguatan pengelolaan dan pengawasan sistem perparkiran di kawasan blok m.
( (e) the practice of illegal parking fees in the blok m area remains a problem despite the issuance of jakarta governor’s decree no. 579 of 2024. the issues addressed in this study include the regulation of authority over the management of the blok m area to prevent illegal fee collection, as well as the efforts of the south jakarta municipal government to crack down on illegal parking fees in accordance with governor’s decree no. 579 of 2024. this study employs a normative legal research method with a descriptive nature. the data sources consist of secondary data supported by primary data. data collection was conducted through a literature review and analyzed using a qualitative approach, followed by deductive conclusions. the research findings indicate that the authority of the dki jakarta provincial government has a clear legal basis. however, dki jakarta governor’s decree no. 579 of 2024 is purely administrative and coordinative in nature; therefore, it cannot yet regulate enforcement mechanisms or sanctions against perpetrators of illegal parking fees. enforcement efforts through patrols, joint operations, monitoring, guidance, and public awareness campaigns have improved order in the blok m area, but have not yet achieved optimal eradication results because they still rely on official oversight. this study concludes that effectively eradicating illegal parking fees requires strengthening regulations through a local regulation that more clearly defines authorities, enforcement mechanisms, and sanctions. therefore, it is recommended that a local regulation be established and that the management and supervision of the parking system in the blok m area be strengthened.