P Penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel memerlukanmekanisme pengawasan eksternal yang mampu mencegah danmenangani maladministrasi. ombudsman merupakan lembagaindependen yang dibentuk untuk menjalankan fungsi tersebut, namunpengaturan kewenangan ombudsman di setiap negara memilikikarakteristik yang berbeda. permasalahan penelitian ini adalahapakah persamaan dan perbedaan kewenangan antara ombudsmanrepublik indonesia dan folketingets ombudsmand di denmark?,serta apakah kelebihan dan kekurangan kewenangan ombudsmanrepublik indonesia dibandingkan dengan folketingets ombudsmanddi denmark?. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukumnormatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatanperundang-undangan dan hukum perbandingan, menggunakan datasekunder sebagai data utama dianalisis secara kualitatif danpenarikan kesimpulan secara deduktif. kesimpulannya, kedualembaga memiliki persamaan sebagai pengawas eksternaladministrasi publik yang berwenang menerima laporan masyarakat,melakukan pemeriksaan, meminta dokumen dan keterangan, sertamemberikan rekomendasi. perbedaan keduanya terletak pada ruanglingkup kewenangan dan mekanisme pengawasan. folketingetsombudsmand memiliki kelebihan berupa kewenangan pengawasanyang lebih proaktif melalui own initiative investigation dan inspeksiterhadap institusi publik. ombudsman republik indonesia memilikikelebihan berupa dasar hukum yang kuat serta ruang lingkuppengawasan yang luas terhadap penyelenggara pelayanan publik.kekurangan ombudsman republik indonesia masih terlihat padamekanisme pengawasan yang lebih bergantung pada laporanmasyarakat, sedangkan tingkat kepatuhan penyelenggara negaraterhadap rekomendasi ombudsman juga belum optimal. hasilperbandingan tersebut menunjukkan perlunya penguatan mekanismepengawasan yang lebih proaktif disertai peningkatan kepatuhanterhadap rekomendasi ombudsman agar efektivitas pengawasandapat ditingkatkan.